Senator Panfilo “Ping” Lacson mengungkap modus operandi baru yang melibatkan anggota DPR yang punya bisnis konstruksi, yang bisa menyebabkan harga membengkak dan pekerjaan di bawah standar dalam proyek pengendalian banjir dan infrastruktur lainnya.
Lacson menjelaskan bahwa skema baru yang disebut metode “passing through” ini memaksa kontraktor membayar 5% hingga 6% dari biaya proyek saat bekerja di daerah pemilihan (dapil) di mana anggota dewan atau kerabatnya adalah kontraktor.
“Misalnya, kalau tokoh berpengaruh di dapil itu adalah anggota DPR yang juga kontraktor atau punya kerabat yang kontraktor, maka kontraktor mana pun yang masuk ke wilayah itu harus bayar biaya ‘passing through’ 5%—seperti tol. Ini langsung mengurangi anggaran proyek. Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya sepenuhnya tahu soal ini,” kata Lacson dalam sebuah wawancara radio.
Berdasarkan penyelidikan mereka, Lacson menyatakan bahwa ketika biaya passing-through, komisi, pajak, dan pembayaran lain ke kontraktor digabungkan, hingga 40% dana proyek hilang sebelum pekerjaan dimulai.
“Dari mana kontraktor akan menutup uangnya kalau bukan dengan mencuri spesifikasi atau pakai material di bawah standar? Pemerintah yang dirugikan,” ujar Lacson.
Salah satu taktik penghematan yang digunakan kontraktor melibatkan “sheet piles” dalam proyek pengendalian banjir—alih-alih ditancapkan sedalam 150 meter, mereka hanya memasangnya 50 meter.
“Tanggulnya akan runtuh karena materialnya tidak cukup, dan ini tidak terlihat karena tertanam di dalam,” jelas Lacson.
Contoh lain adalah menggunakan pasir alih-alih kerikil untuk fondasi tanggul.
“Saat badai datang dan sungai meluap, tanggul mudah jebol karena fondasinya kurang kuat tanpa kerikil,” kata Lacson.
Akibat biaya passing-through itu, kontraktor hanya mendapat untung 10% dari biaya proyek, bukan 15% seperti biasanya.
