Jakarta – Indonesia memainkan peran besar dalam membentuk sistem Tata Kelola Global yang berkeadilan karena sejak kemerdekaannya, Indonesia telah menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif seperti tercermin dalam konstitusinya, yaitu turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum internasional bertema ASEAN Wisdom: Peran Indonesia dalam “Global Governance Initiative” yang diselenggarakan di ruang The China Space, Masjid Istiqlal Jakarta pada 25 November 2025.
Pembicara lain dalam acara tersebut termasuk Pemimpin Redaksi Jakarta Post dan seorang dosen dari President University, dengan moderasi yang disediakan oleh perwakilan dari pusat studi strategis Tenggara Strategics.
Sambutan pembukaan juga disampaikan oleh perwakilan Ketua Wanxinda Group Indonesia. Koordinator acara adalah perwakilan dari Global Development Research Center yang berbasis di Jakarta.
Indonesia, sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), memegang posisi strategis untuk mempengaruhi arsitektur tata kelola global melalui diplomasi multilateral dan kepemimpinan regional.
Prinsip-prinsip yang dianut Indonesia memberikan landasan filosofis bagi perannya dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara ASEAN, di forum-forum global.
Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk memperkuat suara negara-negara berkembang, terutama negara-negara ASEAN, melalui tiga pendekatan yang saling terkait dan berakar pada prinsip kesetaraan kedaulatan.
“Sebagai pemimpin ASEAN sekaligus jembatan antara negara maju (Global Utara) dan negara berkembang (Global Selatan), Indonesia menggunakan modal diplomatiknya untuk mengubah forum-forum multilateral menjadi platform representasi yang adil dan inklusif,” jelas pembicara yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Laboratorium Ilmu Politik.
Pendekatan Berorientasi Masyarakat
Menyentuh kebutuhan pembangunan berorientasi kualitas manusia di seluruh dunia, dinyatakan bahwa Indonesia mengoperasionalkan pendekatan berorientasi masyarakat dalam tata kelola global melalui tiga dimensi strategis.
Ketiga dimensi strategis tersebut adalah: melindungi warga negara sebagai prioritas kebijakan luar negeri, menjembatani kesenjangan pembangunan Utara-Selatan melalui inisiatif konkret, dan memajukan partisipasi inklusif dalam proses pengambilan keputusan global.
Dimensi pertama adalah diplomasi pro-rakyat sebagai fondasi kebijakan luar negeri Indonesia, di mana Indonesia sejak era pemerintahan telah menginstitusionalisasikan “diplomasi pro-rakyat.”
Diplomasi pro-rakyat ini berfungsi sebagai kerangka inti bagi keterlibatan internasional Indonesia, yang secara fundamental mengorientasikan ulang kebijakan luar negeri dari yang berpusat pada elit menjadi fokus pada warga negara.
Pada kesempatan yang sama, seorang dosen dari President University menyatakan bahwa Indonesia sejak era tersebut telah menyebut program berorientasi masyarakat sebagai pembangunan manusia yang komprehensif.
Disebutkan juga bahwa masyarakat Indonesia yang beragam, dengan berbagai agama dan etnis, bersatu sebagai satu Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan yang berpusat pada manusia juga harus menjadi perhatian global.
Diskusi juga membahas bagaimana Indonesia secara aktif menghadapi standar ganda dalam penerapan hukum internasional melalui advokasi berprinsip yang berakar pada dua strategi yang saling terkait.
Kedua strategi tersebut adalah: mengadvokasi penerapan universal norma-norma hukum dan mempromosikan multilateralisme sebagai alternatif dari “aturan main” sepihak yang diberlakukan oleh segelintir negara.
Melalui kepemimpinannya di G20 dan ASEAN, Indonesia menekankan bahwa tatanan internasional yang sah memerlukan semua negara untuk memikul kewajiban dan hak yang identik di bawah hukum dan menolak hierarki berbasis kekuasaan.
Sikap tegas Indonesia terhadap inkonsistensi dalam penerapan hukum internasional mencerminkan komitmen mendalam pada prinsip-prinsip keadilan yang telah lama menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia.
Indonesia memahami bahwa kredibilitas sistem hukum internasional bergantung pada penerapannya yang konsisten dan non-diskriminatif, terlepas dari identitas politik atau afiliasi geopolitik negara-negara yang terlibat.
