BEKASI – Asosiasi Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) bekerja sama dengan Kementerian UKM RI menggelar acara Entrepreneur Hub bertema Penguatan Ekosistem Bisnis bagi Wirausaha Disabilitas, yang diselenggarakan di Ibis Hotel, Jatibening, Kota Bekasi dari Kamis hingga Jumat.

Acara dibuka oleh istri Menteri UKM, dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Portadin.

Hadir pula sejumlah anggota Dewan Penasihat Portadin di antaranya istri Menteri Sosial, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UKM RI, istri Wali Kota Bekasi, Kepala Dinas UKM Kota Bekasi, dan anggota DPRD Kota Bekasi.

Ketua Portadin Kota Bekasi menjelaskan, agenda ini merupakan upaya memberikan akses bagi orang tua anak disabilitas untuk membangun pola pikir dan ekosistem kewirausahaan bisnis.

Kegiatan ini juga menggelar pameran berbagai karya hasil kolaborasi anak disabilitas dan orang tuanya, untuk dijadikan landasan pasar bagi pertumbuhan ekonomi komunitas disabilitas.

“Keberadaan produk hasil kolaborasi anak dan orang tua diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berkontribusi,” ujar aktivis komunitas disabilitas ini.

Mereka juga berharap setelah acara ini, dapat terbangun kolaborasi berkelanjutan antara pelaku usaha disabilitas dengan pihak pemerintah dan swasta untuk membuka akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran.

Istri Menteri UKM mengatakan, agenda ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk bersinergi mendukung upaya memperjuangkan hak setara anak disabilitas melalui agenda penguatan ekosistem kewirausahaan bisnis.

“Kita dapat terus memberikan dukungan bagi pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas agar acara ini tidak hanya berlangsung sampai hari ini tetapi dapat terus berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UKM RI menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digelar atas inisiatif Portadin dan bekerja sama dengan Kementerian UKM, Pemerintah Kota Bekasi, Komisi Disabilitas Nasional serta kolaborator lainnya.

Mereka juga menyatakan bahwa kegiatan penguatan ekosistem kewirausahaan bagi penyandang disabilitas ini merupakan wujud nyata upaya bersama dalam memperjuangkan kesetaraan, hal ini tak lain untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap bakat dan kontribusi penyandang disabilitas yang kerap terabaikan akibat diskriminasi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang membacakan sambutan Wali Kota Bekasi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya agenda tersebut.

“Apresiasi atas agenda ini, dalam rangka mendukung pelaku usaha UKM disabilitas di Kota Bekasi, kegiatan hari ini merupakan langkah konkret yang sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mendorong ekosistem yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Pada penutupan peresmian agenda, Ketua Umum Portadin Nasional memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan Penasihat Portadin dan semua pihak yang telah berkolaborasi atas kesuksesan acara.

Agenda yang tidak hanya diselenggarakan dalam bentuk pelatihan ini juga menyertakan ekspo produk-produk berkualitas karya penyandang disabilitas yang dipajang, dipamerkan, dan dijual kepada masyarakat.

Kementerian UKM Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan koperasi serta UKM nasional. Dibentuk untuk mendukung sektor penting perekonomian Indonesia, struktur dan fokusnya terus berkembang dari waktu ke waktu untuk lebih mendorong kewirausahaan, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi.

Ibis Hotel

Ibis Hotel adalah jaringan hotel budget global yang didirikan di Prancis pada tahun 1974, dikenal dengan penawaran akomodasi terjangkau dan terstandarisasi. Sejak itu telah berkembang ke lebih dari 1.200 lokasi di seluruh dunia, menjadi pelopor di sektor hotel ekonomi dengan fokus pada kualitas yang konsisten dan nilai terbaik bagi pelancong bisnis maupun liburan.

Kota Bekasi

Bekasi adalah kota yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, di perbatasan timur ibu kota, Jakarta. Secara historis, kota ini merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara dan Sunda kuno, dengan bukti masa lalunya ditemukan dalam prasasti seperti Prasasti Tugu. Kini, Bekasi menjadi pusat industri dan permukiman utama, dikenal dengan urbanisasi yang cepat dan sebagai bagian penting dari wilayah metropolitan Jakarta.

Dewan Penasihat Portadin

Saya tidak dapat menemukan informasi sejarah atau budaya mengenai tempat atau situs yang disebut “Dewan Penasihat Portadin.” Kemungkinan namanya salah eja, atau bisa merujuk pada organisasi, komite, atau bisnis lokal tertentu, bukan landmark budaya atau sejarah yang diakui secara luas. Untuk ringkasan yang akurat, verifikasi nama yang benar atau memberikan konteks lebih lanjut akan sangat membantu.

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial adalah departemen pemerintah yang bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial, seperti yang terkait dengan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan layanan keluarga. Sejarahnya terkait dengan perluasan peran negara modern dalam kesejahteraan warga, dengan banyak kementerian semacam itu secara resmi didirikan pada abad ke-20 untuk mensistematisasikan perlindungan sosial. Tanggal pendirian dan tonggak sejarah spesifiknya bervariasi menurut negara, tetapi misi utamanya secara universal adalah mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan publik.

Dinas UKM Kota Bekasi

Dinas UKM Kota Bekasi adalah badan pemerintah daerah di Indonesia yang didedikasikan untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lembaga ini dibentuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pelatihan bisnis, memfasilitasi akses pasar, dan menawarkan program bantuan keuangan. Sejarahnya terkait dengan inisiatif perencanaan ekonomi kota yang lebih luas yang bertujuan memberdayakan pengusaha lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

DPRD Kota Bekasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi adalah badan legislatif lokal untuk Kota Bekasi, Indonesia. Lembaga ini didirikan setelah pembentukan resmi kota sebagai wilayah administratif otonom yang terpisah dari Kabupaten Bekasi pada tahun 1996. Institusi ini bertanggung jawab untuk membuat peraturan daerah, penganggaran, dan mengawasi pemerintah eksekutif Kota Bekasi.

Komisi Disabilitas Nasional

Komisi Disabilitas Nasional adalah badan pemerintah yang dibentuk untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Sejarahnya terkait dengan gerakan hak disabilitas yang lebih luas, sering kali dibentuk atau diberdayakan oleh undang-undang landmark, seperti undang-undang disabilitas nasional, untuk memastikan inklusi sosial dan kesempatan yang setara. Komisi ini biasanya bekerja untuk menghilangkan diskriminasi dan memberi nasihat kepada pemerintah mengenai kebijakan terkait disabilitas.