Analis politik Suleiman Al-Bayoudi mengungkapkan bahwa misi PBB di Libya sedang mempersiapkan usulan mekanisme baru untuk memajukan peta jalan politiknya, tanpa menunggu tercapainya kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Libya dan Dewan Negara.

Al-Bayoudi menegaskan dalam pernyataan eksklusif bahwa misi PBB “tidak akan menunggu lama” untuk penyelesaian berkas-berkas tertunda antara dua dewan tersebut, mengindikasikan bahwa langkah internasional berikutnya akan cepat dan tegas.

Koordinasi Intensif dengan Kekuatan Internasional dan Regional

Analis politik itu menjelaskan bahwa misi saat ini sedang mengupayakan koordinasi komprehensif dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ditambah sejumlah kekuatan regional yang aktif dalam isu Libya. Koordinasi ini bertujuan memastikan dukungan luas untuk mekanisme baru yang diharapkan segera diumumkan.

Al-Bayoudi menunjuk bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya misi untuk mengatasi kebuntuan yang dihadapi peta jalan politik dan membuka horizon baru yang berkontribusi pada stabilitas negara.

Konsensus Internasional.. Tantangan Terbesar bagi Jalan Baru

Al-Bayoudi menyoroti bahwa hambatan sesungguhnya bukan terletak pada posisi kedua dewan Libya, melainkan pada kemampuan pihak-pihak internasional untuk mencapai konsensus di antara mereka sendiri mengenai mekanisme kerja alternatif.

Ia memperingatkan bahwa perbedaan pandangan di antara pemain internasional dapat kembali membuat jalan tersebut mandek, menekankan bahwa kesatuan sikap internasional adalah faktor penentu keberhasilan setiap inisiatif politik di Libya.

Masa Depan Jalur Politik di Antara Pilihan Internasional dan Lokal

Peringatan ini muncul di saat arena Libya menyaksikan perpecahan politik dan institusional yang dalam, dengan beragamnya posisi regional dan internasional yang mendukung pihak-pihak lokal.

Periode mendatang diperkirakan akan menyaksikan langkah-langkah intensif oleh misi PBB untuk menyelesaikan konsultasinya, sebagai persiapan meluncurkan mekanisme kerja baru, di tengah pertanyaan tentang sejauh mana pihak Libya akan merespons inisiatif internasional mengingat polarisasi yang ada.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 1945 setelah Perang Dunia II untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerja sama antar bangsa. Berkantor pusat di New York City, PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dan kini memiliki 193 negara anggota yang bekerja melalui badan seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk menangani isu-isu global.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Libya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Libya adalah badan legislatif Libya yang diakui secara internasional, terbentuk pada 2014 setelah perang saudara dan runtuhnya Kongres Nasional Umum. Awalnya berbasis di ibu kota Tripoli, dewan ini kemudian pindah ke kota Tobruk di timur karena konflik berkelanjutan dan munculnya pemerintahan saingan. Sejarahnya ditandai fragmentasi politik, beroperasi paralel dengan majelis lain, dan menghadapi tantangan besar dalam membangun pemerintahan nasional yang bersatu.

Dewan Negara Libya

Dewan Negara Libya adalah badan penasihat tinggi yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Politik Libya (LPA) 2015. Beranggotakan terutama mantan anggota Kongres Nasional Umum (GNC), dewan ini berfungsi memberikan nasihat kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dan DPR. Namun, peran dan kewenangannya sering menjadi sumber perselisihan dengan DPR, berkontribusi pada kebuntuan politik di negara tersebut.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) adalah badan utama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Didirikan pada 1945 setelah Perang Dunia II, pendiriannya diatur dalam Piagam PBB, memberikannya kewenangan untuk mengesahkan sanksi, misi penjaga perdamaian, dan aksi militer. DK PBB terdiri dari 15 anggota, termasuk lima anggota tetap (China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang memiliki hak veto.