Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah menandatangani Surat Edaran Nomor 144/CĐ-TTg tentang memastikan pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi, persyaratan usaha, serta pelaksanaan prosedur administrasi yang lancar dan efektif dalam penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat.
Dalam pelaksanaan Resolusi Pemerintah Nomor 66/NQ-CP tanggal 26 Maret 2025 tentang Program Pengurangan dan Penyederhanaan Prosedur Administrasi Terkait Kegiatan Produksi dan Usaha Tahun 2025 dan 2026, serta Surat Edaran arahan Perdana Menteri, kementerian dan lembaga telah meninjau dan menyusun Rencana Pengurangan dan Penyederhanaan Prosedur Administrasi serta Persyaratan Usaha. Hingga kini, 10 kementerian/lembaga telah menyerahkan rencana mereka kepada Perdana Menteri untuk dipertimbangkan dan disetujui, dengan Perdana Menteri telah menyetujui rencana pengurangan dan penyederhanaan 1.315 prosedur administrasi serta pemotongan 872 persyaratan usaha di bawah pengelolaan 4 kementerian; 3 kementerian/lembaga sedang dalam proses penyerahan kepada Perdana Menteri, dan 3 kementerian/lembaga lainnya terus melengkapi dan menyempurnakan berkas mereka untuk diserahkan. Dengan demikian, diperkirakan pada tahun 2025, 488 prosedur administrasi akan dihapus, 2.675 prosedur administrasi akan disederhanakan (mencakup 74,86% dari total prosedur administrasi terkait kegiatan produksi dan usaha), serta 2.028 dari 7.806 persyaratan usaha akan dipotong (mencapai tingkat 26%).
Provinsi dan kota setingkat provinsi telah fokus pada pelaksanaan prosedur administrasi sambil mereorganisasi unit administrasi dan menerapkan model pemerintahan daerah dua tingkat. Sistem informasi penyelesaian prosedur administrasi di 34 provinsi dan kota telah ditingkatkan.
Dari 1 Juli 2025 hingga 23 Agustus 2025, total berkas yang diterima oleh 34 provinsi dan kota tersebut mencapai 6,5 juta berkas prosedur administrasi, termasuk 4,8 juta berkas prosedur administrasi di tingkat kelurahan/desa (meningkat sekitar 25% dibandingkan periode yang sama tahun 2024).
Namun, di samping pencapaian tersebut, pelaksanaan tugas berdasarkan Resolusi Pemerintah dan Surat Edaran Perdana Menteri oleh beberapa kementerian, sektor, dan daerah masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Dua kementerian, yaitu Kesehatan dan Dalam Negeri, belum menyerahkan rencana pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi sesuai yang diamanatkan Pemerintah dalam Resolusi No. 66/NQ-CP, dan dua kementerian lainnya, Perdagangan dan Industri serta Kesehatan, diproyeksikan tidak memenuhi target pengurangan setidaknya 30% persyaratan usaha.
Sistem informasi beberapa kementerian (seperti pencatatan sipil; pendaftaran usaha, usaha rumah tangga, koperasi; publikasi informasi pakan ternak, dll.) belum segera ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat, pelaksanaan prosedur administrasi yang tidak terikat wilayah administrasi, serta koneksi dan berbagi data dengan sistem informasi penyelesaian prosedur administrasi tingkat provinsi.
Beberapa basis data nasional dan khusus masih lambat diselesaikan dan dioperasikan atau belum memenuhi persyaratan data “akurat, lengkap, bersih, hidup” untuk pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi.
Sistem informasi penyelesaian prosedur administrasi di beberapa daerah telah ditingkatkan namun tidak komprehensif, lengkap, atau stabil; proses prosedur administrasi internal pada sistem informasi belum disesuaikan secara tepat waktu, menyebabkan gangguan dan ketidakefisienan dalam penyediaan layanan publik daring.
Penataan kepegawaian di beberapa instansi masih kurang memadai dan tidak memenuhi persyaratan profesional posisi. Alokasi personel tidak merata di antara Pusat Layanan Administrasi Publik dan tidak memenuhi tuntutan pekerjaan.
Infrastruktur teknis di beberapa daerah masih kurang, dan penerbitan tanda tangan digital khusus untuk tugas pelayanan publik berjalan lambat, sehingga tidak dapat memastikan kondisi kerja yang layak. Jumlah prosedur administrasi yang disediakan sebagai layanan publik daring di beberapa daerah masih rendah; beberapa tempat tidak dilengkapi dengan komputer untuk mendukung layanan publik daring bagi warga. Komunikasi, panduan, dan dukungan bagi warga dan pelaku usaha di beberapa daerah belum benar-benar efektif.
