KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi menyoroti kurangnya transparansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada dewan, yang berdampak langsung pada lemahnya informasi mengenai penyerapan anggaran pada semester pertama tahun 2025.
Menurut wakil ketua, minimnya sosialisasi program kerja oleh OPD menyulitkan dewan untuk mengetahui sejauh mana penyerapan anggaran pembangunan di berbagai wilayah Kota Bekasi.
“OPD tidak cukup mempublikasikan program kerja mereka, sehingga kami juga tidak tahu ke mana penyerapan anggaran pergi dan wilayah mana yang telah menyerapnya,” ujar wakil ketua.
Ia menegaskan bahwa, sebagai perwakilan dari berbagai daerah pemilihan (dapil), DPRD seharusnya menerima informasi yang cukup untuk dapat mengomunikasikan kemajuan program pemerintah kepada publik. Kurangnya komunikasi antar lembaga dianggap sebagai hambatan bagi fungsi pengawasan dewan.
“DPRD seharusnya menilai
