Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali menjadi sorotan setelah berbicara blak-blakan tentang kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dalam pernyataannya, ia menyebut masalah keuangan proyek ini sudah ada sejak tahap perencanaan awal, bahkan sebelum proyek benar-benar dimulai.
“Keuangannya memang dari awal sudah busuk,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara. Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik dan memicu diskusi luas tentang transparansi dan pengelolaan keuangan proyek strategis nasional ini.
Tidak Pakai Anggaran APBN
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi utang proyek kereta cepat. Menurutnya, pendanaan proyek ini berasal dari skema kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan China melalui pinjaman komersial.
“Tidak ada dana APBN yang dipakai. Ini proyek bisnis, bukan sepenuhnya proyek pemerintah,” tegasnya. Ia menambahkan, pemerintah hanya berperan memastikan keberlanjutan proyek dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Masalah Akar Sejak Awal Proyek
Menurutnya, akar masalah keuangan proyek ini muncul sejak tahap perencanaan awal. Banyak aspek yang tidak dihitung matang, mulai dari biaya pembebasan lahan, biaya konstruksi, hingga nilai tukar mata uang yang memengaruhi utang luar negeri.
“Waktu itu perhitungannya tidak realistis. Saya sudah bilang sejak dulu, ini proyek besar yang harus dihitung cermat,” jelasnya. Ia juga menyebutkan, beberapa keputusan teknis di masa lalu menyebabkan proyek mengalami pembengkakan biaya yang cukup signifikan.
Harapan Perbaikan dan Efisiensi
Di tengah pengakuan adanya masalah keuangan, ia menekankan pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan proyek kereta cepat hingga tuntas. Ia berharap ke depan dapat dilakukan evaluasi menyeluruh agar kesalahan serupa tidak terulang di proyek infrastruktur besar lainnya.
“Kita sudah belajar banyak. Ke depannya, semua proyek besar harus menggunakan studi kelayakan yang lebih ketat dan pengelolaan keuangan yang transparan,” ujarnya.
Ia juga meminta BUMN yang terlibat lebih disiplin dalam pengelolaan utang dan efisiensi biaya. Menurutnya, pengawasan keuangan adalah kunci agar proyek-proyek nasional tidak menjadi beban ekonomi di masa depan.
Publik Minta Transparansi
Pernyataan ini memicu berbagai respons dari publik dan pengamat ekonomi. Sejumlah pihak mengapresiasi keterbukaan dalam menyampaikan kondisi sebenarnya, sementara yang lain meminta pemerintah menjelaskan secara rinci langkah penyelamatan proyek.
“Transparansi penting agar publik tahu ke mana arah pendanaan investasi ini. Proyek besar seperti kereta cepat tidak boleh menimbulkan beban jangka panjang,” ujar seorang pengamat ekonomi nasional.
Proyek Strategis Tetap Beroperasi
Meski menghadapi berbagai tantangan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini telah beroperasi dan menjadi simbol kemajuan transportasi modern Indonesia. Pemerintah berharap proyek ini dapat segera mencapai titik impas dalam beberapa tahun mendatang.
Ia mengakhiri pernyataannya dengan optimisme bahwa proyek ini, meski penuh dinamika, akan menjadi pelajaran penting bagi tata kelola infrastruktur nasional. “Yang penting kita belajar dari kesalahan. Jangan ulangi yang busuk dari awal, tapi perbaiki di tengah jalan,” pungkasnya.
