RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah terus meluncurkan program konkret untuk menstabilkan ekonomi masyarakat menjelang Iduladha 2025. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan tiga agenda strategis yang sedang berjalan dan berdampak langsung pada kebutuhan warga, mulai dari pengendalian harga pangan, kesehatan hewan, hingga ketersediaan lapangan kerja.
Muhammad Farhan menjelaskan bahwa salah satu program yang menarik perhatian publik adalah Pasar Rakyat, yang digelar selama sepuluh hari penuh di 30 kecamatan. Setiap hari, tiga lokasi berbeda akan menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Selain menjadi solusi nyata untuk menahan laju kenaikan harga barang kebutuhan pokok, pasar rakyat ini juga dirancang sebagai ruang produktif bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omzet.
“Setiap hari dilaksanakan di tiga kecamatan. Ini juga menjadi kesempatan bagi KUKM untuk meningkatkan omzetnya,” ujar Farhan saat diwawancarai Senin (2/6/2025).
Selain kebutuhan pokok, menurutnya, Pemerintah Kota Bandung juga mengantisipasi tingginya permintaan hewan kurban menjelang Iduladha. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak awal Juni, termasuk pemasangan Kode QR pada hewan yang lolos verifikasi kesehatan. Inovasi ini memungkinkan warga untuk melacak riwayat kesehatan hewan secara digital sebelum melakukan pembelian.
Farhan menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Bandung. Meski begitu, ia mengimbau warga untuk tetap waspada dan hanya membeli hewan dari sumber terpercaya.
Berita terkait
“Sampai saat ini, belum ada laporan PMK, namun semua tetap waspada dalam pembelian. Lonjakan biasanya terjadi tiga hari sebelum Iduladha,” jelasnya.
Sementara itu, ia menambahkan bahwa sebagai respons terhadap tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, Pemerintah Kota Bandung juga merancang bursa kerja terbuka yang bertujuan menjangkau berbagai segmen usia produktif.
Farhan mengakui masih banyak tantangan di lapangan, seperti terbatasnya pembukaan lowongan oleh sektor swasta. Namun, ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam.
Farhan mengungkapkan bahwa sebagai langkah konkret jangka pendek, pemerintah kota terus menjalankan program padat karya yang kini memasuki siklus ketiga. Program ini menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal untuk pekerjaan infrastruktur ringan dan proyek sosial, berfungsi sebagai jaring pengaman sambil menunggu perbaikan iklim kerja yang menyeluruh.
“Banyak perusahaan belum membuka lowongan pekerjaan, namun mereka tetap diminta berpartisipasi. Oleh karena itu, sementara ini solusinya melalui program padat karya,” ujar Farhan.
Melalui tiga strategi utama ini—stabilisasi harga melalui pasar rakyat, jaminan kesehatan hewan, dan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya—Pemerintah Kota Bandung menunjukkan keseriusannya untuk menangani masalah ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.(dsn)
RADARBANDUNG.ID, SUBANG- Bupati Subang, Reynaldy, mengaku telah mendapat izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri untuk menegakkan reformasi birokrasi di wilayahnya.
Reynaldy juga menegaskan tidak segan mencabut status meskipun itu adalah keluarganya sendiri.
“Saya sudah mendapat izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Saya akan tegas terhadap mereka yang melanggar aturan, meskipun pejabat tidak disiplin itu adalah saudara saya sendiri,” tegas Reynaldy saat memimpin Rapat Informasi Kepegawaian Senin (2/6/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa melakukan reformasi birokrasi sendirian, oleh karena itu ia sengaja mengundang Kepala OPD, Camat, dan Kepala Umpeg untuk memastikan reformasi birokrasi di Kabupaten Subang berjalan secara objektif.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Saya ingin semuanya adil, misalnya, jika ada pegawai rajin tetapi tidak bisa mengoperasikan ponsel, mereka bisa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun bagi mereka yang sekadar mangkir, juga harus dibuatkan BAP untuk menjaga objektivitas, karena saya tidak ingin faktor simpati atau antipati,” tambah Kang Rey, sapaan akrabnya.
Berita terkait
Menurut Rey, tekad untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Subang bukan sekadar gertakan. Rey menyebut hal ini telah dibuktikan dengan proses 10 pejabat yang akan dipecat statusnya akibat berbagai pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan BKN dan Kemendagri terkait Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ada 10 orang yang status pejabatnya akan dicabut. Ini adalah bukti bahwa saya tidak main-main soal reformasi birokrasi. Seorang pejabat yang mangkir 28 hari dalam setahun tanpa keterangan, dan 10 hari berturut-turut, sudah bisa dipecat,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, ia kembali menekankan kepada semua pihak di Kabupaten Subang untuk berlari-lari memberikan solusi dan pelayanan kepada masyarakat.
Kang Rey berharap setiap keluhan yang disampaikan publik melalui media sosial dapat direspons dengan cepat dan serius.
“Setiap hari saya selalu merespons keluhan publik melalui media sosial dan mencatatnya. Saya ingin tindak lanjut segera. Saya ingin di Kabupaten Subang, keluhan publik segera direspons dan pelayanan kepada masyarakat diberikan,” ungkapnya.
Rey juga menyebutkan bahwa selain memberikan sanksi bagi yang berkinerja rendah, sistem penghargaan juga akan diterapkan di Kabupaten Subang bagi pejabat yang berprestasi.
“Pemotongan tunjangan bagi yang terlambat akan diberikan kepada pejabat yang bekerja lebih, bahkan hingga lembur,” ujarnya.
Terakhir, Kang Rey menegaskan bahwa ia ingin setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk gaji memberikan hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
“Pada intinya, uang yang dikeluarkan untuk gaji harus memberikan hasil yang jelas,” pungkas Rey.
Turut hadir dalam agenda tersebut Asisten Daerah, Kepala OPD, Camat, Sekretaris Dinas/Badan, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Umpeg se-Kabupaten Subang.(anr)
