Tiga Tuntutan Besar LTJ: Dari Desak Keluar dari BOP hingga Reformasi Pendidikan Total

• Lintas Tridharma Jakarta mendesak pemerintah membentuk Satuan Tugas independen untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan sumber daya logam tanah jarang.
• Aliansi mahasiswa menuntut pemerintah keluar dari BOP untuk menjaga integritas, independensi, dan kedaulatan kebijakan nasional yang bebas dari konflik kepentingan.
• LTJ menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan reformasi pendidikan komprehensif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Gelombang aspirasi publik yang kuat sedang disuarakan oleh mahasiswa. Lintas Tridharma Jakarta (LTJ), forum konsolidasi berbagai kelompok mahasiswa, menggelar demonstrasi sebagai wujud penyampaian aspirasi publik mengenai arah kebijakan nasional.

Aksi ini menunjukkan peran aktif generasi muda dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Dalam pernyataan resminya, LTJ menyampaikan tiga pokok tuntutan yang dirumuskan secara komprehensif dan berdasarkan kepentingan jangka panjang bangsa.

Pertama adalah memperkuat Tata Kelola dan Pengawasan Logam Tanah Jarang.

LTJ menuntut penguatan tata kelola dan pengawasan logam tanah jarang sebagai sumber daya strategis nasional.

Mereka menilai bahwa pengelolaan komoditas ini harus dilakukan secara transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada optimalisasi nilai tambah domestik.

LTJ juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Logam Tanah Jarang yang independen, profesional, dan akuntabel.

“Untuk menjaga kepentingan strategis jangka panjang bangsa, kami mendesak Presiden untuk segera membentuk Perpres mengenai pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Logam Tanah Jarang yang independen dan akuntabel, guna memastikan tata kelola yang adil dan menghindari dominasi kepentingan tertentu.”

Kedua adalah menjaga integritas kebijakan nasional dengan keluar dari BOP.

LTJ menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi kebijakan nasional. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk keluar dari BOP (Neraca Pembayaran).

Keterlibatan dalam BOP dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi dalam merumuskan kebijakan strategis negara.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari penguatan kedaulatan kebijakan nasional.

Ketiga adalah evaluasi komprehensif program MBG dan reformasi pendidikan substantif.

LTJ menyoroti urgensi evaluasi komprehensif program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perlunya reformasi substantif di sektor pendidikan.

Sektor pendidikan, sebagai fondasi utama pembangunan nasional, memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

LTJ juga mendorong evaluasi program MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Disertai dengan peningkatan akses yang merata, penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan pendidik, dan perumusan kebijakan yang adaptif dan progresif.

“Pendidikan tidak bisa dikelola secara parsial. Dibutuhkan reformasi komprehensif yang menyentuh aspek fundamental untuk menghasilkan generasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.”

Aksi yang berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan petugas keamanan ini menunjukkan fungsi kontrol sosial mahasiswa.

Lintas Tridharma Jakarta menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjalankan fungsi ini secara konstruktif dan berkelanjutan, serta membuka dialog inklusif dengan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.