Pemerintah Kota Bandung masih dalam tahap perencanaan transportasi, belum ada komitmen pembelian kendaraan.

BANDUNG – Membantah rumor tentang komitmen membeli kendaraan prototipe untuk pengembangan transportasi umum, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa laporan terbaru tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.

“Saya harus meluruskan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak pernah berkomitmen untuk membeli kendaraan prototipe tersebut. Ini murni inisiatif dari para pengusaha,” ujar Farhan saat kunjungan ke Gedebage.

Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang dimaksud hanyalah prototipe, bukan bagian dari pengadaan resmi. Belum ada keputusan terkait pembelian, penggantian, atau pengoperasian.

“Kami belum sampai pada tahap perencanaan penggantian kendaraan. Kami masih mengembangkan konsep sistem transportasi umum terintegrasi,” katanya.

Farhan menekankan bahwa pemilik dan pengemudi angkutan umum akan tetap dilibatkan dalam pengembangan sistem terintegrasi, dengan menyebutkan koperasi seperti Kopamas dan Kobanter sebagai peserta diskusi awal.

“Kami secara konsisten melibatkan koperasi angkutan umum. Ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua pemangku kepentingan, termasuk operator, harus berpartisipasi,” jelas Farhan.

Ia membantah klaim bahwa koperasi dikecualikan dari perencanaan sistem baru seperti Bus Rapid Transit (BRT), dan menyebut laporan tersebut sebagai hoaks.

“Laporan tentang pembelian kendaraan atau mengecualikan koperasi adalah tidak benar. Jangan sebarkan. Kami mengundang semua pihak untuk bersama-sama merencanakan masa depan transportasi Bandung,” ujarnya.

Mengenai pengembangan angkutan massal, Farhan menyatakan Bandung akan fokus pada dua koridor utama: timur-barat dan utara-selatan. Rute timur-barat akan memprioritaskan BRT sebagai tulang punggung transportasi umum.

Angkutan kota (angkot) tradisional tidak akan dihilangkan, tetapi akan bertransformasi untuk beradaptasi dengan sistem terintegrasi.

“Angkot akan tetap ada tetapi tidak bisa terus beroperasi seperti sekarang. Mereka harus berkembang bersama sistem terintegrasi kami,” katanya.

Farhan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih peran operator transportasi, tetapi akan tetap menjadi regulator, dengan operator mempertahankan peran sentral mereka.

“Saya bukan operator, melainkan regulator. Hal-hal teknis akan dibahas dengan operator, koperasi, dan pengemudi – merekalah yang ahli,” tambahnya.

Sang Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan transportasi Bandung bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan partisipasi setara bagi semua pemangku kepentingan dalam transformasi ini.

“Kami tidak akan mengambil jalan pintas. Kami membangun sistem yang komprehensif melalui kolaborasi. Semua pihak memiliki tempat di masa depan transportasi Bandung,” pungkasnya.