Mahkamah Agung telah meminta Wakil Presiden Sara Duterte dan beberapa pengacara untuk menanggapi banding yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap putusan pengadilan yang memblokir kasus pemakzulan terhadap Duterte.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Duterte, bersama dengan pengacara Israelito Torreon dan lainnya, harus menyampaikan tanggapan mereka atas banding tersebut dalam batas waktu ketat 10 hari.

Dalam pengajuannya, DPR berargumen bahwa mereka harus mempertahankan wewenang eksklusifnya untuk memproses pejabat yang dapat dimakzulkan, sementara Senat harus menangani persidangan.

Mahkamah Agung sebelumnya telah memutuskan bahwa Pasal-Pasal Pemakzulan terhadap Duterte tidak sah menurut Pasal XI, Ayat 3(5) Konstitusi.

Mahkamah juga menetapkan bahwa pasal-pasal tersebut melanggar hak atas proses hukum yang semestinya.

Akibatnya, Senat tidak memperoleh yurisdiksi atas prosedur pemakzulan.

Tim hukum Duterte menyatakan bahwa mereka akan mematuhi perintah Mahkamah Agung dan akan menyampaikan tanggapan mereka dalam batas waktu yang ditentukan.

Eksekusi Segera

Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa putusannya berlaku segera.

Saat ditanya apakah permohonan peninjauan kembali akan menunda eksekusi, Mahkamah mengonfirmasi bahwa putusan tersebut tetap berlaku.

Mahkamah juga memerintahkan Penasihat Presidensial Larry Gadon, analis politik Richard Heydarian, dan Perwakilan Percival Cendaña untuk menyampaikan tanggapan dalam 10 hari terkait permohonan yang diajukan terhadap mereka.

Permohonan-permohonan ini terkait dengan pernyataan publik mereka tentang putusan Mahkamah Agung.

Kantor Cendaña menyatakan akan menyampaikan tanggapan hukum yang diperlukan setelah menerima perintah Mahkamah.

Mahkamah Agung

**Mahkamah Agung** adalah badan peradilan tertinggi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, yang bertindak sebagai penafsir akhir hukum konstitusional. Didirikan pada tahun 1789 berdasarkan Konstitusi AS, Mahkamah ini terdiri dari sembilan hakim yang meninjau perkara hukum yang sangat penting dan memastikan keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Putusan-putusannya telah membentuk aspek-aspek penting hak-hak sipil, kebebasan, dan otoritas federal sepanjang sejarah.

Dewan Perwakilan Rakyat

**Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** adalah majelis rendah Kongres Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1789 berdasarkan Konstitusi. Terdiri dari perwakilan terpilih dari 50 negara bagian, dengan kursi dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, dan memainkan peran kunci dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang federal. Bersama Senat, DPR membentuk cabang legislatif pemerintahan AS, memastikan representasi demokratis bagi warga negara.

Senat

**Senat** (kemungkinan merujuk pada **Senat Amerika Serikat**) adalah salah satu dari dua majelis Kongres AS, didirikan pada tahun 1789 berdasarkan Konstitusi. Senat mewakili negara bagian secara setara, dengan dua senator per negara bagian, dan memainkan peran kunci dalam legislasi, perjanjian, dan konfirmasi. Sejarahnya mencerminkan perannya dalam menyeimbangkan kekuasaan federal dan membentuk demokrasi AS.

(Jika merujuk pada Senat lain, seperti **Senat Romawi**, itu adalah badan pemerintahan di Roma kuno, yang berasal dari era Republik Romawi (509 SM–27 SM), di mana para bangsawan memberikan nasihat tentang hukum dan kebijakan, memengaruhi tradisi politik Barat.)

Pasal-Pasal Pemakzulan

**Pasal-Pasal Pemakzulan** adalah tuduhan formal yang diajukan terhadap seorang pejabat pemerintah, seperti presiden, yang merinci dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah AS, presiden seperti Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998), dan Donald Trump (2019, 2021) menghadapi pemakzulan, meskipun tidak ada yang dihukum dan diberhentikan oleh Senat. Proses ini mencerminkan sistem konstitusional checks and balances, memastikan akuntabilitas pejabat tinggi.

Konstitusi

*Konstitusi* kemungkinan merujuk pada USS Constitution, sebuah kapal perang bersejarah Angkatan Laut AS yang diluncurkan pada tahun 1797. Dikenal sebagai “Old Ironsides”, kapal ini menjadi terkenal selama Perang 1812 karena daya tahannya dalam pertempuran. Saat ini kapal tersebut merupakan kapal angkatan laut yang masih bertugas tertua di dunia yang masih mengapung dan berfungsi sebagai museum di Boston, Massachusetts.

Pasal XI, Ayat 3(5)

“Pasal XI, Ayat 3(5)” bukanlah tempat atau situs budaya tertentu, melainkan referensi hukum atau konstitusional, yang biasanya ditemukan dalam dokumen pemerintahan seperti konstitusi atau kode hukum. Tanpa konteks tambahan (misalnya, negara atau dokumen mana yang dimaksud), tidak mungkin untuk merangkum makna historis atau budayanya. Jika diberikan rincian lebih lanjut, seperti konstitusi atau undang-undang tempatnya berada, penjelasan yang lebih akurat dapat diberikan.

Penasihat Presidensial Larry Gadon

Larry Gadon adalah seorang pengacara dan tokoh politik Filipina kontroversial yang menjabat sebagai penasihat hukum mantan Presiden Rodrigo Duterte. Dikenal karena pernyataannya yang kontroversial dan memecah belah, Gadon telah terlibat dalam berbagai perselisihan hukum dan publik. Peran politiknya ditandai dengan dukungan terhadap kebijakan Duterte, termasuk perang melawan narkoba dan upaya reformasi konstitusi.

Perwakilan Percival Cendaña

Tidak ada situs budaya atau tokoh sejarah yang dikenal luas bernama “Perwakilan Percival Cendaña”. Jika merujuk pada orang tertentu, seperti politisi atau pemimpin komunitas, diperlukan konteks tambahan untuk memberikan ringkasan yang akurat. Harap verifikasi nama atau berikan rincian lebih lanjut untuk jawaban yang tepat.