Sebuah tamparan atau pukulan tak pernah menyelesaikan konflik—hanya meninggalkan luka dan penyesalan tambahan. Dalam masyarakat beradab, kata-kata harus didahulukan daripada tinju, dan nalar harus menang atas otot.
Puluhan tahun lalu, di lingkungan tempat tinggal saya, pernah terjadi perkelahian yang hingga kini terasa absurd bila diingat. Itu hanya pertandingan sepak bola santai di akhir pekan untuk hiburan warga. Namun beberapa bentrokan di lapangan jadi alasan bagi kedua pihak untuk bersikap bermusuhan dan agresif. Hanya setelah beberapa kali tukar cercaan, seluruh kelompok itu pun terlibat perkelahian. Ada yang gigi patah, ada pula yang wajah memar.
Polisi setempat harus datang dan membuat laporan, tetapi karena tidak memenuhi unsur penganiayaan, urusan itu berakhir dengan perdamaian.
Namun, yang awalnya permainan seru itu mengubah seluruh lingkungan jadi medan pertempuran, dan ikatan komunitas pun rusak. Kenangan itu menghantui saya bertahun-tahun, dan setiap mendengar soal perkelahian di masyarakat, saya teringat adegan “tinju sebelum berpikir” itu.
Baru-baru ini di Cà Mau, seorang pengantar barang berakhir di rumah sakit dengan wajah penuh darah hanya karena mengantar kaca spion. Awalnya hanya konflik kecil: pembeli ingin memeriksa barang, tetapi pengantar menolak karena aturan perusahaan. Setelah sedikit adu mulut, pembeli tiba-tiba melepas pukulan, menghantam hidung pemuda itu hingga berdarah. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada pihak berwajib.
Di kejadian lain, di Kota Ho Chi Minh, publik dikejutkan oleh gambar seorang dokter berjas putih—yang seharusnya melambangkan kasih sayang dan penyembuhan—menganiaya pasien tepat di rumah sakit. Hanya karena berselisih paham saat pasien mengeluh tentang kualitas pengobatan dan meminta pengembalian dana, dokter itu hilang kendali dan menggunakan kekerasan alih-alih penjelasan.
Dua cerita berbeda, satu di Delta Mekong, satu di kota besar, tetapi memiliki sifat yang sama: agresi muncul lebih cepat daripada pikiran. Saat tangan diangkat, nalar menghilang. Dan di baliknya, masyarakat semakin rentan terhadap aksi kekerasan impulsif semacam itu.
Mengapa kekerasan begitu mudah meledak saat ini?
Pertama, kita harus akui akumulasi stres dalam kehidupan modern. Orang menghadapi tekanan dari memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan, persaingan materi, pertemuan sehari-hari di jalan raya… Semuanya bertindak seperti tong bensin yang menunggu percikan api. Hanya tatapan tidak ramah atau kata-kata yang tidak sependapat bisa menjadi pemicu terakhir.
Kedua, lingkungan sosial tidak selalu mengambil sikap tegas terhadap kekerasan. Banyak klip perkelahian menyebar cepat secara daring, menarik jumlah tayangan besar, disertai komentar yang menyemangati seperti “layak dapat” atau “puas lihatnya”. Tanpa disadari, perilaku yang seharusnya dikutuk menjadi “hiburan”, dianggap sebagian orang sebagai cara menunjukkan ketangguhan.
Ketiga, pendidikan keterampilan hidup, terutama pengendalian emosi, masih menjadi celah. Kita mengajari anak-anak ratusan rumus matematika dan ribuan kosakata bahasa Inggris, tetapi jarang “rumus” untuk menahan amarah: tarik napas dalam, hitung sampai sepuluh, menjauh dari situasi. Tanpa keterampilan regulasi diri, banyak yang tumbuh penuh ilmu tetapi miskin dalam mengelola emosi, menjadi “bom waktu” dalam konflik.
Terakhir, meskipun hukum ketat, masih ada celah dalam penerapannya. Banyak perkelahian dikategorikan “tidak cukup untuk membentuk tindak pidana” dan hanya berujung pada perdamaian. Tindakan setengah hati ini membuat sebagian orang meremehkan hukum, berpikir, “beberapa pukulan paling-paling berakhir dengan permintaan maaf atau ganti rugi—bukan masalah besar.”
Yang paling mengkhawatirkan, kekerasan perlahan menjadi refleks sosial. Orang terbiasa bereaksi dengan otot daripada nalar, dengan cercaan dan pukulan alih-alih dialog dan pengendalian diri.
Diperlukan solusi untuk memutus siklus kekerasan
Pertama, harus dimulai dari pendidikan emosional. Sejak sekolah dasar, siswa harus belajar keterampilan penyelesaian konflik, mendengarkan, dan manajemen amarah. Anak-anak harus paham bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, melainkan pada pengendalian diri.
Selanjutnya, otoritas hukum harus menegakkan undang-undang secara ketat—kasus “tidak cukup untuk membentuk tindak pidana” tidak boleh selalu berakhir dengan perdamaian. Hukum perlu sanksi yang jelas, termasuk tindakan administratif, untuk efek jera. Pelaku kekerasan harus membayar harganya, bahkan untuk satu pukulan.
