Proses revalidasi Geopark Kaldera Toba untuk mendapatkan kembali status “kartu hijau” dimulai hari ini, Senin (21 Juli 2025). Dua asesor yang ditunjuk oleh UNESCO Global Geopark (UGGp), Prof. Jeon Yongmun dan Prof. Jose Brilha, tiba sore ini di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, untuk memulai misi revalidasi.
Setelah mendarat di Bandara Silangit, mereka akan mengikuti rute revalidasi yang telah disetujui UNESCO untuk memverifikasi kepatuhan terhadap dokumen self-assessment A dan B, yang diajukan oleh Badan Pengelola Geopark Global UNESCO Kaldera Toba pada akhir Februari 2025.
Kedua dokumen ini adalah formulir wajib yang harus diisi oleh setiap anggota UGGp untuk revalidasi pengelolaan geopark mereka.
“Selain dokumen A dan B, kami juga menyerahkan lampiran untuk setiap dokumen, laporan tahunan, dan laporan kemajuan terkait pemenuhan rekomendasi UNESCO dari dua tahun lalu. Para asesor akan memverifikasi bukti dari semua dokumen yang diajukan,” kata Manajer Divisi Kerja Sama, Promosi, dan Humas Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba UGGp.
Pada tahun 2023, badan internasional tersebut mengeluarkan empat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba UGGp. Para asesor dalam misi revalidasi ini akan menentukan apakah rekomendasi tersebut telah dipenuhi.
“Kemampuan kami untuk menunjukkan kemajuan dan meyakinkan mereka bahwa kami mengelola geopark ini secara terencana dan berkelanjutan akan menentukan penilaian Komite UNESCO, yang akan bertemu pada September 2025 di Chili,” tambahnya.
Badan Pengelola menyatakan optimisme yang kuat bahwa Geopark Kaldera Toba akan mendapatkan kembali status “kartu hijau” dan mempertahankan keanggotaannya dalam jaringan global.
Optimisme ini didasarkan pada komitmen kolektif semua pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tujuh kabupaten di kawasan Kaldera Toba, dan keterlibatan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Perhatian yang diberikan oleh semua pihak untuk mempertahankan status UNESCO Geopark Kaldera Toba sangat signifikan, bahkan melibatkan pejabat tinggi di Jakarta. Kami yakin UNESCO akan mengakui ini sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan pengelolaan Kaldera Toba dengan nilai-nilai pendidikan, konservasi, dan keberlanjutan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar mereka.
Pada tahun 2023, pertemuan Komite UNESCO di Marrakech, Maroko, mengeluarkan status “kartu kuning” untuk Geopark Kaldera Toba.
Kartu kuning menunjukkan bahwa pengelolaan Geopark Kaldera Toba memerlukan perbaikan segera, memperpendek periode revalidasi menjadi dua tahun sejak tanggal rekomendasi.
Biasanya, revalidasi UGGp dilakukan setiap empat tahun.
Kedua asesor, Prof. Jeon Yongmun (Korea Selatan) dan Prof. Jose Brilha (Portugal), memiliki latar belakang geologi.
Selain menilai aspek ilmiah, Jose dan Jeon juga akan menganalisis pengelolaan Geopark Kaldera Toba, memastikan bahwa geopark tersebut menunjukkan pemahaman, partisipasi masyarakat lokal, dan dampak.
“Prinsip-prinsip pengelolaan inklusif untuk kawasan geopark adalah isu kunci keberlanjutan. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan penyuluhan—seperti peningkatan visibilitas geosite, publikasi media, dan partisipasi intensif masyarakat lokal—sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai partisipan aktif dalam pengelolaan geopark. Faktor-faktor ini akan diperiksa secara cermat oleh para asesor,” jelas mereka.
Saat tiba di Bandara Silangit, para asesor disambut oleh Manajer Umum Badan Pengelola Geopark Global UNESCO Kaldera Toba, Azizul Kholis, bersama dengan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara, Dikky Anugerah, Kepala Dinas Pariwisata, Yudha Pratiwi, dan Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Utara, Sasma Hamonangan Situmorang.
Untuk menunjukkan komitmen, para bupati di kawasan Kaldera Toba akan bergiliran mengadakan jamuan makan malam khusus untuk para asesor selama tiga hari pertama.
Pada malam terakhir, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akan mengadakan jamuan makan malam perpisahan di Medan.
“Sebelum