KOTA BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti persoalan kekurangan guru di Kota Bekasi. Data terbaru menunjukkan, hingga saat ini kekurangan guru untuk jenjang TK, SD, dan SMP hampir mencapai 3.600 orang.
Wildan Fathurrahman, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, menyatakan kekurangan guru merupakan masalah yang terus berulang di Kota Bekasi. Berdasarkan data yang ada, pada 2024 Kota Bekasi mengalami kekurangan hampir 4.700 guru, termasuk untuk TK, SD, dan SMP.
“Rekrutmen PPPK 2025 memang menyerap 1.000 guru, namun itu masih menyisakan kekurangan sekitar 3.600 guru hingga hari ini,” kata Wildan Fathurrahman dalam rapat di gedung DPRD Kota Bekasi.
Wildan menyayangkan belum adanya terobosan, apalagi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencapai Rp1,8 triliun atau lebih dari 20 persen dari APBD. Dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan terkait persiapan RKPD 2026, Komisi IV menemukan fakta memprihatinkan—penambahan guru baru hanya akan terjadi pada 2026 melalui seleksi P3K, dengan guru baru aktif mengajar pada 2027.
“Artinya di 2026 tidak akan ada penambahan guru sama sekali. Program yang ditawarkan hanya magang mengajar bagi mahasiswa. Kami sangat mengkritisi hal ini,” tegasnya.
Ia mengakui program magang mahasiswa bisa menjadi solusi darurat, namun jumlahnya jauh dari kebutuhan riil.
“Kekurangan guru kita 3.600, tapi mahasiswa magang yang ditampung hanya 200 orang. Sekalipun darurat, seharusnya ada minimal 1.000 mahasiswa, disebar ke sekolah yang paling parah kekurangannya,” ujarnya.
Senada, Ahmadi Madonk, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, menegaskan kekurangan guru telah melanggar amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Pasal 5 Ayat 1 jelas menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Mutu bagaimana bisa tercapai jika gurunya kurang, apalagi kompetensinya tidak disentuh?” kata Ahmadi.
Ia berpendapat persoalan ini butuh political will dan tindakan cepat dari Wali Kota Bekasi.
“Kita tidak boleh membiarkan generasi penerus kehilangan hak pendidikannya. Ini harus diselesaikan bersama DPRD dan diatasi secepatnya,” tegasnya.
