BANTEN – Wartawan dari Jurnalis Parlemen Cilegon (JPC) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cilegon telah bersuara keras mendesak Kapolda Banten untuk turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku insiden kekerasan brutal yang menimpa delapan wartawan saat melakukan tugas peliputan di Kabupaten Serang.
Pelaku diduga merupakan gabungan dari oknum tertentu, satpam perusahaan, dan anggota organisasi massa. Insiden ini tidak lagi sekadar kasus penganiayaan, tetapi telah menjadi lonceng peringatan bagi kebebasan pers dan supremasi hukum di Banten.
Tuntutan kini diarahkan kepada Kapolda Banten yang baru, Brigjen Hengki, untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi kerja-kerja jurnalistik yang dijamin undang-undang.
Respons cepat datang dari rekan-rekan media di Kota Cilegon. Mereka menggelar aksi solidaritas di Landmark Kota Cilegon, Provinsi Banten.
Ketua PWI Kota Cilegon menyatakan mereka segera menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan dan penegasan bahwa pers di Banten tidak bisa dipecah belah. Baginya, luka yang diderita korban kekerasan di Serang adalah luka yang dirasakan bersama.
“Kami wartawan di Provinsi Banten adalah satu kekuatan yang bersatu, satu keluarga yang sama. Kami ingin menyatakan bahwa rekan-rekan kami yang dirugikan di Kabupaten Serang akibat kekerasan dan intimidasi terhadap profesi jurnalistik menjadi keprihatinan dan kepedihan bersama bagi rekan-rekan di Cilegon,” ujarnya.
Perusahaan Diduga Beroperasi Ilegal
Lebih lanjut, ia menyoroti dugaan motif yang lebih dalam di balik kekerasan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan tempat kejadian bukanlah nama baru dalam catatan penegakan hukum lingkungan.
“Perusahaan itu diduga beroperasi lagi dengan dukungan organisasi massa dan oknum tertentu. Ini menjadi catatan mengkhawatirkan bahwa keamanan di Provinsi Banten masih rentan dikendalikan oleh premanisme, unsur organisasi massa, atau keterlibatan oknum dalam pelanggaran tertentu,” tegasnya.
Kecurigaan ini menguatkan keyakinan bahwa kehadiran wartawan dianggap sebagai ancaman bagi aktivitas ilegal yang sedang dilindungi. Oleh karena itu, ia mendesak agar kasus ini tidak dianggap remeh dan harus menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Kapolda Banten yang baru.
“Ini harus ditangani tegas oleh Kapolda yang baru, oleh petinggi kepolisian. Kasus ini tidak boleh mencoreng institusi penegak hukum, kami menuntut tindakan tegas agar tidak ada lagi kekerasan terhadap profesi jurnalistik,” tegasnya.
“Kami adalah profesi yang menyediakan dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan kehadiran kami dalam kegiatan liputan dan agenda jurnalistik semata-mata untuk memberikan informasi kepada publik. Seharusnya tidak ada unsur yang menganggap profesi kami sebagai penghalang bagi aktivitas negatif yang mereka lindungi,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua JPC secara khusus menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam penganiayaan, tanpa kecuali, diproses hukum.
“Semua pihak yang terlibat termasuk karyawan, organisasi massa, hingga oknum tertentu harus ditindak tegas. Karena yang dilakukan termasuk menghalangi kerja jurnalistik yang harus menyampaikan informasi paling benar,” tegasnya.
Ia mengingatkan dengan jelas bahwa kekerasan terhadap pers adalah serangan langsung terhadap pilar demokrasi dan merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Segala bentuk kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan demokrasi. Kami mendesak Kapolda Banten (Brigjen Hengki) untuk turun tangan menangani kasus kekerasan terhadap wartawan ini,” ujarnya.
JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa harus dipastikan menjadi mesin penggerak ekonomi desa dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan ini disampaikan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Forum Diskusi Publik yang digelar via Zoom Meeting, dihadiri lebih dari 250 peserta dan berlangsung dari pukul 09:00-12:00 WIB.
Ia mengingatkan bahwa BUMDes jangan sampai jatuh pada kegagalan yang sama seperti koperasi di masa lalu. “BUMDes harus menjadi mesin pembangunan desa, wadah pemerataan yang adil, dan jalan keluar bagi petani dari cengkeraman tengkulak dan rentenir,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes akan menentukan wajah perekonomian Indonesia ke depan. “Koperasi adalah mesin ekonomi desa. Jika desa kuat, Indonesia akan melesat menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sementara itu, pembicara lain menambahkan bahwa koperasi harus mampu
