LANGKAH BERANI yang diambil Menteri Keuangan untuk melebarkan defisit anggaran, mendekati ambang batas 3 persen, memunculkan kekhawatiran akan ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Argumennya, sang Menteri sendiri memandang kebijakan ini sebagai langkah taktis untuk mencegah krisis seperti yang terjadi pada masa krisis ekonomi 1997–1998. Keputusan ini bukan tanpa dasar kuat, karena pelebaran defisit berpotensi memutar perlahan roda ekonomi di tengah tekanan perlambatan global.

Secara proporsional, defisit anggaran telah melebar menjadi 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan melampaui batas regulasi 3 persen. Dari posisi ini, belanja berlebihan untuk program-program besar seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara alami menjadi titik awal perdebatan tanpa akhir.

Hal ini karena pemborosan belanja di sektor ini tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak dalam anggaran. Konsekuensi logis dari pelebaran defisit dengan pembiayaan utang adalah kecemasan terhadap peningkatan kualitas ekonomi tetap tinggi. Meskipun, berdasarkan perhitungan di atas kertas, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih relatif aman di angka 41 persen dari PDB dan masih cukup jauh dari ambang batas regulasi 60 persen.

Namun, sekali lagi, utang yang besar ini berpotensi tinggi untuk perlahan-lahan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ini terlihat dari penurunan pertumbuhan nilai investasi, penerimaan pajak, serta risiko yang dihadapi usaha yang digerakkan.

Membiarkan akumulasi utang yang besar jelas membawa risiko bagi perjalanan ekonomi jangka panjang Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Jadi, jika risiko ini menjadi bayangan untuk masa depan, apa yang harus diciptakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi organik?

Kebijakan Terukur
Apakah kebijakan anggaran pemerintah pusat saat ini memiliki potensi signifikan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi?

Pertanyaan ini tentu patut ditinjau ulang, karena melebarkan defisit jelas membawa risiko yang tidak biasa. Di antaranya adalah kekhawatiran atas rasio utang terhadap PDB yang besar dan meningkat, beban utang yang membengkak sehingga ruang fiskal semakin sempit.

Bahkan, defisit besar ini sering dibiayai oleh utang luar negeri, yang meningkatkan kebutuhan akan valuta asing. Di sisi ini, rupiah sering mendapat tekanan berat, terutama jika investor, baik domestik maupun asing, mulai meragukan kesehatan fiskal negara; kecemasan ini hanya akan semakin intens.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan di sini adalah ancaman risiko inflasi yang signifikan. Terutama jika defisit dibiayai melalui pencetakan uang berlebihan dan peningkatan subsidi, maka harga akan mengalami kenaikan besar, yang pada akhirnya memaksa pemerintah menyerap dana besar di pasar keuangan, membuat dana untuk sektor swasta semakin langka dan investasi produktif menurun.

Berdasarkan data empiris, inflasi pada 1997 sebesar 6,23% (year-on-year, tahunan) berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data ini menggambarkan bahwa sepanjang 1997, harga barang dan jasa terus naik akibat tekanan harga dan krisis ekonomi yang mulai muncul di pertengahan tahun.

Pada 1998, puncak krisis moneter terjadi, dan harus digarisbawahi bahwa kondisi ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh kawasan Asia. Artinya, sekalipun kondisi domestik mendukung, jika kondisi eksternal tidak kondusif, situasi terburuk tetap bisa menerpa Indonesia.

Kita tidak boleh lupa bagaimana inflasi Indonesia dari 1997-1998 menjadi periode paling kritis dalam sejarah ekonomi negara. Terjadinya krisis ekonomi Indonesia merupakan akibat dari krisis moneter Asia, yang berawal dari krisis mata uang di Thailand pada Juli 1997 dan menyebar ke seluruh Asia.

Indonesia menjadi sangat rentan akibat beberapa kondisi domestik yang negatif, termasuk masalah utang luar negeri swasta yang sangat besar, sistem perbankan yang sangat rapuh, dan nilai tukar rupiah yang dipertahankan di bawah sistem managed float, yang membuat situasi ekonomi terasa di luar kendali.

Pada Agustus 1997, pemerintah Indonesia saat itu bahkan melepas rupiah ke pasar bebas; kebijakan ini menyebabkan depresiasi yang ekstrem.

Dalam laporan tahunan 1998, masalah depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam disebut sebagai faktor utama di balik melonjaknya inflasi pada 1998. Menurut laporan tersebut, inflasi pada 1997 sekitar 11,1%, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 4.650/USD.

