New Delhi,1 September — Laporan tahunan terbaru Komisi Kewaspadaan Pusat (CVC) mengungkapkan bahwa 7.072 kasus korupsi yang diselidiki CBI masih tertunda di berbagai pengadilan di seluruh negeri. Yang memprihatinkan, dari total kasus tertunda itu, 2.660 kasus telah berusia lebih dari 10 tahun.
Menurut laporan tersebut, 379 kasus di antaranya tersendat lebih dari 20 tahun, sementara 2.281 kasus tertunda antara 10 hingga 20 tahun. Per 31 Desember 2024, 1.506 kasus tertunda kurang dari 3 tahun, 791 kasus antara 3 hingga 5 tahun, dan 2.115 kasus antara 5 hingga 10 tahun.
Sebanyak 13.100 banding dan petisi revisi dari CBI maupun terdakwa masih menunggu di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dari jumlah ini, 606 banding tertunda lebih dari 20 tahun dan 1.227 banding antara 15 hingga 20 tahun.
Tingkat vonis 69% di 2024, turun 2% dari 2023
Pada 2024, total 644 kasus telah diselesaikan. Dari jumlah ini, 392 kasus berakhir dengan vonis bersalah, 154 dengan pembebasan, 21 terdakwa dibebaskan, dan 77 kasus diselesaikan karena alasan lain. Menurut laporan, tingkat vonis pada 2024 adalah 69,14%, sementara pada 2023 sebesar 71,47%.
Mengapa begitu banyak kasus tertunda?
-
Tekanan pada infrastruktur peradilan – Pengadilan sudah menanggung jutaan kasus tertunda, menghambat penyelesaian kasus CBI tepat waktu.
-
Kekurangan dan penundaan saksi – Saksi berubah sikap, penundaan sidang yang sering, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti.
-
Kompleksitas hukum – Dalam kasus besar, proses hukum berlarut-larut dan melibatkan banyak tahap banding.
-
Kapasitas CBI yang terbatas – Lembaga penyelidik tidak memiliki cukup petugas dan sumber daya yang diperlukan untuk skala sebesar ini.
