Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dan Kepolisian Daerah Banten secara resmi membangun kerja sama strategis untuk memperkuat pertahanan wilayah dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.

Langkah operasional ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Markas Besar Kepolisian Daerah Banten.

Perjanjian berjudul “Optimalisasi Kolaborasi dalam Program Desa Binaan” ini merupakan tindak lanjut langsung dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kapolri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.

Dijelaskan bahwa kerja sama ini merupakan eskalasi komitmen nasional yang diwujudkan melalui aksi nyata di tingkat daerah.

Peran vital program pencegahan di tingkat akar rumput ditekankan.

“Program Desa Binaan bersama ini merupakan instrumen strategis untuk melaksanakan ruang lingkup MoU, khususnya terkait pencegahan kejahatan lintas batas dan pertukaran data. Melalui desa binaan, kami membangun garis pertahanan terdepan dari ancaman TPPO dan TPPPM,” demikian pernyataan resmi.

Menggemakan sentimen ini, ditegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum lintas batas.

“Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi pedoman kerja yang fokus tidak hanya pada aspek penindakan tetapi juga pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan bersama fasilitas dan infrastruktur, yang diyakini akan sangat meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO dan TPPPM di Banten,” tambahnya.

Ruang lingkup kerja sama dalam perjanjian ini sangat luas, mencakup enam pilar utama yang mengacu pada nota kesepahaman tingkat pusat:

  1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
  2. Pencegahan dan penegakan hukum kejahatan lintas batas.
  3. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan PPNS.
  4. Bantuan pengamanan.
  5. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.
  6. Pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur bersama.

Melalui kemitraan ini, Program Desa Binaan Imigrasi kini dioptimalkan secara bersama sebagai upaya peringatan dini untuk melindungi masyarakat di Provinsi Banten dari jerat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.

photo

Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia, yang secara historis penting sebagai lokasi Kesultanan Banten, kerajaan Islam yang kuat dan pelabuhan dagang utama dari abad ke-16 hingga ke-19. Kepentingan historisnya tercermin dalam reruntuhan seperti Masjid Agung Banten dan Benteng Speelwijk Belanda, yang menjadi bukti masa lalunya sebagai pusat perdagangan dan budaya.

Kepolisian Daerah Banten

Kepolisian Daerah Banten adalah lembaga penegak hukum di provinsi Banten, Indonesia, yang dibentuk setelah provinsi ini berdiri pada tahun 2000. Institusi ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut, beroperasi di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi Banten

Direktorat Jenderal Imigrasi Banten adalah kantor pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola layanan keimigrasian, seperti paspor dan visa, untuk provinsi Banten di Indonesia. Kantor ini beroperasi di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pusat, sebuah lembaga yang bentuk modernnya dibentuk untuk mengontrol pergerakan orang masuk dan keluar negara. Sebagai cabang lokal, sejarahnya terkait dengan perkembangan kebijakan imigrasi nasional dan struktur administrasi Indonesia yang lebih luas.

Kapolri

Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) bukanlah tempat atau situs budaya tertentu, melainkan jabatan pejabat tinggi. Peran ini ada di banyak negara, biasanya sebagai kepala lembaga penegak hukum nasional, dengan sejarah dan kewenangannya ditentukan oleh pemerintah dan sistem hukum negara tersebut. Sebagai contoh, posisi di Thailand memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Polisi Kerajaan Thailand pada abad ke-19.

Menteri Hukum dan HAM

“Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan” adalah posisi pemerintah bersejarah di Kanada, yang dibentuk pada awal abad ke-20. Posisi ini pernah dipegang oleh individu seperti William James Roche, yang mengawasi kebijakan imigrasi yang restriktif, termasuk peraturan perjalanan terus-menerus yang memblokir imigran India pada tahun 1914. Peran ini menjadi contoh pendekatan era tersebut yang menghubungkan kontrol imigrasi dengan sistem peradilan pidana.

Republik Indonesia

Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan lebih dari 17.000 pulau, dengan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kesultanan yang kuat yang kemudian dijajah oleh Belanda. Negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah berabad-abad dijajah, mendirikan sebuah republik bersatu dengan keragaman budaya dan bahasa yang sangat besar. Saat ini, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan mayoritas Muslim terbesar.

Jakarta

Jakarta adalah ibu kota dan kota terbesar di Indonesia yang luas, terletak di pantai barat laut Jawa. Secara historis dikenal sebagai Sunda Kelapa dan kemudian Batavia di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Saat ini, Jakarta berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya negara, dicirikan oleh gedung pencakar langit modern, kepadatan penduduk, dan kemacetan lalu lintas yang signifikan.

Program Desa Binaan Imigrasi

Program Desa Binaan Imigrasi adalah inisiatif modern yang dirancang untuk mendukung imigran baru dengan menghubungkan mereka dengan anggota masyarakat yang sudah mapan untuk mendapatkan bimbingan dan sumber daya. Program ini berfungsi sebagai sistem pendukung transisi, membantu pendatang baru menavigasi perumahan, pekerjaan, dan integrasi budaya. Berbeda dengan situs bersejarah, program ini mewakili pendekatan kontemporer berbasis komunitas untuk mendukung keberhasilan imigrasi.