Jalan Nasional di Siantar Rawan Banjir dan Perampokan

Dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan, yang digelar dari 5 hingga 14 Oktober 2025 di daerah pemilihan (dapil) Siantar-Simalungun, perhatian tertuju pada lemahnya penanganan infrastruktur dasar di beberapa wilayah.

Satu keprihatinan disampaikan warga Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, yang tinggal di kawasan Jalan Sisingamangaraja, jalan nasional yang terletak tepat di depan SMP Negeri 7 Pematangsiantar.

Mereka menyoroti kondisi drainase yang dangkal dan sempit, membuat kawasan itu rawan banjir setiap kali hujan turun.

“Kalau hujan setengah jam saja, air langsung naik ke jalan. Anak-anak sekolah kesulitan lewat, pengendara motor terpeleset, dan warga terpaksa menunggu air surut dulu baru bisa beraktivitas lagi. Drainase di sini perlu dinormalisasi, diperlebar, dan diperdalam segera,” kata warga dengan nada prihatin dalam pertemuan reses dengan anggota dewan tersebut.

Keluhan serupa disampaikan warga lain di kawasan yang sama. Mereka menambahkan, selain drainase buruk, minimnya penerangan jalan memperparah kondisi keamanan di Jalan Sisingamangaraja.

“Hampir tidak ada lampu penerangan jalan di sini, jadi sangat gelap di malam hari. Beberapa kali terjadi kejadian kriminal, termasuk adik saya sendiri yang menjadi korban begal. iPhone 15 yang baru dibeli direbut paksa saat melewati jalan ini,” cerita warga dengan nada kecewa.

Menanggapi hal ini, anggota dewan menilai situasi ini mencerminkan lambannya respons pemerintah kota dalam menangani masalah banjir dan keamanan publik. Mereka menekankan bahwa masalah infrastruktur dasar seperti drainase dan penerangan jalan harus jadi prioritas utama dalam tata kelola kota.

“Masalah seperti ini bukan hal baru. Tapi yang memprihatinkan, tahun berganti, pejabat berganti, masalahnya tetap sama. Drainase dangkal, jalan gelap, air meluap, warga yang dirugikan. Ini bukti nyata bahwa perencanaan dan perawatan infrastruktur kota tidak berjalan efektif,” tegas anggota dewan itu.

Mereka juga menyoroti bahwa jalan nasional, yang seharusnya menjadi jalur yang aman, justru menjadi lokasi rawan kejahatan setiap kali banjir dan pencahayaan tidak memadai.

“Ini bukan cuma soal drainase, tapi juga keselamatan warga. Jalan utama harus terang, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan,” tambah anggota dewan tersebut.

Selain Kota Pematangsiantar, keprihatinan serupa disampaikan warga di Kabupaten Simalungun. Seorang warga Nagori Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, mengeluhkan kondisi drainase di Jalan Asahan KM 4, jalan provinsi yang kerap banjir saat hujan.

“Setiap hujan deras, air meluap ke jalan dan menyebabkan kemacetan. Jalan Asahan ini lalu lintas kendaraan beratnya padat, tapi drainasenya sempit dan sudah lama tidak diperbaiki. Kami berharap pemerintah provinsi segera memperlebar dan menormalisasi drainase,” ujar mereka.

Menanggapi berbagai keluhan ini, anggota dewan kembali menegaskan komitmennya untuk membawa semua temuan lapangan ke tingkat provinsi, sekaligus mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun.

“Saya tidak ingin keluhan seperti ini hanya menjadi catatan di buku reses. Ini harus jadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa masyarakat sudah lelah dengan banjir yang sama, jalan yang gelap, dan ancaman kejahatan yang berulang,” tutup anggota dewan tersebut.