Riad menggelar debat laporan Bank Dunia tentang pertumbuhan di Teluk.
Ibu kota Arab Saudi, Riyadh, menjadi saksi presentasi laporan Bank Dunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) diperkirakan meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2025 dan 4,5% pada tahun 2026, didorong oleh ekspansi berkelanjutan di sektor non-migas.
Laporan tersebut mencatat bahwa kawasan ini mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7% pada tahun 2024, naik dari 0,3% pada tahun 2023, sementara sektor non-migas tumbuh sebesar 3,7%.
Meskipun terdapat indikator positif ini, laporan tersebut memperingatkan adanya tantangan yang ada, terutama menyoroti ketidakpastian dalam perdagangan global dan risiko yang terkait dengan perlambatan ekonomi dunia yang dapat berdampak negatif pada kawasan ini.
Sesi tersebut dihadiri oleh para pakar ekonomi terkemuka, termasuk Direktur Riset dan Studi Kementerian Keuangan Arab Saudi dan Direktur Regional Bank Dunia untuk negara-negara GCC, bersama dengan para spesialis lainnya, untuk menganalisis temuan utama laporan tersebut.
Laporan yang berjudul “Belanja Cerdas dan Hasil Ekonomi yang Lebih Baik” ini meninjau kebijakan keuangan publik di negara-negara GCC dan menganalisis serangkaian indikator serta angka yang terkait dengan kinerja ekonomi kawasan. Laporan ini juga berfokus pada belanja cerdas, reformasi fiskal, dan pengurangan ketergantungan pada pendapatan minyak, faktor-faktor yang menurut laporan berkontribusi pada hasil keuangan yang kuat dari negara-negara Teluk.
Riyadh
Riyadh adalah ibu kota dan kota terbesar di Arab Saudi, terletak di jantung semenanjung Arab. Secara historis merupakan oasis berdinding dan pusat perdagangan, menjadi pusat Negara Saudi Pertama pada abad ke-18 dan kemudian menjadi ibu kota kerajaan modern setelah penyatuannya oleh Raja Abdulaziz Al Saud pada tahun 1902. Saat ini, Riyadh adalah metropolis yang dinamis, memadukan gedung pencakar langit modern, seperti Kingdom Centre, dengan situs bersejarah seperti Diriyah, rumah asli keluarga kerajaan Saudi dan Situs Warisan Dunia UNESCO.
Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa
Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terletak di New York, adalah tempat pertemuan utama PBB, sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerja sama antar bangsa. Kompleks ini, dibangun antara tahun 1949 dan 1952, mencakup struktur ikonik seperti Ruang Majelis Umum dan Gedung Sekretariat, yang dirancang oleh arsitek seperti Le Corbusier dan Oscar Niemeyer. Tempat ini melambangkan diplomasi global dan menjadi tuan rumah debat-debat kunci mengenai isu-isu internasional.
Dewan Kerja Sama Teluk
**Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)** adalah aliansi politik dan ekonomi yang didirikan pada tahun 1981, yang mencakup enam negara Timur Tengah: Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kerja sama regional, integrasi ekonomi, dan keamanan kolektif di antara negara-negara anggota. GCC telah memainkan peran penting dalam perdagangan, proyek infrastruktur, dan koordinasi diplomatik, meskipun telah menghadapi tantangan seperti krisis diplomatik Qatar pada tahun 2017.
Bank Dunia
**Bank Dunia** adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 untuk membantu membangun kembali perekonomian setelah Perang Dunia II dan mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang. Saat ini, Bank Dunia menyediakan pinjaman, hibah, dan nasihat kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk proyek-proyek yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Terdiri dari lima lembaga, Grup Bank Dunia berfokus pada bidang-bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan ketahanan iklim.
Kementerian Keuangan Arab Saudi
Kementerian Keuangan Arab Saudi, yang didirikan pada tahun 1932 bersamaan dengan berdirinya kerajaan modern, mengawasi kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, dan pembangunan ekonomi negara. Kementerian ini memainkan peran kunci dalam implementasi reformasi keuangan di bawah Visi 2030, mendiversifikasi ekonomi di luar minyak. Kementerian ini mencerminkan upaya historis dan terkini kerajaan untuk memodernisasi sistem keuangannya sambil menjaga stabilitas.