Pemerintah berencana meluncurkan enam paket stimulus ekonomi pada kuartal IV 2025, salah satunya adalah program ‘Cash for Work’ yang menyasar pekerja padat karya di sektor transportasi dan perumahan.
Kedatangan program ini disambut baik. Menurut penilaian, Cash for Work sangat relevan bagi pengemudi angkutan perkotaan, perdesaan, antar kota dalam provinsi (AKDP), antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan antar jemput antar provinsi (AJAP/travel), yang sudah lama menghadapi kekurangan pendapatan.
“Mirip dengan yang dialami pengemudi ojek online, tetapi tanpa sorotan publik yang sama,” dinyatakan dalam rilis tertulis.
Bahkan, peran pengemudi angkutan umum ini dinilai tak kalah penting sebagai pahlawan transportasi publik. Di banyak negara maju, profesi ini dihargai secara layak, menerima gaji yang sesuai standar hidup, dan pemerintah bahkan menetapkan standar upah untuk pengemudi bus.
Mengingat kondisi ini, dikatakan bahwa sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang setara kepada para pengemudi angkutan umum ini.
“Perhatian ini bisa diberikan dalam bentuk bantuan, seperti insentif sebagai pengganti pembelian bahan bakar minyak (BBM),” dinyatakan.
Mengenai proses penyalurannya, dikatakan pemberiannya bisa dikoordinasikan Kementerian Perhubungan dengan DPP Organda pusat. Sementara di daerah, bisa dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan setempat dan DPC Organda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah program baru yang akan dijalankan pemerintah hingga akhir tahun untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini diumumkan usai diadakan rapat penyiapan pos anggaran.
“Kami membahas paket ekonomi yang diminta Presiden untuk segera disiapkan. Ada beberapa aspek paket ini yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait, dan kali ini kami bahas dengan Menkeu agar pos anggaran programnya disiapkan,” dinyatakan di sebuah kantor di Jakarta Pusat.
Program yang diungkapkan termasuk salah satunya untuk meningkatkan penerimaan magang bagi lulusan baru (fresh graduate). Yang magang di sektor pemerintah akan mendapat penghasilan. “Ini sedang disiapkan. Mereka akan mendapat penghasilan,” dinyatakan.
Kemudian ada perluasan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Saat ini program ini sudah berjalan di sektor industri padat karya atau perumahan dan sedang didorong perluasannya ke sektor lain.
Ada juga program bantuan pangan yang sedang berjalan dan akan dilanjutkan tiga bulan ke depan. Tak kalah spesial adalah pemberian fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ojek online (ojol), yang premi 50%-nya dibayar pemerintah.
“Fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian, juga akan didorong untuk pekerja lepas atau mitra, dalam hal ini ojol. Kami juga akan mendorong itu, yang sebelumnya pemerintah beri bantuan pembayaran 50%,” dinyatakan.
“Lalu juga fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah,” ditambahkan.
Dinyatakan bahwa secara keseluruhan ada 8+4 program yang akan diselaraskan dengan kebutuhan. Mengenai total anggarannya, sedang disiapkan dan akan dibahas lagi untuk diputuskan.
