MANILA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk kembali Komite Tinjauan dan Kepatuhan Pernyataan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik No. 6713 dan sejalan dengan pernyataan sebelumnya mengenai peninjauan ulang pedoman DPR tentang publikasi SALN.

Ia juga merilis SALN-nya kepada media, menindaklanjuti komitmen sebelumnya untuk membuat SALN-nya terbuka untuk publik.

Dalam perintah memorandum, seorang Wakil Ketua DPR ditunjuk sebagai ketua komite, dengan dua orang perwakilan sebagai wakil ketua.

Anggota komite mencakup sejumlah perwakilan dari berbagai daerah pemilihan dan kelompok partai politik.

Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif, Sekretariat akan terdiri dari pejabat senior dari Departemen Urusan Hukum, Operasi Legislatif, dan Administratif, Kantor Sekretaris Jenderal, Komite Tata Tertib, serta Dinas Manajemen Arsip, bersama dengan satu perwakilan dari Kantor Ketua DPR.

Pembentukan kembali Komite SALN ini mengikuti pernyataan Ketua DPR bahwa DPR akan meninjau aturan tentang pengungkapan publik SALN anggotanya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam sebuah wawancara radio, Ketua DPR menyatakan bahwa para anggota DPR pada umumnya terbuka dengan ide untuk mempublikasikan SALN mereka.

Ketua DPR mengatakan bahwa SALN anggota legislatif sebelumnya terbuka untuk diperiksa publik dan bahwa Kongres harus mempertimbangkan untuk kembali ke praktik tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah majelis rendah dari Kongres Amerika Serikat, yang dibentuk berdasarkan Konstitusi pada tahun 1789. Lembaga ini dirancang untuk mewakili rakyat secara langsung, dengan perwakilan berdasarkan jumlah penduduk, dan bertanggung jawab untuk menginisiasi semua RUU pendapatan serta melakukan pemakzulan terhadap pejabat federal.

Komite Tinjauan dan Kepatuhan SALN

Komite Tinjauan dan Kepatuhan SALN adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi pengajuan dan verifikasi Pernyataan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) oleh pejabat publik. Komite ini dibentuk untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan memastikan pejabat mendeklarasikan kekayaan mereka secara akurat dan lengkap. Komite meninjau deklarasi ini untuk menemukan potensi ketidaksesuaian dan memastikan kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi dan standar etika.

Undang-Undang Republik No. 6713

“Undang-Undang Republik No. 6713” bukanlah sebuah tempat atau situs budaya, melainkan sebuah undang-undang di Filipina. Secara resmi dikenal sebagai “Kode Etik dan Standar Perilaku untuk Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil,” undang-undang ini disahkan pada tahun 1989 untuk mempromosikan standar etika yang tinggi dalam pelayanan publik. Undang-undang ini menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi pekerja pemerintah, termasuk mandat untuk bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab kepada publik.

Departemen Urusan Hukum

Departemen Urusan Hukum adalah unit administratif dalam suatu organisasi, seperti perusahaan atau badan pemerintah, yang bertanggung jawab mengelola urusan hukumnya. Sejarahnya terkait dengan meningkatnya kompleksitas hukum dan regulasi modern, yang mengharuskan pembentukan tim internal khusus untuk menangani kepatuhan, kontrak, dan litigasi. Alih-alih sebuah situs bersejarah tunggal, departemen-departemen ini adalah entitas fungsional yang penting untuk operasi hukum dan etis organisasi induknya.

Departemen Operasi Legislatif

Departemen Operasi Legislatif adalah badan administratif modern yang mendukung fungsi sistem legislatif atau parlemen. Ini bukanlah sebuah markah tanah sejarah atau budaya, melainkan kantor pemerintah kontemporer yang bertanggung jawab mengelola tugas-tugas logistik, prosedural, dan administratif sehari-hari yang memungkinkan sebuah lembaga legislatif beroperasi secara efektif. “Sejarah”-nya terkait dengan perkembangan negara birokrasi modern dan meningkatnya kompleksitas pembuatan undang-undang.

Departemen Administratif

“Departemen Administratif” bukanlah tempat atau situs budaya tertentu, melainkan istilah umum untuk kantor pemerintah yang mengelola layanan publik dan menerapkan kebijakan. Departemen-departemen ini telah ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah, berevolusi dari birokrasi kekaisaran kuno hingga layanan sipil modern yang ditemukan di berbagai negara saat ini. Mereka bertanggung jawab atas tata kelola dan administrasi sehari-hari suatu wilayah atau negara.

Kantor Sekretaris Jenderal

Kantor Sekretaris Jenderal adalah kantor eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal yang bertindak sebagai kepala administratif. Peran ini dibentuk bersamaan dengan pendirian PBB pada tahun 1945 untuk memimpin organisasi dan bertindak sebagai diplomat dan juru bicara global. Kantor ini bertanggung jawab mengawasi operasi dan agenda PBB, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Komite Tata Tertib

Komite Tata Tertib adalah komite tetap yang sangat berpengaruh di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1789, komite ini sering disebut “polisi lalu lintas” DPR karena menentukan aturan dan prosedur untuk memperdebatkan dan mengamendemen sebagian besar undang-undang sebelum sampai ke sidang paripurna. Peran sebagai penjaga gerbang ini memberikan pengaruh yang signifikan kepada komite atas agenda legislatif dan isi RUU yang disahkan oleh DPR.