Kementerian Kehakiman terus melakukan tinjauan komprehensif terhadap kondisi di penjara-penjara Libya, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat prinsip negara hukum dan meningkatkan kondisi bagi narapidana.

  • Kementerian Kehakiman Al-Dabaiba: Pelajari Proposal Penutupan dan Penggabungan Sebagian Penjara

Kementerian mengumumkan sedang mempelajari proposal untuk menutup dan menggabungkan beberapa penjara, sebuah langkah yang dikatakan sebagai bagian dari rencana lebih luas untuk mereorganisasi lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalamnya.

  • Kementerian Kehakiman Al-Dabaiba: Langkah yang Diambil Akan Sesuai dengan Kontrol Hukum

Kementerian menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya undang-undang yang mengatur kerja lembaga pembinaan dan rehabilitasi, menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil akan sesuai dengan kontrol hukum dan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap kondisi fasilitas-fasilitas ini.

Kementerian menekankan perlunya kepatuhan penuh terhadap hukum di setiap tahap pekerjaan, dari proses tinjauan hingga pengambilan keputusan akhir, dengan pengawasan ketat terhadap semua prosedur terkait.

  • Kementerian Kehakiman Al-Dabaiba: Efisiensi Penjara dan Perbaikan Lingkungan Kerja Internal untuk Memastikan Perlakuan Manusiawi terhadap Narapidana

Melalui langkah-langkah ini, Kementerian Kehakiman berupaya meningkatkan efisiensi penjara dan memperbaiki lingkungan kerja internal, memastikan perlakuan manusiawi terhadap narapidana serta menciptakan mekanisme rehabilitasi dan pembinaan yang modern.

Rencana ini juga bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk infrastruktur yang lemah dan banyaknya pusat penahanan yang tidak terorganisir, sehingga memerlukan restrukturisasi yang menjamin kelancaran alur kerja serta kemudahan pengawasan dan pemantauan.

  • Arah Pemerintah

Langkah-langkah ini berada dalam konteks arah pemerintah yang lebih luas. Kepala Pemerintah Persatuan Nasional yang masih menjabat membahas, dalam sebuah pertemuan, garis besar rencana kerja untuk periode mendatang.

Pertemuan berfokus pada pengembangan sistem penjara sesuai dengan standar hak asasi manusia dan peningkatan kapabilitas aparat Polisi Kehakiman untuk memastikan implementasi reformasi yang diinginkan secara efisien dan transparan.

Kementerian Kehakiman Libya

Kementerian Kehakiman Libya adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas sistem peradilan dan urusan hukum di negara tersebut. Lembaga ini didirikan setelah kemerdekaan Libya pada 1951 dan telah beroperasi melalui berbagai perubahan politik, termasuk masa monarki, pemerintahan Gaddafi, dan periode transisi pasca-2011. Markas besarnya di Tripoli telah menjadi institusi sentral, meski terkadang diperebutkan, dalam upaya berkelanjutan membangun negara bersatu di bawah negara hukum.

Pemerintah Persatuan Nasional Libya

Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) Libya adalah badan eksekutif sementara yang dibentuk pada Maret 2021 melalui proses perdamaian yang dipimpin PBB, setelah bertahun-tahun perang saudara dan perpecahan politik pasca revolusi 2011. Berbasis di Tripoli, mandat utamanya adalah menyatukan pemerintahan saingan di negara itu dan mengawasi pemilihan nasional, meski menghadapi tantangan politik besar dan tidak memegang kekuasaan atas seluruh wilayah Libya.

Polisi Kehakiman Libya

Polisi Kehakiman Libya adalah lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk menyelidiki kejahatan di bawah otoritas peradilan negara, bukan kementerian dalam negeri. Secara historis, lembaga ini dibentuk di era pasca-Gaddafi sebagai bagian dari upaya membangun sektor keamanan baru, tetapi operasinya sangat terganggu dan terfragmentasi oleh konflik dan perpecahan politik yang berlanjut sejak revolusi 2011. Saat ini, kehadiran dan efektivitasnya sangat bervariasi tergantung pada wilayah dan faksi yang mengontrol.