Al-Farsi menanggungjawabkan sepenuhnya pemerintahan Dbeibah atas kemerosotan menyeluruh dan menggambarkan kinerjanya sebagai bencana.

Guru ilmu politik itu menggambarkan memburuknya situasi Libya dengan cepat sebagai “hasil alamiah” dari kegagalan pemerintahan Abdul Hamid Dbeibah, menekankan bahwa negara ini belum merasakan “satu hari pun stabilitas nyata” di bawah kepemimpinannya.

Dia menjelaskan dalam keterangan televisi bahwa periode lalu menyaksikan “pemborosan dana publik secara luas” dan pengurasan sumber daya tanpa ada sedikit pun yang berdampak positif pada kehidupan warga Libya atau pembangunan lembaga negara. Dia menunjuk bahwa pemerintah menggelontorkan dana besar tanpa perbaikan nyata pada layanan dasar yang diberikan kepada warga, di saat yang sama tidak adanya “visi nasional yang jelas” untuk reformasi dan pembangunan.

Merajalelanya Kekacauan Keamanan dan Runtuhnya Layanan di Daerah

Kritik tidak terbatas pada aspek ekonomi dan administratif, tetapi merambah ke ranah keamanan, di mana dia menunjuk terus menyebarnya milisi bersenjata dan kekacauan keamanan yang “dampaknya tidak terbatas pada pencurian saja, tetapi merambah ke nyawa warga.” Dia juga menyoroti kondisi yang memburuk di wilayah timur dan selatan Libya, menganggapnya mencerminkan “kelemahan pemerintah” dan ketidakmampuannya menyediakan layanan dan fasilitas paling dasar untuk daerah-daerah tersebut.

Kemerosotan Ekonomi “Serius” Memicu Keresahan Rakyat

Pakar politik itu memperingatkan bahwa kemerosotan ekonomi telah mencapai tingkat “sangat berbahaya”, menambahkan bahwa kenaikan harga yang tak tertandingi, merosotnya nilai tukar mata uang lokal, dan keterlambatan pembayaran gaji adalah faktor-faktor yang telah menyebabkan “kebingungan pada situasi umum.” Dia menegaskan bahwa kondisi keras inilah yang mendorong gelombang protes rakyat yang terjadi di sejumlah kota, termasuk ibu kota, dengan keyakinan bahwa “masyarakat kini lebih siap menuntut penggulingan pemerintah setelah situasi mulai berdampak langsung pada penghidupan warga.”

Tuduhan Korupsi dan Berkuasa Tanpa Alasan

Dengan bahasa tajam, dia menggambarkan pemerintah sebagai “korup” dan kinerjanya “bencana dan buruk”, menunjuk bahwa pemerintah telah “mencapai jalan buntu.” Dia menuduhnya berusaha mengulur waktu lewat langkah-langkah politik yang tidak menyentuh inti krisis, malah memperdalam perpecahan politik dan memperparah “kebingungan institusional” yang merajalela, khususnya di barat negara itu.

Pujian untuk Tentara dan Kritik Tajam untuk Misi PBB

Di sisi lain, dia memuji peran Komando Umum Angkatan Darat dalam memberikan dukungan sosial dan membantu warga, menggambarkannya sebagai “katup pengaman.” Dia juga menunjuk perbaikan situasi militer di wilayah timur dan selatan.

Sebaliknya, dia melayangkan kritik tajam terhadap peran Misi Dukungan PBB di Libya, menuduhnya menempuh jalur “eksklusif” yang tidak mempertemukan semua pihak, dan mendukung pihak-pihak politik tertentu, yang – menurutnya – menambah rumitnya situasi dan mengabdi pada kepentingan internasional dengan mengorbankan solusi nasional.

Peringatan Eskalasi Protes dan Potensi Penindasan

Dia memperkirakan eskalasi gerakan rakyat dalam periode mendatang, sambil memperingatkan perluasannya ke ibu kota, Tripoli, dan wilayah barat negara itu. Dia mengungkap kekhawatiran bahwa beberapa kelompok bersenjata, yang diuntungkan oleh kelanjutan kekacauan, akan berusaha “menggagalkan setiap gerakan rakyat,” atau bahkan melakukan “penindasan atau penangkapan paksa terhadap para demonstran.”

Libya

Libya adalah negara di Afrika Utara dengan sejarah kaya berakar pada peradaban kuno, terutama sebagai lokasi permukiman Fenisia, Yunani, dan Romawi di sepanjang pesisir Mediterania-nya. Warisan budayanya mencakup reruntuhan spektakuler seperti di kota Romawi Leptis Magna yang masuk daftar UNESCO. Di era modern, Libya meraih kemerdekaan pada 1951 dan mengalami perubahan politik signifikan sepanjang abad ke-20 dan ke-21.

Tripoli

Tripoli adalah ibu kota dan kota terbesar Libya, pelabuhan utama di pesisir Mediterania dengan sejarah yang bermula dari abad ke-7 SM saat didirikan oleh bangsa Fenisia. Secara historis dikenal sebagai Oea, kota ini adalah bagian dari wilayah “Tripolis” (tiga kota) Fenisia dan kemudian Romawi, dan Benteng Merah (Assaraya al-Hamra) ikoniknya menjadi bukti berabad-abad kekuasaan Romawi, Arab, Ottoman, dan Italia. Kini, Tripoli tetap menjadi jantung politik, ekonomi, dan budaya Libya, meskipun medina kuno dan situs bersejarahnya menghadapi tantangan dalam beberapa dekade terakhir.