Bandung –
Nama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung, Tono Rusdiantono, sedang menjadi sorotan. Bukan karena kinerjanya yang memuaskan, melainkan karena sebuah rekaman audio yang beredar di TikTok memicu perbincangan.
Dalam rekaman itu, Tono terdengar meluapkan kemarahan kepada bawahannya. Penyebabnya adalah permintaannya untuk mencopot CCTV di ruang direktur yang belum segera dieksekusi.
Tono sendiri menjabat Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan ditunjuk sebagai Plt Direktur Perumda Tirtawening oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada 17 Juni 2025. Awalnya Tono sedang memberi nasihat kepada bawahannya.
Saat itu, Tono mengungkapkan dirinya sudah menjadi PNS dengan beberapa jabatan, seperti kepala desa, camat, kepala dinas, hingga Plt Sekretaris Daerah Kota Bandung. Tono lalu menasihati bawahannya bahwa dirinya tak pernah membangkang perintah atasan.
Selanjutnya, Tono terdengar menegur seorang pegawai perempuan, memintanya menjelaskan tugasnya di Perumda Tirtawening. Perempuan itu lalu menjelaskan pekerjaannya adalah mendukung semua sistem terkait teknologi informasi, kelancaran administrasi, dan bisnis perusahaan.
Tak lama setelah mendapat penjelasan itu, Tono terdengar meninggikan suara. Pemicunya, dia tidak ingin ada CCTV yang terpasang di dalam ruang direktur Perumda Tirtawening karena merasa kinerjanya terus diawasi.
“Memangnya perlu diawasi di dalam? Sudah saya minta berulang kali, tolong CCTV di dalam dicopot,” kata Tono dalam audio tersebut.
Pegawai perempuan itu lalu membalas bahwa dirinya belum mendapat perintah resmi untuk pencopotan CCTV tersebut. Selanjutnya, Tono terdengar semakin marah dan kemudian menegur seorang pegawai bernama Heri.
Suara pejabat bernama Heri itu lalu menjawab bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan manajer senior terkait CCTV tersebut. Dia mengatakan CCTV di ruangan itu sudah dinonaktifkan, hanya perangkat fisiknya yang belum dicopot karena masih menunggu arahan dari pejabat di atasnya.
Tono semakin geram. Sebab, seperti yang dia katakan dalam rekaman, perintahnya harusnya dilaksanakan tanpa birokrasi panjang yang melibatkan berbagai pihak.
“Kenapa harus ke direktur? Kalau sekarang saya mau copot, harus saya surati dulu dia, itu masuk akal prosedurnya? Harus saya surati dulu dia, itu masuk akal, maksudnya, dia kan di bawah saya. Coba pikir, mekanisme prosedur apa ini?” ungkapnya.
“Harusnya kamu verifikasi ke saya, saya mau dicopot. Kalau kemarin langsung dicopot pasti sudah bocor. Setiap saya ada meeting di ruangan itu, pasti ada yang dengar dan ada yang tahu di luar. Pasti ada, pasti ada yang tahu. Itu pelanggaran, pelanggaran berat, saya anggap pelanggaran berat. Tolong diberikan punishment,” tambahnya.
Di tengah hal itu, terdengar lagi suara perempuan yang menyatakan pemasangan CCTV itu dilakukan sesuai ISO 27001, standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Lebih lanjut, perempuan itu menyatakan kalau CCTV dicopot, perusahaan tidak bisa mendapatkan sertifikasi ISO tersebut.
Respons Tono tak terduga. Dalam rekaman audio itu, Tono menyatakan dirinya tidak butuh sertifikasi ISO 27001 dan meminta CCTV di ruang direktur segera dicopot.
“Ya saya nggak butuh, kalau pimpinan nggak butuh ya nggak usah… Nggak usah ada sertifikasi ISO. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam sini, semuanya bocor, tolong diberi pelajaran dan diberikan punishment, itu pelanggaran paling berat,” jelasnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga merespons kontroversi ini. Dia memastikan sudah mendapat informasi terkait hal itu dan masalah tersebut sudah diselesaikan di internal jajaran Perumda Tirtawening.
“Sudah selesai, itu sudah lama. Itu seminggu yang lalu, ya. Masalahnya sudah selesai,” kata Farhan.
Farhan memastikan sudah mengklarifikasi persoalan ini. Sebagai otoritas pemilik modal, Farhan menyatakan dia mendelegasikan sepenuhnya seluruh kewenangannya kepada Direksi.
