Gubernur Dedi Mulyadi akan memanggil kepala perwakilan penyedia makanan sekolah di Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Senin depan kita akan evaluasi program MBG, dengan memanggil kepala perwakilan MBG di Jawa Barat,” ujar Dedi usai rapat paripurna di DPRD Kota Bandung.
Pemeriksaan akan difokuskan pada kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, serta ketepatan waktu memasak dan pengantaran makanan. Hal ini terkait ditemukannya indikasi ketidaksesuaian standar proses dari memasak hingga pendistribusian.
“Kalau masak jam 00.00, baru antar jam 12.00, itu terlalu lama, bisa mengancam kualitas,” jelas Dedi.
Jarak antara dapur dan sekolah, serta jumlah penerima makanan juga perlu diperhatikan. Kelebihan kapasitas penyedia bisa berdampak pada kualitas makanan bagi siswa.
“Tidak ada yang bisa masak dalam jumlah besar setiap hari. Makanya jumlahnya juga harus dikurangi,” tegasnya.
Ia menekankan, keputusan untuk melanjutkan atau memutus kontrak dengan penyedia akan dibahas dalam pertemuan hari Senin.
“Yang penting komitmen penyedia. Anak yang pernah keracunan bisa trauma dan menolak makan. Makanya soal makanan dan keamanannya harus benar-benar dicek,” tambahnya.
Kasus keracunan ini menjadi perhatian serius karena jumlah siswa yang terdampak terus bertambah, meski sebagian sudah mendapat penanganan medis.
Pemerintah berharap pemeriksaan ini dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Saat ini masih ada yang terdampak. Namun banyak juga yang sudah pulih,” tutupnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suyatman memberi tanggapan soal nasib program “Makanan Bergizi Gratis” di wilayahnya ke depan.
Hal ini menyusul insiden keracunan di kabupaten tersebut yang melibatkan ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.
Ia menyatakan, kasus keracunan di kabupaten itu akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program.
“Untuk hal ini kita akan sampaikan ke BGN, karena kewenangannya ada di BGN. Jelas Pemprov Jabar mendukung program ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, laporan ke BGN merupakan langkah atas insiden yang menyangkut aspek teknis dan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program saat ini.
“Untuk hal teknis, kalau ada kekurangan dan sebagainya, tentu harus berdasarkan penilaian gizi, higienitas, dan lain-lain,” katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, hasil dari laporan ke BGN atas keracunan ini akan menjadi keputusan yang tepat.
“Kita sampaikan ke BGN, lalu kita tunggu; untuk hal ini pemerintah nanti akan mengambil keputusan yang tepat,” tegasnya.
Ia memastikan, instansinya siap mengawal dan memastikan kesuksesan program. Namun sebelumnya akan memberikan masukan berdasarkan insiden yang terjadi.
“Kami, Pemprov Jabar, siap mengawal dan mensukseskan program pemerintah, tetapi dengan catatan ada masukan dari lapangan,” ucapnya.
“Informasi harus datang langsung dari anak, dari orang tua. Kita harus bijak, kita harus cerdas, jangan menyebarkan informasi yang tidak benar; semuanya harus berdasarkan data, semuanya harus komprehensif,” tegasnya.
Ia memastikan, instansinya akan segera melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan yang menimpa para siswa tersebut.
“Kita juga melakukan uji laboratorium kandungan menu ini, sampel sudah dikirim ke laboratorium hari Senin,” ungkapnya.
