Pembuat Konstitusi Rilis Manifesto Tolak Korupsi Tak Terkendali.

Para delegasi Sidang Konstitusi 1971 menerbitkan sebuah manifesto yang mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai “korupsi yang semakin parah dan mengejutkan” di negara ini.

“Kami mengutuk dan mencerca penggelapan miliaran dana infrastruktur yang disengaja; praktik suap yang terus berlangsung; pemborosan dan gaya hidup mewah yang pamer dari para pejabat, keluarga, dan teman-teman mereka, yang dibayar dengan uang rakyat,” ujar para perumus konstitusi dalam Manifesto mereka.

Mereka juga menyebut situasi saat ini sebagai “hari-hari kelam bagi bangsa kita”.

“Harus ada toleransi nol terhadap penyelewengan dan korupsi. Kita harus mengecam perbuatan keji ini dengan tekad yang tak tergoyahkan dan secara ketat menerapkan undang-undang seperti Undang-Undang Pemberantasan Suap dan Praktik Korupsi serta Undang-Undang Anti-Pencurian dalam Skala Besar,” tambah mereka.

Manifesto itu diterbitkan sehari sebelum rencana aksi unjuk rasa anti-korupsi digelar di berbagai penjuru negeri.

Unjuk rasa ini berlangsung di tengah penyelidikan oleh Senat dan Kementerian Kehakiman terkait proyek pengendalian banjir yang diduga fiktif dan bermutu rendah — sebuah skandal yang disinggung oleh presiden dalam pidatonya baru-baru ini.

Sejumlah besar peserta, termasuk pemimpin agama, kelompok mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil, diperkirakan akan mengikuti aksi protes ini.

Para penyelenggara menyatakan bahwa pemilihan tanggal tersebut bukanlah kebetulan dan dimaksudkan untuk menyoroti hubungan antara penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu dengan korupsi hari ini.

Supremasi Hukum

Para perumus konstitusi menyerukan kepada lembaga-lembaga negara kunci untuk “mempertahankan independensi mereka dari campur tangan politik dan menjunjung supremasi hukum dengan segala cara”.

Mereka juga memiliki pesan bagi warga negara:

“Konstitusi adalah milik kalian. Katanya adalah harapan, impian, dan hak kalian, sedangkan janjinya adalah perlindungan bagi kalian,” tegas mereka.

“Kami mendesak kalian untuk terus tanpa lelah menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin kita dan terus waspada serta tegas membela prinsip-prinsip demokrasi. Jangan diam saja ketika sesama warga negara turun ke gelanggang untuk merebut kembali apa yang menjadi hak mereka.”

Para perumus konstitusi juga mengingatkan para pegawai negeri bahwa mereka adalah “pelayan rakyat” dan harus melayani dengan “tanggung jawab tertinggi, kehormatan, integritas, kesederhanaan, dan transparansi”.