Polda Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait insiden viral di media sosial mengenai dugaan begal di kawasan Gedebage-Cibiru, Bandung. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa kejadian tersebut bukanlah tindak kriminal, melainkan akibat salah paham antara pengendara mobil dan truk di jalan raya dini hari Sabtu.
Insiden bermula ketika sebuah akun media sosial mengunggah video yang menunjukkan perseteruan antara pengendara Toyota Fortuner putih dan pengendara truk sekitar pukul 04.00 WIB. Video itu awalnya memicu dugaan upaya perampokan, yang menimbulkan diskusi dan kecemasan luas di masyarakat.
Kepala Bagian Humas Polda Jabar menjelaskan, insiden sebenarnya terjadi akibat kecelakaan ringan, di mana mobil Fortuner menyenggol truk. Akibatnya, sisi kanan Fortuner rusak cukup parah dan ban kiri depan kempes.
Dalam keadaan panik, penumpang Fortuner berhenti dan mencoba meminta penjelasan kepada pengemudi truk di belakang mereka. Namun, karena gelap dan situasi tegang, komunikasi tidak berjalan baik. Pengemudi truk yang ketakutan dan bingung langsung melaju menuju Markas Polda Jabar untuk mencari rasa aman.
Sesampai di Markas Polda, pengemudi truk melaporkan kejadian tersebut dan meminta perlindungan kepada petugas. Sementara itu, pengemudi mobil dan rombongannya juga tiba di lokasi untuk memberikan keterangan. Setelah diperiksa oleh Ditreskrimum dan Tim Invetigasi Mobil (Timor) Polda Jabar, disimpulkan tidak ada indikasi kejahatan dalam insiden ini. “Perkara ini murni salah paham. Tidak ada unsur perampokan. Kedua belah pihak sudah bertemu, saling memaafkan, dan menandatangani surat perdamaian,” ujar Komisaris Polisi tersebut.
Dalam kesempatan ini, pengemudi truk menyampaikan terima kasih kepada petugas atas respons cepat dan penanganan yang sigap. “Terima kasih Polda Jabar, khususnya Ditreskrimum dan Timor yang tanggap. Saya sempat panik dan shock, tapi sekarang bisa tenang,” ujarnya.
Sementara itu, pengemudi Fortuner juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. “Saya memohon maaf kepada semua pihak atas kejadian yang menimbulkan kecemasan ini. Semua sudah diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Polda Jabar menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyebarkan informasi di media sosial, terutama terkait masalah keamanan dan kriminalitas. Polisi mengimbau warga agar tidak langsung percaya pada informasi tanpa klarifikasi yang jelas, untuk menghindari kepanikan di masyarakat.
Perkara ini kini dinyatakan telah diselesaikan secara damai, dan kedua belah pihak sepakat tidak memperpanjang masalah.
Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan memperketat pengawasan terhadap makanan anak sekolah. Langkah ini menyusul meningkatnya perhatian publik atas kasus keracunan makanan di beberapa daerah, termasuk Bandung Barat, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung menekankan, pengawasan dilakukan dengan melibatkan tim khusus dan 80 puskesmas yang tersebar di semua kecamatan. Tim ini bertanggung jawab memastikan keamanan seluruh makanan yang diproduksi dapur-dapur peserta program makanan sekolah.
“Bandung harus aman. Setiap porsi makanan yang masuk ke sekolah harus melalui proses pengolahan dan penyajian sesuai standar kesehatan. Kami tidak ingin kejadian keracunan makanan dari daerah lain terjadi di sini,” tegas Kepala Dinas dalam pertemuan di Balai Kota Bandung.
Kepala Dinas menjelaskan, pengawasan ini bukan hal baru. Sejak program makanan sekolah diluncurkan, Dinas Kesehatan telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola dapur. Namun, tren peningkatan kasus keracunan membuat mereka kembali memperketat pengawasan dan meningkatkan intensitas pendampingan.
Saat ini di Kota Bandung terdapat 98 dapur penyedia makanan. Dari jumlah tersebut, 87 dapur masih aktif beroperasi dan semuanya sedang menjalani proses sertifikasi. Meski izin lengkap belum semuanya terbit, dapur-dapur diizinkan beroperasi dengan syarat mendapat pendampingan langsung dari petugas kesehatan.
“Semua dapur beroperasi dalam pengawasan. Kami mengecek kondisi dapur: dari kebersihan, cara pengolahan, penyajian, hingga pembuangan limbah. Jika ada catatan, kami langsung minta perbaikan,” jelasnya.
Menurutnya, sebagian besar masalah yang ditemukan berkaitan dengan metode pengolahan.
