Pada 21 Agustus, Cabang Lalu Lintas Polisi Chengdu Nomor Enam menerima laporan masyarakat bahwa pada dini hari 20 Agustus, di Jalan Xinyu di Kawasan Hi-Tech, kendaraan melakukan “balapan liar” dan “berputar-putar (drifting)”, menimbulkan suara bising yang sangat mengganggu kehidupan normal warga sekitar. Setelah menerima laporan, Cabang Lalu Lintas Polisi Chengdu Nomor Enam segera melakukan penyelidikan, dengan cepat mengidentifikasi pengemudi dan kendaraannya, serta memanggil Zheng untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum.

Setelah diselidiki, dari pukul 05.40 hingga 06.10 pada 20 Agustus, Zheng, untuk mencari sensasi, menyewa sebuah kendaraan dan secara aktif mengajak dua orang anak di bawah umur untuk ikut menumpang. Ia kemudian mengemudikan kendaraan tersebut bersama kedua penumpangnya, melakukan “balapan liar” dan “berputar-putar (drifting)” di Jalan Xinyu, Kawasan Hi-Tech, menciptakan suara bising yang serius mempengaruhi kehidupan dan istirahat normal warga sekitar.

Tindakan Zheng menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan bagi kendaraan yang melintas di area tersebut dan bagi jalan itu sendiri, sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban sosial yang normal. Pada 22 Agustus 2025, sesuai dengan ketentuan terkait dalam “Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok”, pihak berwenang keamanan publik menjatuhkan hukuman penahanan administratif selama lima hari kepada Zheng sebagai sanksi.

Polisi menangani kasus pelanggaran lalu lintas

Polisi Lalu Lintas Chengdu mengingatkan bahwa jalan umum bukanlah sirkuit balap; perilaku seperti balapan liar dan drifting adalah ilegal, dan dalam kasus serius, dapat membentuk kejahatan yang membahayakan keselamatan publik. Polisi lalu lintas akan mempertahankan sikap tegas, meningkatkan patroli, dan menghukum keras balapan liar ilegal. Semua pengemudi didesak untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menghindari mengemudi berbahaya, dan bersama-sama menjaga lingkungan jalan yang aman dan tertib.

Secara bersamaan, Polisi Lalu Lintas Chengdu juga menyerukan kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pendidikan keselamatan lalu lintas dan hukum bagi anak di bawah umur, membimbing generasi muda untuk menetapkan konsep lalu lintas yang benar, menyadari bahaya serius dari mengemudi berbahaya, secara sadar menolak perilaku buruk, dan menghindari berpartisipasi atau menumpang kendaraan yang terlibat dalam mengemudi berbahaya, untuk bersama-sama menjaga pertumbuhan yang aman dan sehat bagi anak di bawah umur.

Cabang Lalu Lintas Polisi Chengdu Nomor Enam

Cabang Lalu Lintas Polisi Chengdu Nomor Enam adalah divisi lokal dari kepolisian lalu lintas kota yang bertanggung jawab mengelola keselamatan jalan dan regulasi kendaraan di distrik yang ditugaskan di Chengdu, Tiongkok. Meskipun sejarah spesifiknya tidak banyak terdokumentasi, ia beroperasi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dalam jaringan transportasi kota yang berkembang pesat.

Jalan Xinyu

Jalan Xinyu adalah jalan komersial dan budaya utama di Taipei, Taiwan, dikenal dengan suasana belanja dan kulinernya yang semarak. Secara historis, jalan ini berkembang sebagai jalur utama dan pusat komersial selama pertumbuhan ekonomi kota yang pesat pada paruh kedua abad ke-20. Saat ini, jalan ini tetap menjadi area ramai yang mencerminkan gaya hidup perkotaan modern Taipei.

Kawasan Hi-Tech

Kawasan Hi-Tech adalah model pengembangan perkotaan modern, berasal dari pertengahan abad ke-20 dengan tempat-tempat seperti Silicon Valley, yang dirancang untuk memusatkan perusahaan teknologi, lembaga penelitian, dan startup. Kawasan ini biasanya didirikan oleh pemerintah untuk mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi melalui kebijakan dan infrastruktur yang mendukung.

Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok

Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok adalah undang-undang yang mengatur pelanggaran ringan dan pelanggaran ketertiban umum. Undang-undang ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1957 dan telah direvisi beberapa kali, terakhir pada tahun 2012, untuk mendefinisikan hukuman administratif atas tindakan yang mengganggu ketertiban sosial tanpa membentuk pelanggaran pidana.