BEKASI – Kepolisian Metro Bekasi mengungkap kasus dugaan korupsi dana hibah dari Komite Paralimpik Nasional Indonesia (KPNI) Kabupaten Bekasi. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 7,1 miliar.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua pejabat KPNI sebagai tersangka. Keduanya adalah Ketua KPNI berinisial KD dan mantan Bendahara berinisial NY. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Mustofa, dalam konferensi pers di Markas Polresta Bekasi.

“Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 7.117.660.158 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bekasi,” kata Mustofa.

Kerugian ini dirinci dalam Laporan PKKN Nomor 710.1.2.2/321/IRDA/XI-2025 tertanggal 11 November 2025.

“Kasus ini berawal dari pencairan dana hibah yang diterima KPNI Kabupaten Bekasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2024. Total dana hibah yang dicairkan mencapai Rp 12 miliar,” jelas Mustofa.

Dana tersebut terdiri dari APBD Murni 2024 sebesar Rp 9 miliar yang dicairkan pada 7 Februari 2024. Selanjutnya, APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 3 miliar dicairkan pada 5 November 2024.

Penyidik menduga dana hibah itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka. Tersangka KD diduga menggunakan Rp 2 miliar dari uang hibah untuk biaya kampanye seorang calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada 2024.

Sementara itu, tersangka NY diduga menerima dana hibah sebesar Rp 1,79 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 319,4 juta digunakan untuk membeli dua unit mobil Toyota Innova Zenix. Pembelian dilakukan menggunakan identitas keponakan dan ipar tersangka NY.

Komite Paralimpik Nasional Indonesia

Komite Paralimpik Nasional Indonesia (NPC Indonesia) adalah badan pengatur yang bertanggung jawab untuk mengembangkan olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Indonesia. Resmi dibentuk pada 1962, terinspirasi dari rehabilitasi veteran penyandang disabilitas, dan merupakan anggota International Paralympic Committee. NPC Indonesia mengorganisir atlet untuk bertanding di ajang besar seperti Paralimpiade dan ASEAN Para Games.

Kepolisian Metro Bekasi

Kepolisian Metro Bekasi adalah kepolisian kota yang melayani Kota Bekasi di Jawa Barat, Indonesia. Beroperasi di bawah komando regional Polda Jawa Barat dan bertanggung jawab atas kepolisian umum, pencegahan kejahatan, dan ketertiban umum dalam wilayah hukumnya.

Inspektorat Kabupaten Bekasi

Inspektorat Kabupaten Bekasi adalah lembaga pemerintah di Jawa Barat, Indonesia, yang bertanggung jawab atas pengawasan internal dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi lokal. Secara historis, perannya berkembang seiring reformasi di Indonesia untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik dan memerangi korupsi. Lembaga ini berfungsi sebagai badan kunci untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta pengelolaan keuangan instansi pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengelola bagian timur dari wilayah Bekasi yang lebih luas di Jawa Barat, Indonesia. Secara historis, wilayah ini adalah bagian dari Kerajaan Tarumanagara dan Sunda sebelum berkembang menjadi entitas administratif modern. Saat ini, pemerintahannya mengelola salah satu kabupaten dengan populasi terpadat dan industrialisasi tercepat di Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan akronim untuk anggaran tahunan pemerintah daerah di Indonesia. Ini adalah dokumen hukum yang merinci rencana pendapatan dan pengeluaran untuk provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. Sejarahnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada 2001, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan pembangunan mereka sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)” karena ini bukan tempat atau situs budaya. Ini adalah istilah keuangan dan administratif yang mengacu pada anggaran tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah direvisi, digunakan untuk menyesuaikan rencana pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan pendapatan yang berubah.

DPRD Kabupaten Bekasi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD Kabupaten Bekasi adalah dewan legislatif lokal untuk Kabupaten Bekasi di Jawa Barat, Indonesia. Dibentuk sebagai bagian dari reformasi desentralisasi dan otonomi daerah Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Dewan ini bertanggung jawab membuat peraturan daerah, mengawasi anggaran daerah, dan mewakili kepentingan masyarakat dalam kabupaten.

Toyota Innova Zenix

Toyota Innova Zenix bukanlah situs budaya melainkan kendaraan multi-guna (MPV) modern yang diperkenalkan pada 2022. Ini mewakili generasi berikutnya dari lini Innova populer Toyota, dengan desain lebih modern, opsi penggerak hibrida, dan teknologi canggih untuk transportasi keluarga dan komersial.