Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah tersebut. Sebanyak 23 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) resmi dilantik dalam upacara yang digelar di Gedung Raden Wijaya, Surabaya.
Selain PPNS, acara tersebut juga melantik tiga notaris pengganti dan dua warga negara asing yang resmi menjadi Warga Negara Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi.
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur, Haris Sukamto, menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial. “Sumpah jabatan adalah komitmen moral dan tanggung jawab hukum yang berlaku sepanjang dinas. Ini bukan sekadar formalitas administratif,” ujar Haris dalam sambutannya.
Haris juga memberikan arahan khusus kepada para PPNS yang baru dilantik, mendesak mereka untuk bekerja secara profesional, menjunjung keadilan, dan menegakkan hukum tanpa memihak.
“Petugas PPNS berada di garda terdepan penegakan hukum pidana. Integritas dan keberanian dalam menegakkan kebenaran adalah hal yang utama,” katanya.
Kepada notaris pengganti, Haris menekankan pentingnya menjaga ketepatan dan objektivitas dalam setiap dokumen yang mereka buat. “Notaris memainkan peran penting dalam memastikan keabsahan hukum. Saya berharap mereka melayani masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Untuk dua warga naturalisasi yang resmi menjadi WNI, Haris menyampaikan ucapan selamat. Dia menekankan bahwa keputusan menjadi WNI adalah wujud nyata rasa cinta tanah air.
“Dengan menjadi WNI, kalian kini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga persatuan bangsa dan berkontribusi pada pembangunan negara,” ujarnya.
Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi Kantor Wilayah Jawa Timur untuk memperkuat pelayanan hukum publik dan menjaga martabat hukum di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Acara ini juga mempertegas peran negara dalam memberikan kepastian hukum terkait kewarganegaraan, penyidikan, dan layanan notaris.
Hadir juga dalam acara tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, beserta sejumlah pejabat struktural dan fungsional dari Kantor Wilayah Jawa Timur.
