BEKASI – Sekolah Publik menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pernyataan ini disampaikan dalam webinar “Ruang Digital untuk Anak yang Aman dan Sehat” yang diselenggarakan Komisi I DPR.
Program menjadi topik utama webinar yang digelar Jumat itu. Acara dihadiri lebih dari 250 peserta. Dibahas solusi mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Dalam sambutannya, ditekankan bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi. Data menyoroti tantangan besar di lapangan. Setidaknya 2,7 juta anak Indonesia putus sekolah pada 2023. Harapan lama sekolah anak hanya sekitar 8,96 tahun, dan 65 persen orang tua merasa biaya pendidikan terlalu memberatkan.
“Situasi ini menunjukkan perlunya terobosan. Sekolah Publik menawarkan konsep sekolah asrama gratis yang diperkuat kurikulum nasional plus materi tambahan seperti literasi digital, coding, dan kecerdasan buatan,” jelasnya.
Ditambahkan, program ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan kecakapan hidup. Dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama, makan, dan layanan kesehatan.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Mari pastikan hak anak Indonesia tidak hanya tertulis di konstitusi, tetapi benar-benar dirasakan dalam hidup mereka. Kolaborasi semua pihak juga penting,” tegasnya.
Strategi Putus Mata Rantai Kemiskinan
Sementara itu, disebutkan bahwa Sekolah Publik bukan sekadar program pendidikan, melainkan strategi memutus mata rantai kemiskinan.
“Anak dari keluarga miskin akan mendapat akses pendidikan berkualitas yang selama ini sulit mereka raih. Sekolah Publik bertujuan menciptakan generasi emas yang siap menghadapi masa depan,” paparnya.
Pandangan serupa disampaikan. Dinilai, program ini berpotensi menjadi laboratorium demokrasi.
“Kita bisa tanamkan nilai demokrasi, toleransi, dan kesadaran politik sejak dini. Generasi yang lahir dari Sekolah Publik diharapkan tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kritis, inklusif, dan partisipatif,” ujarnya.
Dalam acara itu, antusiasme peserta terlihat. Ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang mengemuka. Sebagian mempertanyakan biaya sekolah, potensi pelabelan anak miskin, dan efektivitas program ini dalam memutus rantai kemiskinan.
Menanggapi, dijelaskan bahwa Sekolah Publik adalah program pelengkap. Bukan pengganti sekolah negeri, tetapi memiliki fokus kuat pada anak dari keluarga sangat miskin.