Sementara itu, pada 1998, tekanan inflasi Indonesia sekitar 77,6%, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 16.800/USD per Januari 1998.

Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan lebih dari 17.000 pulau, rumah bagi mozaik budaya yang kaya yang dibentuk oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Islam, dan kolonialisme Eropa selama berabad-abad, terutama oleh Belanda. Sejarahnya ditandai oleh kemaharajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kuat, dilanjutkan dengan lebih dari tiga abad pemerintahan kolonial sebelum merdeka pada 1945. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan terkenal dengan warisan budayanya yang beragam, seni yang hidup, serta lanskap alam yang menakjubkan seperti Bali dan Pulau Komodo.

Krisis ekonomi 1997–1998

Krisis ekonomi 1997–1998, sering disebut Krisis Finansial Asia, adalah periode gejolak keuangan parah yang dimulai di Thailand pada Juli 1997 dan dengan cepat menyebar ke Asia Timur dan Tenggara. Krisis dipicu oleh runtuhnya baht Thailand setelah serangan spekulatif, yang mengekspos kelemahan seperti utang luar negeri tinggi, sistem perbankan rapuh, dan aset yang dinilai terlalu mahal, yang mengakibatkan resesi dalam, bailout besar-besaran, dan kesulitan sosial di negara-negara terdampak. Krisis ini menandai pergeseran besar dalam kebijakan ekonomi global dan mengarah pada reformasi keuangan signifikan serta kerja sama regional yang lebih besar di Asia.

Krisis moneter Asia

Krisis Finansial Asia adalah periode gejolak ekonomi parah yang dimulai pada pertengahan 1997, berawal di Thailand dengan runtuhnya baht Thailand. Krisis dengan cepat menyebar ke Asia Timur dan Tenggara, menyebabkan devaluasi mata uang besar-besaran, jatuhnya pasar saham, dan kolapsnya perusahaan-perusahaan besar, terutama karena utang luar negeri berlebihan dan investasi spekulatif. Krisis ini mendorong reformasi keuangan besar dan bailout internasional, yang secara fundamental membentuk ulang kebijakan dan institusi ekonomi di kawasan.

Thailand

Thailand, secara resmi Kerajaan Thailand, adalah negara Asia Tenggara dengan sejarah kaya sebagai satu-satunya negara di kawasan yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa. Budayanya sangat dipengaruhi oleh Buddhisme Theravada, terlihat dari ribuan kuilnya yang dihias indah seperti Wat Arun dan Wat Phra Kaew di Bangkok. Narasi sejarah negara ini ditandai oleh kerajaan-kerajaan kuat seperti Sukhothai dan Ayutthaya, yang mendahului dinasti Chakri modern yang didirikan di Bangkok pada 1782.

Rupiah

“Rupiah” bukanlah tempat atau situs budaya; ini adalah mata uang resmi Indonesia. Namanya berasal dari kata Sansekerta untuk perak tempaan, *rupya*, dan mata uang modern ini diperkenalkan pada 1949 setelah kemerdekaan Indonesia. Rupiah berfungsi sebagai simbol kunci kedaulatan ekonomi dan sejarah bangsa.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan indikator ekonomi. Ini adalah ukuran statistik, dikembangkan pada awal abad ke-20, yang melacak perubahan rata-rata dari waktu ke waktu dalam harga yang dibayar oleh konsumen perkotaan untuk sekumpulan barang dan jasa. IHK banyak digunakan untuk menilai inflasi dan penyesuaian biaya hidup.

Produk Domestik Bruto (PDB)

“Produk Domestik Bruto (PDB)” bukanlah tempat fisik atau situs budaya; ini adalah indikator ekonomi. Dikembangkan pada 1930-an oleh ekonom Simon Kuznets, PDB mengukur nilai moneter total dari semua barang dan jasa jadi yang diproduksi dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB telah menjadi metrik utama untuk mengukur kesehatan dan ukuran ekonomi suatu bangsa.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif kesejahteraan sosial, bukan tempat fisik, yang menyediakan makanan seimbang gratis untuk anak sekolah di India. Program ini diluncurkan secara nasional pada 1995 sebagai “Mid-Day Meal Scheme” untuk meningkatkan gizi, meningkatkan pendaftaran dan kehadiran sekolah, serta mengurangi kelaparan di kelas. Program ini adalah salah satu yang terbesar di dunia, melayani jutaan siswa setiap hari.