KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Sebanyak 19 kepala dinas dirotasi oleh Tri Adhianto setelah 6 bulan memimpin Kota Bekasi.

Upacara pelantikan dilaksanakan di gedung Nonon Shontanie, Balai Kota Bekasi.

dr. Kusnanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur RSUD CAM, dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nadih Arifin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dipindah menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Nesan Sujana, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dipindahkan menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Sementara itu, Satia Sriwijayanti Anggraini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditunjuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Arif Maulana, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang. Muhammad Solikhin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, ditugaskan sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan bahwa berdasarkan proses dan status evaluasi, dilakukan mutasi bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah bekerja cukup baik. Saya ingin pejabat baru bisa menemukan potensi baru di tengah efisiensi anggaran,” kata Wali Kota.

Politisi itu juga menyatakan bahwa penilaian untuk mutasi dan rotasi ini berbasis kinerja untuk mewujudkan visi Kota Bekasi.

“Saya lebih fokus pada kinerja, mengenai bagaimana mempercepat proses mewujudkan visi Kota Bekasi yang aman dan sejahtera,” kata Tri.

Ketika ditanya tentang posisi yang masih kosong, Tri menyatakan akan melakukan lelang terbuka untuk mengisi lowongan tersebut.

“Untuk yang masih kosong, kita akan gunakan metode lelang terbuka untuk mengisi posisi yang lowong,” ujarnya.

Daftar pejabat eselon II yang dirotasi dan dipindahkan:

1. Arif Maulana – Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bekasi

2. Dzikron – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

3. Asep Gunawan – Staf Ahli Pemerintahan Kota Bekasi

4. Muhammad Solikhin – Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

5. Ika indah Yarti – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

6. dr. Kusnanto Saidi – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7. Mohammad Bambang Santoso – Staf Ahli Ekonomi

8. Aceng Solahudin – Staf Ahli Administrasi.

9. Alexander Zulkarnain – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

10. Robert Tua P Siagin- Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.

11. Nadih Arifin – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

12. Herbert Suyanto W Panjaitan – Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

13. Karto – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

14. Nesan Sujana – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

15. Hudi Wijayanto – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

16. Dinar Faisal Badar – Asisten Daerah (Asda) 3 Kota Bekasi.

17. Dicky Iriawan – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bekasi.

18. Yudianto – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

19. Satia Sriwijayanti – Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Gedung Nonon Shontanie

Saya tidak dapat menemukan informasi terverifikasi tentang tempat atau situs budaya bernama “gedung Nonon Shontanie.” Kemungkinan namanya salah eja, berasal dari konteks yang sangat terlokalisir, atau merupakan lokasi fiksi. Bisakah Anda memeriksa ejaannya atau memberikan detail tambahan apa pun tentang itu?

Balai Kota Bekasi

Balai Kota Bekasi berfungsi sebagai pusat administrasi untuk Bekasi, kota yang berkembang pesat di Jawa Barat, Indonesia. Kompleks modern ini mencerminkan perkembangan terkini kota menjadi pusat industri dan permukiman utama. Meskipun struktur saat ini tidak kuno, bangunan ini mewakili peran pemerintah daerah dalam mengelola salah satu area terpadat dan paling signifikan secara ekonomi di wilayah metropolitan Jakarta.

RSUD CAM

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “RSUD CAM” karena ini tampaknya bukan situs budaya atau landmark yang diakui secara luas. Akronim ini paling umum merujuk pada jenis rumah sakit umum daerah di Indonesia, tetapi “CAM” bukanlah penunjukan standar, sehingga sejarah dan signifikansi spesifiknya tidak jelas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah lembaga pemerintah, yang paling terkenal terkait dengan kebijakan satu anak China yang kini sudah tidak berlaku, yang diperkenalkan pada akhir 1970-an untuk membendung pertumbuhan penduduk yang cepat. Sejarahnya ditandai dengan dampak demografis yang signifikan dan kontroversi yang cukup besar atas metode penegakannya. Peran dinas ini sejak itu berkembang, dengan China menggeser kebijakannya untuk mengatasi populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah.

Dinas Pemuda dan Olahraga

“Pemuda dan Olahraga” adalah nama umum untuk kompleks olahraga dan pusat budaya yang dikelola negara yang ditemukan di banyak negara pasca-Soviet. Fasilitas ini awalnya dibangun selama era Soviet untuk mempromosikan kebugaran fisik, pendidikan ideologis, dan kegiatan komunitas di kalangan anak muda. Mereka tetap menjadi ruang publik aktif untuk olahraga, acara, dan organisasi pemuda hingga saat ini.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Ini bukan tempat fisik tetapi bidang studi dan praktik. Ini mencakup sejarah transmisi informasi, dari cipher kuno dan penemuan telegraf hingga pengembangan komputasi modern dan algoritma kompleks. Bidang ini pada dasarnya dibentuk oleh tonggak sejarah seperti pemecahan kode Enigma dan penciptaan kriptografi kunci publik pada 1970-an.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” bukanlah situs budaya atau monumen fisik spesifik yang diakui secara luas. Frasa tersebut tampaknya merupakan slogan politik konseptual daripada tempat fisik, sering dikaitkan dengan tema pembangunan negara dan aksi politik kolektif. Tanpa lokasi spesifik atau sejarah yang mapan, tidak mungkin memberikan ringkasan faktual.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Korps Brimob Polri) adalah satuan operasi khusus dan polisi paramiliter dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Awalnya didirikan pada tahun 1945 sebagai “Brigade Mobil” untuk memerangi ancaman revolusioner awal dan sejak itu berkembang menjadi pasukan elit. Satuan ini terutama bertanggung jawab untuk menangani operasi berisiko tinggi, termasuk kontra-terorisme, pengendalian kerusuhan, dan penjinakan bom.