Usulkan Reformasi Sistem Hukum Indonesia.

Jakarta – Ketua Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) menyatakan, sudah saatnya sistem hukum negara Indonesia direboot untuk dikembalikan ke rel yang benar.

“Apakah kita mau kejadian di Nepal terjadi juga di negara kita yang konon menganut prinsip negara hukum? Sekarang adalah saat yang tepat untuk me-reboot sistem hukum Indonesia agar kembali ke rel yang benar,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi pertanyaan tentang topik yang diangkat dalam kuliah umum yang dibawakan untuk ratusan mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram).

Tema kuliah umum tersebut adalah “Negara Hukum: Antara Cita dan Fakta”.

Dalam kesempatan itu disampaikan beberapa poin penting. Pertama, sesuai UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)). Pilihan awalnya jelas: Rechtsstaat, Rule of Law, atau Konstitusionalisme. Bukan negara kekuasaan (Machstaat).

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bukan sekadar “kepastian hukum”, melainkan “kepastian hukum yang adil” (Pasal 28D ayat (1)). Artinya, kepastian hukum harus disertai prinsip keadilan. Penekanan sesungguhnya ada pada keadilan.

Pasal 28D ayat (1) ini sangat selaras dengan Pembukaan UUD 1945 yang memuat frasa “… dan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang kemudian dikenal sebagai sila kelima Pancasila.

Jika dicermati, para perumus konstitusi awal jelas menekankan pentingnya perwujudan keadilan, bukan sekadar penegakan hukum semata.

Selanjutnya, muncul pertanyaan dari mahasiswa: Perlukah mempelajari negara hukum? Bukankah tatanan yang ada adalah negara kekuasaan? Bukankah realitanya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?

Masih relevankah membicarakan negara hukum di Indonesia, terutama dalam sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, di mana terjadi kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah?

Disebutkan juga, banyak aturan hukum yang diabaikan atau bahkan dilanggar, seperti kasus korupsi yang melibatkan orang-orang dekat Presiden Jokowi, yaitu para menteri dan pendukungnya. Hal ini membuat mahasiswa hukum memandang Indonesia lebih sebagai negara kekuasaan daripada negara hukum.

“Haruskah situasi menjadi ‘seperti di Nepal’ dulu agar muncul komitmen untuk konsisten menegakkan hukum dan keadilan? Atau pejabat yang gemar pamer kemewahan harus menjadi ‘seperti Sahroni’ dulu agar sadar?”

Sebagai generasi penerus, wajar jika mereka merasa resah seperti itu, karena sering menyaksikan pejabat yang ditangkap korupsi, putusan pengadilan yang kerap melukai rasa keadilan, atau putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dieksekusi.

Ditambahkan, suara dan kegelisahan anak muda, seperti kaum milenial atau generasi Z, tidak boleh dianggap remeh, karena revolusi yang terjadi di Nepal sesungguhnya digerakkan oleh para pemuda.