Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang sering menyebut konsep hambatan kelembagaan dalam proses pembangunan negara.
Ungkapan ini mungkin kurang spesifik. Hambatan sesungguhnya, yang lebih mendasar, terletak pada pola pikir, khususnya cara berpikir tentang kekuasaan – objek dari kelembagaan itu.
Jika kelembagaan hanya berhenti pada dokumen, kitab hukum, dan peraturan tanpa perubahan mendasar dalam pola pikir, itu hanya menciptakan bentuk baru tanpa membawa tindakan baru.
Kelembagaan adalah tubuh, tetapi pola pikir adalah otaknya. Tanpa mengubah pola pikir, kelembagaan hanya akan menjadi kerangka kosong, bahkan berubah menjadi penghalang bagi pembangunan yang justru diharapkannya.
Secara spesifik, agar reformasi kelembagaan berhasil, pola pikir tentang kekuasaan negara – subjek reformasi kelembagaan – harus berubah. Sudah lama, kekuasaan sering dipahami sebagai hak istimewa alami bagi banyak pejabat, diberikan dari atas ke bawah, dari Negara kepada rakyat.
Pola pikir ini menciptakan perilaku pengelolaan di mana warga dan pelaku usaha harus meminta dan menerima, harus patuh, sementara pejabat memiliki kekuasaan karena dapat memaksakan dan memerintah.
Jika pola pikir itu tidak berubah, semua reformasi kelembagaan, meski dengan banyak undang-undang baru, hanya akan membuat birokrasi membengkak dengan prosedur baru.
Sebaliknya, jika kekuasaan negara dipandang berbeda – kekuasaan adalah delegasi dari rakyat – maka hubungannya terbalik.
Maka kekuasaan bukan lagi untuk penekanan melainkan untuk pelayanan; bukan untuk mengokohkan posisi pejabat tetapi untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha serta kebahagiaan dan kemakmuran rakyat.
Pejabat yang benar-benar berkuasa bukanlah yang ditakuti warga atau yang harus dilobi pelaku usaha, melainkan yang menciptakan pengaruh positif bagi pasar dan kehidupan sosial. Kekuasaan itu terkait dengan rasa hormat, bukan kecemasan atau ketakutan. Kekuasaan negara diberikan oleh rakyat, bukan diperoleh dengan memaksa rakyat untuk mengikuti.
Melihat kembali sejarah pembaruan ekonomi sejak 1986 – Đổi Mới 1. Pembaruan saat itu berhasil karena ada perubahan revolusioner dalam pola pikir: mengubah cara berpikir tentang pelaku ekonomi negara.
Dari memandang usaha swasta dan pasar bebas sebagai sesuatu yang eksploitatif, mereka mulai dilihat sebagai penggerak penting bagi pembangunan.
Tanpa perubahan krusial itu, tidak akan pernah ada penerimaan ekonomi multi-sektor, pelepasan potensi produksi, atau pertumbuhan spektakuler tiga dekade berikutnya. Pelajaran ini menunjukkan: sebelum reformasi kelembagaan, harus ada reformasi pola pikir.
Bahkan perubahan pola pikir tentang pasar dan pengusaha – dasar Đổi Mới 1986 – bukanlah hal sederhana.
Sampai hari ini, Negara masih harus terus menyerukan agar sektor swasta dianggap sebagai pilar ekonomi. Ini menunjukkan bahwa mengubah pola pikir selalu merupakan proses yang “menyakitkan”, tidak mudah.
Mengubah persepsi tentang kekuasaan akan sama sulitnya, karena mereka yang diuntungkan dari status quo selalu menjadi kekuatan yang menolak reformasi. Tetapi jika perubahan pola pikir tentang kekuasaan tidak diidentifikasi dengan jelas dan dikejar dengan tegas, reformasi kelembagaan sulit berhasil.
Perubahan pola pikir semacam itu tidak hanya benar di tingkat makro tetapi juga hadir di banyak bidang spesifik. Lihatlah bagaimana masyarakat mengubah pandangannya terhadap kelompok rentan.
Pada suatu masa, pekerja seks disebut “pelacur”, dilihat sebagai sisa-sisa rezim lama. Saat ditangkap, mereka disebut dengan istilah merendahkan, orang yang perlu “memulihkan martabat”.
Hanya ketika persepsi berubah, melihat mereka sebagai orang yang membutuhkan mata pencaharian dan dukungan, kebijakan menjadi lebih manusiawi dan adil.
Demikian pula, pengguna narkoba pernah dilihat sebagai penjahat. Ketika pola pikir berubah, memandang mereka sebagai korban yang membutuhkan bantuan medis dan psikologis, barulah kebijakan pencegahan menjadi benar-benar efektif.
Pendidikan juga menjadi bukti. Selama beberapa dekade, reformasi terus berlangsung, tetapi masyarakat tetap tidak puas.
Alasan mendasarnya bukan kurangnya resolusi atau program baru, tetapi kegagalan mengubah pola pikir tentang “produk” pendidikan.
Jika tujuannya masih melatih orang yang patuh dan penurut, hal itu tak terhindarkan mengarah pada pembelajaran hafalan, penulisan formula, dan generasi yang kurang berpikir kritis. Hanya ketika persepsi berubah – melihat produknya sebagai manusia merdeka, kreatif, yang berani berpikir dan mempertanyakan – reformasi akan menyentuh akarnya.
Harus ditekankan: mengubah pola pikir tentang kekuasaan bukan berarti melemahkan Negara.
