SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memastikan tidak akan ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025.
Dijelaskan, kebijakan mempertahankan tarif pajak properti ini diambil agar masyarakat tidak terbebani di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan. Menjaga stabilitas daya beli warga menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Tidak ada kenaikan. Kami hanya melakukan penyesuaian di titik-titik tertentu, tepatnya di kawasan perumahan yang infrastruktur dan utilitasnya secara resmi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Dia menyatakan, penyesuaian seperti itu wajar karena pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk perawatan infrastruktur publik di kawasan perumahan tersebut.
“Kalau infrastrukturnya sudah diserahkan, otomatis ada beban baru yang harus ditanggung,” tambahnya.
Meski demikian, dia menekankan bahwa belum ada angka pasti terkait besaran tarif baru tersebut. Pemkab masih menunggu hasil kajian teknis yang melibatkan perangkat daerah dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung.
“Semua keputusan akan berdasarkan kajian. Kami ingin kebijakan pajak tetap rasional dan tidak membebani,” katanya.
Selain kepastian terkait pajak properti, Pemkab Bandung juga menyampaikan kabar baik untuk sektor pertanian. Lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Bandung dipastikan dibebaskan dari pungutan pajak properti.
Dengan kebijakan ini, petani tidak lagi dibebani pajak tahunan. Menurut penjelasan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan ruang hijau produktif.
“Kami ingin melindungi petani, sekaligus memastikan lahan pertanian tidak terus menyusut karena tekanan ekonomi,” ujarnya.
