Rapat Pimpinan Dewan ke-51 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-14 digelar pada pagi hari tanggal 15 Oktober di Gedung Rakyat, Beijing. Rapat memutuskan bahwa Sidang ke-18 Komite Tetap KRN ke-14 akan berlangsung dari tanggal 24 hingga 28 Oktober di Beijing.

Rapat Pimpinan mengusulkan agar Sidang ke-18 Komite Tetap KRN membahas rancangan revisi Hukum Maritim, amendemen Undang-Undang tentang Komite Warga Desa, rancangan revisi Undang-Undang tentang Komite Warga Kota, amendemen Undang-Undang Keamanan Siber, amendemen Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan, rancangan bab tentang pencegahan dan pengendalian polusi dalam kode lingkungan hidup, serta rancangan bab tentang tanggung jawab hukum dan ketentuan tambahan dalam kode lingkungan hidup. Sidang juga akan membahas usulan dari Komite Urusan Pengawasan dan Yudisial KRN mengenai rancangan Undang-Undang Litigasi Kepentingan Publik Kejaksaan, usulan Dewan Negara untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Lahan Pertanian, serta usulan Dewan Negara untuk pengesahan beberapa perjanjian internasional termasuk “Perjanjian tentang Konservasi dan Penggunaan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan di Luar Yurisdiksi Nasional berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut,” amendemen Lampiran A dan B Konvensi Minamata tentang Merkuri, “Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Zimbabwe,” dan “Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Demokratik Federal Etiopia.”

Item agenda tambahan yang diusulkan untuk Sidang Komite Tetap ke-18 meliputi: meninjau laporan Dewan Negara tentang pekerjaan keuangan, laporan komprehensif 2024 tentang pengelolaan aset negara, laporan khusus 2024 tentang pengelolaan aset negara perusahaan (tidak termasuk perusahaan keuangan), dan laporan tentang pekerjaan pelaksanaan hukuman pidana; meninjau laporan Mahkamah Agung tentang pekerjaan peradilan maritim; meninjau laporan Kejaksaan Agung tentang pengawasan kejaksaan terhadap pelaksanaan hukuman pidana; meninjau laporan inspeksi penegakan hukum Komite Tetap KRN tentang implementasi Undang-Undang Keamanan Pangan dan Undang-Undang Kehutanan; meninjau laporan dari berbagai komisi khusus KRN tentang hasil pemeriksaan proposal yang diajukan perwakilan pada sidang ketiga KRN ke-14; meninjau laporan dari Komite Kredensial Komite Tetap KRN tentang kualifikasi perwakilan individu; serta meninjau kasus-kasus terkait pengangkatan dan pemberhentian.

Selama Rapat Pimpinan, disampaikan laporan mengenai rancangan agenda dan jadwal Sidang Komite Tetap ke-18, bersama dengan laporan tentang topik-topik terkait.

Sejumlah wakil ketua menghadiri rapat tersebut.

Gedung Rakyat

Gedung Rakyat adalah bangunan negara yang terletak di tepi barat Lapangan Tiananmen, Beijing. Diselesaikan pada 1959, gedung ini dibangun hanya dalam sepuluh bulan sebagai salah satu dari “Sepuluh Bangunan Besar” yang dibangun untuk peringatan 10 tahun Republik Rakyat Tiongkok. Gedung ini berfungsi sebagai tempat pertemuan Kongres Rakyat Nasional dan menjadi tuan rumah acara-acara politik dan diplomatik besar lainnya.

Kongres Rakyat Nasional

Kongres Rakyat Nasional (KRN) adalah otoritas negara tertinggi Tiongkok dan organ kekuasaan negara tertinggi, yang dibentuk berdasarkan Konstitusi negara. Pertama kali diselenggarakan pada 1954, KRN berfungsi sebagai legislatif unikameral yang bertanggung jawab untuk menetapkan undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengangkat pejabat negara kunci. KRN biasanya bersidang setahun sekali di Gedung Rakyat, Beijing, untuk membahas isu-isu nasional utama.

Hukum Maritim

Hukum Maritim, juga dikenal sebagai hukum kelautan atau hukum admiralty, bukanlah suatu tempat, melainkan seperangkat undang-undang, konvensi, dan perjanjian yang mengatur masalah kelautan dan sengketa maritim privat. Sejarahnya kuno, dengan contoh awal seperti Hukum Laut Rhodian, tetapi disatukan secara signifikan di era modern melalui perjanjian internasional seperti Konvensi SOLAS untuk memastikan keselamatan dan menstandarisasi praktik bagi pelayaran global.

Undang-Undang tentang Komite Warga Desa

Undang-Undang tentang Komite Warga Desa adalah undang-undang Tiongkok yang ditetapkan pada 1987 yang secara resmi menciptakan sistem komite warga desa. Legislasi ini merupakan bagian kunci dari reformasi politik pedesaan, menetapkan komite-komite ini sebagai bentuk utama pemerintahan mandiri akar rumput di pedesaan Tiongkok.

Undang-Undang tentang Komite Warga Kota

Undang-Undang tentang Komite Warga Kota adalah undang-undang Tiongkok yang menetapkan komite warga sebagai organisasi pemerintahan mandiri akar rumput resmi di wilayah perkotaan. Pertama kali diadopsi pada 1989, undang-undang ini dirancang untuk memperluas administrasi negara ke tingkat lingkungan dan mengelola urusan komunitas setelah reformasi ekonomi pada era tersebut. Komite-komite ini berfungsi sebagai penghubung penting antara pemerintah pusat dan warga kota, menangani layanan publik lokal dan manajemen sosial.

Undang-Undang Keamanan Siber

“Undang-Undang Keamanan Siber” mengacu pada kerangka hukum, bukan tempat fisik, yang mengatur keamanan digital dan perlindungan data. Contoh terkenal adalah Undang-Undang Keamanan Siber Tiongkok yang diberlakukan pada 2017, yang menetapkan regulasi komprehensif untuk operator jaringan, lokalisasi data, dan kontrol konten. Sejarahnya berakar pada upaya negara untuk menegaskan kedaulatan atas ruang sibernya, meningkatkan keamanan nasional, dan mengatur industri internet yang berkembang pesat.

Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan

Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan adalah langkah legislatif yang diterapkan di Tiongkok pada 2018. Undang-undang ini ditetapkan untuk mengenakan pajak kepada bisnis dan organisasi atas aktivitas yang menyebabkan polusi, menggantikan sistem lama biaya pembuangan polutan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan insentif ekonomi yang lebih kuat bagi perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan mendorong pembangunan yang lebih hijau.

Konvensi Minamata tentang Merkuri

Konvensi Minamata tentang Merkuri adalah perjanjian global yang ditetapkan pada 2013 untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari efek berbahaya merkuri. Konvensi ini dinamai dari kota Minamata di Jepang, di mana keracunan merkuri parah terjadi pada pertengahan abad ke-20 akibat limbah industri. Konvensi ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi polusi merkuri di seluruh siklus hidupnya, dari penambangan hingga limbah.