)
Akankah Jatuhnya RUU Reservasi Perempuan 2026 Menguntungkan BJP? RUU Amandemen Konstitusi (Ke-131) 2026, yang diajukan di Lok Sabha oleh pemerintah untuk reservasi perempuan, telah dikalahkan. 298 anggota parlemen memilih mendukung usulan tersebut, sementara 230 suara menentangnya. RUU tersebut memerlukan mayoritas dua pertiga, yaitu sekitar 352 suara, untuk disahkan. Namun, karena tidak mencapai angka ajaib ini, RUU tersebut gagal di Lok Sabha.
Oposisi Bergembira, Pihak Pemerintah Terpukul oleh Kekalahan RUU
RUU ini diajukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nari Shakti Vandan 2023 dan untuk meningkatkan jumlah kursi Lok Sabha dari 543 menjadi 816. Pemerintah BJP menggambarkan RUU ini sebagai langkah untuk segera memberikan reservasi 33% kepada perempuan. Sementara itu, oposisi menentangnya, menyebutnya sebagai ‘konspirasi untuk mengubah peta elektoral’. Kini, sementara oposisi menyajikan kegagalan RUU ini sebagai kemenangan besar mereka, pihak pemerintah terpukul dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap separuh populasi negara.
Pertanyaannya, apakah BJP telah memenangkan pertempuran politik besar meskipun RUU tersebut tidak disahkan? Jika penilaian para analis politik dapat dipercaya, jawabannya adalah ya. Setelah RUU tersebut gagal di Lok Sabha, BJP telah mengambil keputusan besar untuk memanfaatkan isu ini di tingkat nasional. Mereka meluncurkan kampanye nasional dengan strategi untuk membuktikan oposisi sebagai ‘musuh perempuan’. NDA telah memutuskan bahwa sekarang, dengan membawa perjuangan ke jalan-jalan, seluruh negeri akan dibuat sadar akan sifat asli oposisi.
Apakah BJP Menang Meskipun Kalah?
Argumen BJP adalah bahwa undang-undang tahun 2023 sudah disahkan, tetapi oposisi menghilangkan kesempatan untuk segera menerapkan undang-undang ini melalui amandemen. Dengan melakukan hal itu, mereka telah merampas hak separuh populasi negara, yaitu perempuan, untuk mengamankan hak-hak mereka. Para analis menggambarkan strategi ini sebagai taktik ala Chanakya yaitu ‘kemenangan dalam kekalahan’. Mereka mengatakan bahwa isu emosional seperti reservasi perempuan kini berada di tangan BJP. Mereka dapat menjalankan kampanye pemilu yang gencar dengan menghubungkannya dengan harga diri perempuan. Mereka bisa mendapatkan keuntungan signifikan dari hal ini di Benggala Barat. Mereka dapat menggunakan isu ini di negara bagian tersebut sebagai slogan ‘oposisi mengkhianati perempuan’.
Di sisi lain, oposisi mengklaim bahwa RUU itu sebenarnya adalah jebakan delimitasi. Melaluinya, sebuah konspirasi sedang dirancang untuk secara proporsional mengurangi kursi India Selatan dan negara bagian yang dikuasai oposisi untuk menyebabkan kerugian. Kongres, TMC, SP, dan DMK berpendapat bahwa pemerintah akan menambah kursi berdasarkan sensus 2011. Melakukan hal itu akan lebih menguntungkan negara bagian utara, sambil mengurangi representasi negara bagian selatan. Para pemimpin oposisi, termasuk Rahul Gandhi, menyebutnya sebagai ‘serangan terhadap demokrasi’. Namun, sikap ini justru bisa menjadi pedang bermata dua bagi oposisi.
Apakah Oposisi Menembak Kaki Sendiri?
Jawabannya bisa diberikan ya. Reservasi perempuan adalah isu yang menyangkut separuh populasi negara. Kini, setelah kekalahan RUU tersebut, BJP akan menyebarluaskannya ke seluruh negeri sebagai ‘jaminan Modi’. Mereka dapat secara kuat mengangkat poin bahwa mereka akan memberikan hak kepada perempuan tetapi para pemimpin oposisi menghalanginya. Jika strateginya berhasil, oposisi mungkin harus menghadapi murka perempuan. Ketidakpuasan bisa khususnya meningkat di kalangan perempuan pedesaan dan muda, yang sudah terhubung dengan kelompok swadaya dan skema-skema.
Akankah Oposisi Untung atau Rugi?
Oposisi mungkin menderita kerugian dalam isu ini. Oposisi telah membingkai RUU tersebut sebagai isu ‘Delhi-Selatan vs Utara’, menekankan ketidakseimbangan regional, tetapi di Lok Sabha, RUU ini disajikan sebagai RUU Reservasi Perempuan. Dengan demikian, di tingkat nasional, isu ini dapat menciptakan citra ‘anti-perempuan’ bagi oposisi. Bahkan jika strategi BJP tidak terlalu berhasil di negara bagian selatan, basis suara perempuan oposisi bisa rusak di India Utara, India Tengah, dan negara bagian Timur.
Pemerintah Modi telah