Wali Kota Medan menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk terus memperkuat layanan publik, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, yang agendanya mencakup jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun 2026.

Ditekankan bahwa alokasi belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik—mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga transportasi umum dan infrastruktur kota.

Dijelaskan bahwa belanja modal dalam rancangan anggaran 2026 mencapai 20,08% dan difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, sistem drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

“Melalui perencanaan yang terarah dan pengawasan pelaksanaan yang ketat, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ditegaskan dengan tegas.

Di bidang kesehatan, Pemkot akan memperkuat layanan rumah sakit dan puskesmas, termasuk perbaikan fasilitas, sumber daya manusia, serta kegiatan penyuluhan dan pencegahan seperti pemeriksaan kesehatan dan program penanganan penyakit kronis.

Dinyatakan pula bahwa Pemkot menargetkan seluruh puskesmas berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2026 untuk memperluas jangkauan dan fleksibilitas layanan.

Pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara juga ditekankan untuk mendukung budaya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan bebas dari pungutan liar.

Pemkot juga berkomitmen memperkuat sistem digital dalam layanan administrasi kependudukan dan perizinan, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan infrastruktur yang lebih baik.

Mengakhiri jawaban, disampaikan apresiasi atas semua masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai catatan strategis untuk penyempurnaan kebijakan.

“Semua saran dan kritik dari fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lebih lanjut APBD 2026 untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” demikian disampaikan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan adalah lembaga legislatif Kota Medan di Sumatera Utara, Indonesia. DPRD dibentuk dalam kerangka reformasi desentralisasi di Indonesia untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. DPRD Kota Medan bertanggung jawab untuk membentuk peraturan daerah, mengawasi anggaran kota, dan memantau kinerja pemerintah eksekutif setempat.

Anggaran Kota Medan

Mungkin ada kesalahpahaman di sini, karena ‘Anggaran Kota Medan’ bukanlah objek budaya atau tempat. Ini adalah rencana keuangan resmi Kota Medan di Indonesia. Anggaran ini menggambarkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang direncanakan untuk suatu tahun fiskal tertentu guna membiayai layanan publik dan proyek pembangunan di seluruh kota.

Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan perawatan kepada pasien dengan tenaga medis dan keperawatan khusus. Secara historis, rumah sakit berawal dari tempat perhotelan dan perawatan, sering dikaitkan dengan ordo keagamaan, dengan institusi tertua berasal dari zaman Romawi dan Yunani Kuno. Mereka berevolusi dari hospis dasar menjadi pusat kedokteran, bedah, dan penelitian medis yang maju.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan lokal yang menyediakan layanan kesehatan primer dan preventif bagi penduduk, sering kali tanpa memandang kemampuan bayar mereka. Model di Amerika Serikat secara resmi didirikan pada 1960-an sebagai bagian dari ‘War on Poverty’ untuk mengatasi kesenjangan kesehatan di daerah yang kekurangan layanan medis. Pusat-pusat ini tetap menjadi institusi vital yang menawarkan perawatan kesehatan terjangkau bagi komunitasnya.

Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang menyediakan layanan administratif dasar kepada warga negara, seperti penerbitan izin, pengurusan dokumen, dan penyediaan informasi publik. Lembaga-lembaga ini telah ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah administrasi modern, berevolusi dari kantor birokrasi tradisional menjadi hub layanan terpusat, sering kali digital. Misi utamanya tetap sama: menyediakan layanan publik yang mudah diakses dan efisien sambil beradaptasi dengan kebutuhan warga yang berubah dan kemajuan teknologi.

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan adalah sistem jalan raya, jalan tol, dan jembatan yang saling terhubung yang dirancang untuk kendaraan. Sejarahnya berasal dari peradaban kuno, dengan bangsa Romawi menjadi pelopor dalam membangun jaringan jalan yang luas dan tahan lama untuk memfasilitasi pergerakan militer dan perdagangan. Sistem modern berevolusi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang kompleks, menjadi fondasi penting bagi perkembangan masyarakat.

Jembatan

Jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menyeberangi hambatan fisik seperti sungai atau lembah, menyediakan koneksi transportasi dan penghubung antara wilayah yang terpisah. Sejarahnya ribuan tahun, dengan contoh awal mencakup jembatan lengkung batu Romawi kuno dan struktur sederhana dari tali atau kayu gelondongan. Desain modern melahirkan berbagai rancangan, dari jembatan gantung hingga jalan layang yang kompleks, yang terus memfasilitasi pergerakan dan menghubungkan komunitas di seluruh dunia.

Sistem Drainase

Sistem drainase adalah infrastruktur yang dirancang untuk mengalirkan kelebihan air dari suatu area, seperti limpasan air hujan atau air limbah. Secara historis, salah satu contoh paling awal dan terkenal adalah Cloaca Maxima, sistem saluran pembuangan besar yang dibangun di Roma Kuno, yang membantu mengeringkan rawa setempat dan mengalirkan limbah, mendorong perkembangan kota. Drainase modern merupakan komponen penting bagi kesehatan masyarakat dan perencanaan kota, mencegah banjir dan penyakit yang ditularkan melalui air.