New Delhi, Pengadilan Tinggi Delhi pada Senin menetapkan 16 Juli sebagai tanggal sidang berikutnya untuk petisi CBI yang menentang perintah pengadilan yang lebih rendah yang membebaskan para pemimpin Partai Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Durgesh Pathak, dan terdakwa lainnya dalam kasus kebijakan minuman keras.
Hakim Manoj Jain mencatat bahwa tiga “vakalatnama” (surat kuasa) tampaknya telah diajukan atas nama tiga pemimpin AAP yang tidak diwakili. Ketiga pemimpin ini sebelumnya memboikot proses persidangan di hadapan Hakim Swarana Kanta Sharma. Pengadilan menunda sidang untuk memastikan kehadiran pengacara, karena para pengacara sedang mogok di Pengadilan Tinggi hari ini.
Vakalatnama adalah surat kuasa yang diajukan oleh seorang pengacara untuk mewakili pihak di pengadilan. Pengadilan mengatakan, “Jika mereka telah mengajukan vakalatnama, kita dapat melihat pada sidang berikutnya tanggal berapa yang dapat diberikan dan jadwal dapat disusun… Tampaknya vakalatnama telah diajukan.”
Hakim membuat pernyataan ini saat menjadwalkan kasus untuk sidang pada 16 Juli. Namun, Jaksa Agung Tushar Mehta, yang mewakili Biro Investigasi Pusat (CBI), mendesak pengadilan untuk menjadwalkan perkara pada hari Rabu untuk menetapkan sidang sebelum liburan musim panas. Menanggapi hal ini, Hakim Manoj mengatakan pengadilan memprioritaskan perkara yang berkaitan dengan kehidupan dan kebebasan.
Proses Penghinaan Pengadilan Dimulai Karena Unggahan Media Sosial
Kasus yang berkaitan dengan kebijakan cukai ini diajukan di hadapan Hakim Jain setelah Hakim Sharma mengundurkan diri awal bulan ini, menyusul dimulainya proses penghinaan pengadilan terhadap Kejriwal, Sisodia, Pathak, dan lainnya karena diduga memposting konten fitnah di media sosial terhadap dirinya. Ketika perkara tersebut dijadwalkan di hadapan Hakim Jain pada 19 Mei, dia telah meminta CBI untuk memberi tahu para pemimpin AAP tentang perubahan majelis hakim.
Pengadilan yang lebih rendah pada 27 Februari telah membebaskan mantan Kepala Menteri Delhi Kejriwal, Sisodia, dan 21 lainnya dalam kasus kebijakan minuman keras. CBI mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi, dan pada 9 Maret, majelis Hakim Sharma menunda rekomendasi pengadilan yang lebih rendah untuk memulai tindakan departemen terhadap petugas investigasi CBI dalam kasus kebijakan minuman keras.
Kejriwal-Sisodia Mengadopsi Jalan ‘Satyagraha’
Mengeluarkan pemberitahuan kepada semua 23 terdakwa atas petisi CBI terhadap pembebasan mereka, Hakim Sharma menyatakan bahwa pengamatan dan kesimpulan tertentu dari pengadilan yang lebih rendah pada tahap pengajuan dakwaan tampaknya salah secara prima facie dan memerlukan pertimbangan. Selanjutnya, Kejriwal, Sisodia, Pathak, dan beberapa terdakwa lainnya meminta Hakim Sharma untuk mengundurkan diri dari kasus ini, dengan alasan bias dan konflik kepentingan.
Hakim Sharma menolak permohonan pengunduran diri mereka pada 20 April. Setelah itu, Kejriwal, Sisodia, dan Pathak menulis surat kepada Hakim Sharma, dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan hadir di hadapannya secara pribadi atau melalui pengacara mana pun, dan akan mengikuti “jalan Satyagraha Mahatma Gandhi.”
