Strategi untuk mempercepat implementasi program dan memperkuat dukungan terhadap inisiatif wali kota Bandung.

Partai NasDem di Bandung mulai melibatkan sejumlah mantan pejabat pemerintah untuk memperkuat strukturnya dan mempercepat program-program strategis Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya konsolidasi menjelang Pemilu 2029 serta dukungan terhadap target Farhan untuk memerintah selama dua periode.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jawa Barat menekankan bahwa seluruh cabang NasDem di wilayah tersebut harus menyelesaikan pembentukannya sebelum akhir Juli 2025. Salah satu yang sudah resmi terbentuk adalah cabang Kota Bandung yang baru saja dilantik.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan legalisasi dan titik awal bagi kepemimpinan baru. Kini sudah ada surat keputusan (SK), resmi, dan telah diumumkan kepada publik. Mulai dari sini, kerja nyata harus dimulai, terutama di Bandung,” ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa DPW NasDem Jawa Barat menargetkan peningkatan signifikan jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2029. Dari enam kursi sebelumnya di DPRD Kota Bandung, partai ini bercita-cita meraih setidaknya sepuluh kursi. Mereka juga berharap dapat mengisi kekosongan perwakilan di DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Bandung, dengan target meraih dua kursi di tingkat provinsi.

“Setelah pelantikan ini, fokus kami adalah membangun dan menjaga struktur partai hingga 2029. Targetnya tidak hanya menambah kursi, tetapi juga mengembalikan perwakilan di legislatif nasional dan provinsi,” tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) NasDem Kota Bandung mengatakan bahwa partainya kini bekerja sama dengan sejumlah mantan pejabat untuk memperkuat kapasitas internal. Di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang pelayanan kesehatan, ketertiban umum, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan pendapatan daerah.

“Mereka bergabung karena pengalaman dan kompetensi mereka dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini krusial untuk memberikan masukan strategis kepada wali kota serta menyelesaikan masalah-masalah Bandung secara cepat dan efektif,” jelasnya.

Menurutnya, NasDem tidak hanya membangun struktur, tetapi juga menciptakan lingkungan diskusi yang sehat untuk mendukung kinerja eksekutif.

Ia menekankan bahwa NasDem tidak akan memonopoli otoritas wali kota, melainkan akan secara aktif mendukung implementasi kebijakan demi manfaat langsung bagi warga.

“Kami telah menerima instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk tidak mengkooptasi, melainkan memberikan pendampingan maksimal demi kinerja wali kota yang optimal. Bandung memiliki banyak masalah, sehingga partai harus membantu, bukan menjadi beban,” tegasnya.

Salah satu alasan dukungan penuh NasDem terhadap target dua periode Farhan adalah keyakinan bahwa banyak program tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu periode.

“Pak Farhan membutuhkan dua periode karena masalah Bandung sangat kompleks. Kontinuitas kepemimpinan sangat penting,” jelasnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi dukungan ini dengan menegaskan kembali fokusnya pada penyelesaian tugas-tugas periode pertamanya. Ia menyatakan bahwa kritik publik berfungsi sebagai bahan evaluasi, bukan sesuatu yang harus dihindari.

“Kritik itu penting. Jika kepala daerah hanya hidup dari pujian, pada akhirnya mereka akan kehilangan kontak dengan realitas. Kritik adalah vitamin demokrasi,” ujar Farhan.

Farhan mengakui bahwa banyak pihak menganggap kinerjanya belum terlihat. Namun, ia menjelaskan bahwa empat bulan pertama pemerintahannya difokuskan pada peletakan dasar program, bukan pada proyek-proyek besar yang menonjol.

“Mengenai transportasi umum, kami melakukan studi sebelum meluncurkan program minibus pintar. Untuk pengelolaan sampah, kami menganalisis sistem terlebih dahulu sebelum mendistribusikan pengolah sampah. Semuanya berbasis riset,” jelas Farhan.

Mengenai usulan kontroversial masa jabatan tujuh tahun yang masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), Farhan memilih untuk tidak berspekulasi. Ia sepenuhnya menghormati proses hukum sambil tetap menjalankan pemerintahan secara normal.

“Yang pasti, saya fokus bekerja dulu. Baik dua periode maupun tujuh tahun, itu tergantung pada keputusan konstitusi. Namun, saya sependapat dengan DPP NasDem bahwa putusan MK berpotensi melanggar konstitusi,” ujar Farhan.

Ketua DPC menambahkan bahwa dalam pelantikan tersebut, NasDem juga mendorong Wali Kota Bandung untuk terus melakukan inovasi dalam pembangunan perkotaan. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah.

“Karena itu, kami mendorong inovasi: kecil namun berdampak. Inovasi bisa datang dari mana saja, termasuk dari mantan pejabat yang kini bekerja sama dengan kami,” pungkasnya.