Pemerintah dan Panitia Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Anggaran dinaikkan dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Banggar DPR dan Menteri Keuangan mengenai Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja serta Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN 2026.

“Ada kenaikan Rp43 triliun. Tambahan Rp43 triliun ini sesuai permintaan komisi-komisi dan cakupan yang luas terkait masalah TKD,” ujar Ketua Banggar DPR dalam rapat tersebut.

Dengan tambahan belanja TKD dan belanja pemerintah pusat, defisit APBN 2026 direncanakan sebesar Rp689 triliun, atau 2,68% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini melebar dari rencana sebelumnya sebesar Rp638,8 triliun, atau 2,48% dari PDB.

“Kenaikan (untuk) belanja Kementerian/Lembaga untuk memenuhi, pertama tentu TKD tadi Rp43 triliun. Sisanya untuk belanja pusat, khususnya pendidikan dan beberapa K/L, serta cadangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan telah menjanjikan kenaikan anggaran TKD 2026. Keputusan ini diambil setelah banyak pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

“Belakangan daerah ramai karena anggarannya dipotong terlalu banyak, sehingga menaikkan PBB yang tidak wajar. Kami sedang mengatasi ini; nanti, bersama Ketua Komisi XI, mungkin akan ada keringanan untuk transfer ke daerah,” kata Menkeu dalam acara GREAT Lecture on National Economic Transformation di Jakarta.

“Tujuannya agar sentimen di daerah bisa dikendalikan, sehingga kondusif, dan kita bisa membangun ekonomi dengan tenang,” tambahnya.

Panitia Anggaran (Banggar)

Panitia Anggaran (Banggar) adalah badan legislatif kunci di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang bertugas membahas dan merumuskan anggaran negara bersama pemerintah. Lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari struktur komisi DPR untuk pengawasan khusus kebijakan fiskal. Kerjanya menjadi pusat dalam proses persetujuan anggaran nasional (APBN) setiap tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI adalah majelis rendah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan badan legislatif utama Indonesia. DPR dibentuk setelah kemerdekaan tahun 1945 dan berevolusi dari lembaga ‘stempel karet’ di era otoriter Orde Baru menjadi parlemen yang lebih demokratis dan kuat pasca periode Reformasi 1998. DPR bertanggung jawab membuat undang-undang, mengawasi cabang eksekutif, dan menyetujui anggaran negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia, yang menguraikan sumber pendapatan dan alokasi belanja yang diproyeksikan. APBN berakar dari era pasca-kemerdekaan dan merupakan instrumen fundamental untuk melaksanakan kebijakan pembangunan nasional dan mengelola perekonomian negara.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk permintaan itu. Produk Domestik Bruto (PDB) bukanlah tempat atau situs budaya; ini adalah metrik ekonomi yang mengukur nilai moneter total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB dikembangkan pada 1930-an oleh ekonom Simon Kuznets sebagai cara untuk mengukur aktivitas ekonomi nasional.

Kementerian/Lembaga (K/L)

“Kementerian dan Lembaga” merujuk pada kumpulan departemen dan badan pemerintah yang mengelola urusan negara. Sejarahnya terkait dengan perkembangan negara modern, berevolusi dari dewan kerajaan kecil menjadi birokrasi kompleks dan terspesialisasi seperti saat ini. Mereka bertanggung jawab membuat dan melaksanakan kebijakan publik di berbagai bidang seperti pertahanan, kesehatan, dan keuangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah tempat fisik, melainkan sistem pajak utama di Indonesia. PBB ditetapkan oleh undang-undang pada 1985 sebagai pajak pemerintah pusat yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Penerimaan dari PBB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan lokal.

GREAT Lecture on National Economic Transformation

Ini bukanlah tempat atau situs budaya, melainkan judul sebuah kuliah atau presentasi. Oleh karena itu, tidak dapat diringkas sebagai lokasi fisik dengan sejarah. Judulnya menunjukkan materi kuliah berfokus pada perubahan dan strategi pembangunan ekonomi nasional yang signifikan.

Jakarta

Jakarta adalah ibu kota dan kota terbesar Indonesia, terletak di pesisir barat laut Jawa. Secara historis dikenal sebagai Batavia pada era kolonial Belanda, kota ini berfungsi sebagai ibu kota Hindia Belanda dan menjadi pelabuhan dagang utama. Saat ini, Jakarta adalah metropolis ramai dan luas yang berfungsi sebagai pusat politik dan ekonomi negara.