Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons dengan cepat tuntutan aksi massa Bela Ojol Affan Kurniawan yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat pada 29–30 Agustus 2025. Salah satu tuntutan utama massa adalah peningkatan kesejahteraan bagi mitra pengemudi ojek online (ojol).

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Skema perlindungan ini tidak hanya mencakup driver ojol, tetapi juga kelompok pekerja rentan lainnya seperti driver transportasi online, petani, nelayan, buruh kasar, pemulung, dan pedagang kaki lima.

“Ada ojek online, driver Grab, lalu ada petani, nelayan, buruh kasar, kuli, pemulung, pedagang kaki lima, semuanya akan kita asuransikan. Premi per tahunnya Rp 201 ribu dan rencananya akan dilaksanakan melalui kerja sama,” ujar Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (1/9).

Gubernur menekankan bahwa pembiayaan premi tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Jabar. Skema yang disiapkan adalah pembagian biaya bersama bupati/wali kota dan penyedia aplikasi ojol. “Misal Rp 200 ribu dibelah dua, itulah komitmen kita untuk membangun rasa keadilan di masyarakat,” katanya.

Ia memberi contoh seorang driver ojol yang mengalami kecelakaan hingga harus diamputasi dan selama ini menanggung biaya pengobatan sendiri. “Ke depan, hal seperti itu akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kebutuhan kaki palsu dan rehabilitasinya,” jelasnya.

Soal anggaran, gubernur menyatakan program ini akan dilaksanakan bertahap. Untuk sisa empat bulan tahun ini, Pemprov Jabar telah menyiapkan alokasi sekitar Rp 60 miliar di APBD Perubahan 2025. “Tahun depan, kita akan hitung ulang bersama bupati dan wali kota,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan tidak akan memberikan bantuan ke daerah yang enggan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau bupati atau walikotanya tidak mau, saya tidak akan berikan anggaran ke daerah tersebut. Kalau masyarakat protes, silakan tanya ke kepala daerahnya,” tegas gubernur.

Sasaran program ini nantinya akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga penyaluran manfaat BPJS Ketenagakerjaan akan lebih tepat sasaran kepada driver ojol dan sektor pekerja rentan di Jawa Barat.

Kementerian Haji dan Umrah Akan Dibentuk, Kemenag Kabupaten Bandung Barat Tetap Siapkan Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui pembentukannya pada 26 Agustus 2025. Hal ini berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pembentukan ini rencananya akan mengambil alih seluruh pengelolaan ibadah haji dan umrah dari Kementerian Agama, dengan tujuan menciptakan pelayanan terpadu dan efisien dalam satu atap.

Menanggapi hal ini, seorang warga Kecamatan Lembang, Taufik Kurnaefi (48) mengatakan bahwa dirinya telah mendaftar sebagai calon jemaah haji antrean sekitar enam tahun yang lalu.

“Saya mendaftar bersama istri sejak sekitar tahun 2019 dan sampai sekarang masih menunggu keberangkatan,” ujarnya pada Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan, dirinya mengaku mengetahui rencana pemerintah membentuk Kementerian baru yang khusus menangani haji dan umrah. Terkait rencana ini, ia menyambutnya dengan positif.

“Sebagai masyarakat, saya menyambut baik rencana pembentukan tersebut,” katanya.

Ia berharap, pembentukan kementerian ini berdampak positif pada pengelolaan ibadah haji dan umrah untuk jemaah Indonesia ke depannya.

“Bagus karena akan lebih fokus dalam melayani jemaah haji baik dari segi pendataan, pelayanan, dan memastikan fasilitas yang didapat jemaah haji maksimal ketika di tanah suci,” tegasnya.

Sementara itu, seorang calon

Gedung DPRD Jawa Barat

Gedung DPRD Jawa Barat adalah kantor legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan daerah dan diskusi politik untuk wilayah tersebut. Meskipun sejarah arsitekturnya tidak banyak terdokumentasi, lembaga ini sendiri merupakan bagian penting dari kerangka demokrasi Indonesia modern.

Gedung Sate

Gedung Sate adalah bangunan pemerintahan bersejarah di Bandung, Indonesia, terkenal dengan menara tengahnya yang khas menyerupai tusuk sate. Selesai dibangun pada tahun 1920 di era kolonial Belanda, awalnya gedung ini difungsikan sebagai kantor administrasi. Saat ini, gedung ini menjadi kantor pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat dan merupakan landmark warisan arsitektur Bandung yang terkenal.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan bukanlah sebuah tempat atau situs budaya, melainkan program jaminan sosial nasional Indonesia untuk ketenagakerjaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2014 sebagai bagian dari upaya negara untuk menyediakan sistem jaminan sosial yang komprehensif bagi pekerja. Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja melalui manfaat seperti asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dana pensiun, dan manfaat meninggal dunia.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Saya tidak dapat memberikan ringkasan, karena “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional” bukan merujuk pada tempat atau situs budaya tertentu. Ini tampaknya adalah nama sebuah sistem data, kemungkinan database pemerintah atau repositori untuk statistik sosial-ekonomi yang terkonsolidasi, bukan lokasi fisik dengan sejarah.

Masjid Ash Shiddiq

Masjid Ash Shiddiq adalah tempat ibadah Islam bersejarah yang terletak di Madinah, Arab Saudi. Secara tradisional diyakini menandai lokasi di mana Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, salat saat Masjid Nabi Muhammad sedang dalam pembangunan. Masjid ini tetap menjadi situs budaya dan keagamaan yang penting bagi jemaah yang mengunjungi kota suci tersebut.

Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola urusan agama di dalam suatu negara. Sejarahnya sering kali terkait dengan perkembangan negara-bangsa modern, di mana kementerian ini didirikan untuk memupuk kerukunan antaragama, mengatur lembaga-lembaga keagamaan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan agama negara.

Kementerian Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah adalah badan pemerintah di Arab Saudi yang bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengelola ibadah haji tahunan serta ibadah umrah sepanjang tahun ke Mekah. Kementerian ini didirikan untuk memfasilitasi operasi logistik dan layanan yang sangat besar yang diperlukan bagi jutaan Muslim yang mengunjungi tempat-tempat suci setiap tahunnya, peran yang telah berkembang secara signifikan selama beberapa dekade untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dikenal sebagai DPR, adalah badan legislatif terpilih dari Republik Indonesia. DPR didirikan setelah kemerdekaan bangsa pada tahun 1945 dan beroperasi dari sebuah kompleks di Jakarta. DPR bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi anggaran negara, dan mengawasi cabang eksekutif pemerintah.