Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, memastikan proses belajar mengajar di semua satuan pendidikan dapat berlanjut dan tetap terlindungi pasca demonstrasi besar di beberapa daerah.
Gubernur Jawa Timur menekankan bahwa pendidikan harus tetap menjadi ruang yang kondusif bagi peserta didik. Ia mengajak guru dan orang tua untuk menjaga fokus anak pada pembelajaran.
“Pendidikan adalah masa depan mereka. Mereka tidak boleh terbawa ke dalam aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain,” kata Khofifah dalam pernyataannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan telah menyiapkan langkah teknis untuk memastikan pembelajaran berjalan aman.
Mulai hari ini, model pembelajaran disesuaikan dengan kondisi keamanan di setiap daerah, baik melalui sistem tatap muka (offline) maupun dalam jaringan (daring).
Untuk daerah yang relatif aman dan kondusif, kegiatan belajar tetap dilaksanakan secara tatap muka di sekolah masing-masing.
Sementara itu, di daerah rawan atau yang dekat dengan lokasi unjuk rasa, sekolah diminta menerapkan sistem pembelajaran daring, khususnya untuk ujian formatif.
“Kami ingin memastikan pendidikan tidak terhenti, tetapi keselamatan peserta didik juga tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Perlu dicatat, pada 1–4 September 2025, seluruh SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur akan tetap melaksanakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Model ujian bisa berbeda antar daerah, tergantung kondisi keamanan.
Selain itu, Khofifah juga menyarankan semua kepala cabang dinas pendidikan untuk terus berkoordinasi dengan pimpinan daerah dan aparat keamanan setempat.
“Jika ada kabupaten/kota yang memutuskan pembelajaran daring untuk tingkat TK, SD, dan SMP karena alasan keamanan, maka SMA/SMK juga harus menyesuaikan. Intinya, anak-anak kita tidak boleh terpapar risiko yang tidak perlu,” kata Khofifah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur menjelaskan, sesuai Surat Edaran Nomor 800/5171/101.1/2025, semua cabang dinas diwajibkan mengambil langkah strategis untuk melindungi peserta didik.
Langkah-langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi terbatas dengan 24 kepala cabang dan Ketua Kelompok Kerja Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta kemarin.
Dirinci, di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ujian formatif dilaksanakan daring dari rumah dengan pengawasan guru wali kelas dan orang tua.
Sementara di Kota Malang, beberapa sekolah di kawasan Tugu dan kompleks sekolah melaksanakan ujian daring karena adanya informasi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Kota Malang. Sekolah lainnya tetap melaksanakan ujian tatap muka dengan pengawasan ketat.
“Kami berharap kepala sekolah, guru, dan wali kelas memantau dengan ketat agar peserta didik tidak keluar sekolah pada jam pelajaran. Termasuk orang tua mengingatkan anaknya agar tidak terlibat aksi yang berpotensi merugikan masa depannya,” jelas Kepala Dinas.
Selain sektor pendidikan, Gubernur Jawa Timur juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas bagi ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Surat edaran ini berlaku pada 1–4 September 2025 sebagai langkah antisipasi kondisi keamanan. Menurut surat edaran tersebut, perangkat daerah yang memberikan layanan esensial seperti Dinas Kesehatan (termasuk rumah sakit), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Kesbangpol wajib bekerja 100 persen dari kantor (WFO) untuk memastikan layanan publik berjalan normal.
Sementara itu, perangkat daerah lainnya diperbolehkan menerapkan Flexible Working Arrangements (FWA) berupa kombinasi WFO, Work From Home (WFH), atau Work From Anywhere (WFA), dengan tetap mengacu pada kebutuhan layanan dan situasi keamanan.
“Pemerintah harus memberi contoh dalam menjaga stabilitas dan memastikan layanan publik berjalan baik. Karena itu, layanan esensial tidak boleh berhenti. Namun, untuk perangkat daerah lain, pengaturan kerja lebih fleksibel demi menjamin keselamatan pegawai,” jelas Khofifah.