Provinsi Jawa Timur Kejar Target Prevalensi Stunting 13,36 Persen pada 2029
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, capaian di Jawa Timur adalah 14,7 persen, lebih rendah dari prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen.
“Prevalensi stunting di Jawa Timur sudah memenuhi target dan lebih rendah dari angka nasional. Namun, percepatan masih diperlukan untuk mencapai target RPJMD Jatim sebesar 13,36 persen pada 2029,” kata Gubernur Jawa Timur pada Rabu.
Berbagai intervensi pencegahan stunting terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk intervensi spesifik yang mencakup skrining anemia pada remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri, pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC), pemberian TTD untuk ibu hamil, air susu ibu (ASI) eksklusif, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta imunisasi dasar lengkap.
Selain itu, intervensi sensitif juga diberikan, mencakup pemenuhan sanitasi, air bersih, edukasi gizi keluarga, dan peningkatan ekonomi rumah tangga.
“Yang penting bukan hanya mengejar target penurunan, tetapi memastikan konsistensi dalam pelaksanaan semua program. Konsistensi ini yang akan menentukan apakah upaya kita benar-benar berdampak,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menekankan bahwa intervensi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, baik sebelum kelahiran maupun setelah anak lahir. Ini termasuk pemantauan individu berbasis data.
“Pendekatan by name by address harus terus diperkuat. Pengukuran rutin di Posyandu, pendampingan ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri juga harus diperkuat dan berjalan terus-menerus,” jelas Gubernur.
Menurut Gubernur, stunting tetap menjadi isu prioritas yang terus ditangani secara simultan bersama semua pemangku kepentingan dan lintas sektor di Jawa Timur. Upaya ini tidak bisa menjadi tanggung jawab hanya satu perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan saja.
Sementara itu, data SSGI 2024 juga mencatat prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045.
Target-target ini telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
“Saat ini pemerintah juga memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” kata Wakil Presiden Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah penilaian tahunan kunci yang dipimpin pemerintah untuk memantau kesehatan gizi penduduk, khususnya berfokus pada angka stunting pada anak di bawah lima tahun. Survei ini dibentuk untuk menyediakan data kritis guna mengevaluasi dan membentuk kebijakan serta intervensi nasional dalam memerangi malnutrisi. Temuan survei ini sangat penting dalam melacak kemajuan negara menuju tujuan kesehatan masyarakatnya.
RPJMD Jawa Timur
Istilah “RPJMD Jawa Timur” bukan merujuk pada tempat atau situs budaya. Ini adalah akronim dari “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ini adalah dokumen strategis pemerintah yang merumuskan tujuan, kebijakan, dan program pembangunan untuk wilayah tersebut dalam periode lima tahun.
Posyandu
Posyandu adalah pos kesehatan berbasis masyarakat di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan dasar ibu dan anak. Dibentuk untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pos ini biasanya dijalankan oleh relawan setempat dan menawarkan layanan seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, dan dukungan gizi. Inisiatif ini merupakan strategi kunci dalam sistem kesehatan primer Indonesia, memberdayakan masyarakat untuk mengelola kebutuhan kesehatan dasar mereka sendiri.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan dokumen strategis pemerintah Indonesia. Ini adalah peta jalan pembangunan lima tahun yang dibuat pemerintah untuk memandu prioritas nasional, mulai dari infrastruktur dan ekonomi hingga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pertama kali dilaksanakan pada 2005, setiap RPJMN yang berturut-turut mencerminkan tujuan pembangunan yang berkembang dari pemerintahan yang sedang berjalan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah peta jalan strategis Indonesia untuk pembangunan nasional, biasanya mencakup 20 tahun. Dokumen ini merumuskan visi, misi, dan arah negara untuk mencapai tujuan jangka panjang di bidang-bidang seperti ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Rencana ini diamanatkan oleh undang-undang dan menjadi landasan untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) lima tahunan berikutnya.
Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan serta program gizi nasional. Tujuan utamanya adalah memerangi malnutrisi, terutama di kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak, melalui advokasi, penelitian, dan kolaborasi lintas sektor. Lembaga ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan di negara ini.
Blitar
Blitar adalah sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia, yang paling terkenal sebagai tempat kelahiran dan makam Sukarno, presiden pertama Indonesia. Makamnya merupakan situs ziarah utama dan simbol nasionalisme Indonesia. Kota ini juga memiliki signifikansi sejarah melalui kedekatannya dengan Candi Penataran dari abad ke-14, kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan inisiatif strategis pemerintah Indonesia. TPPS dibentuk untuk mempercepat upaya nasional menurunkan stunting, suatu kondisi gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Tim ini bekerja mengoordinasikan dan mengintegrasikan program di berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan praktik pengasuhan anak.