Jakarta – Kerja sama regional yang intensif sangat penting untuk meredakan eskalasi konflik di Laut China Selatan yang semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut mengemuka dalam “Namarin Roundtable 2025: Pertimbangan Strategis dan Pergeseran Kebijakan Trump 2.0 atas Laut China Selatan serta Respons Negara-Negara Asia Tenggara” di Jakarta pada 26 Agustus 2025.

Pembicara dalam diskusi yang dihadiri atase dan perwakilan negara sahabat itu adalah Kepala Pusat Penilaian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Laksamana Muda Salim; Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Filipina, Gonar Musor; perwakilan dari CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma; serta perwakilan dari De La Salle University Filipina, Renato Cruz de Castro.

Laksamana Muda Salim menyatakan isu Laut China Selatan sangat penting karena nilai ekonomi kawasan yang sangat besar. “Rute perdagangan global mencapai triliunan dolar AS, dan sumber daya energi melimpah. Sengketa teritorial, kebebasan bernavigasi, dan meningkatnya sikap asertif China adalah isu utama saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, kerja sama antarnegara di kawasan sangat krusial, dan kolaborasi investasi serta perdagangan harus saling menguntungkan, meski juga mengandung risiko yang harus dipertimbangkan matang oleh setiap negara terkait.

Sementara itu, peneliti CSIS Muhammad Waffaa Kharisma mencatat, di tengah eskalasi yang berlangsung, Amerika Serikat memperluas operasi sekutunya di Asia Tenggara, seperti di Filipina.

“Bagi Asia Tenggara, tantangan utamanya bukan hanya menghadapi persaingan AS-China, tetapi memastikan kepentingannya tidak dikorbankan untuk mengejar kesepakatan dengan Trump atau China,” kata Waffaa, seraya menambahkan bahwa Laut China Selatan sedang memasuki era yang lebih termiliterisasi dan transaksional.

“Masa jabatan kedua Trump akan menguji kapasitas ASEAN untuk tetap menjadi lebih dari sekadar penonton dalam permainan yang dimainkan kekuatan besar,” tegasnya lebih lanjut.

Di sisi lain, Renato Cruz de Castro dari De La Salle University Filipina menyatakan Filipina bersama AS berupaya menangkal ambisi China di Laut China Selatan. Hal itu tercermin dari kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Filipina akhir Maret 2025.

Kedua negara (Filipina dan AS) menegaskan kembali komitmen mereka pada Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty/MDT). Pakta pertahanan itu ditandatangani Manila dan Washington pada 1951.

Usai pertemuan, Filipina dan AS sepakat melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan pencegahan keamanan di Laut China Selatan, termasuk penempatan kemampuan AS yang maju dan strategis, seperti Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS), ke Filipina.

Terakhir, disampaikan bahwa “Namarin Roundtable 2025” menjadi solusi cerdas untuk membantu mendorong perdamaian di Laut China Selatan.

Diharapkan ketegangan di kawasan tidak dibesar-besarkan karena dapat memicu eskalasi yang lebih luas. Para pihak menyadari perlunya menghindari konflik terbuka yang akan merugikan semua pihak di kawasan.

Laut China Selatan

Laut China Selatan adalah laut tepi utama di Samudra Pasifik barat, yang secara historis berperan sebagai rute perdagangan maritim penting yang menghubungkan Asia Timur dengan Samudra Hindia dan sekitarnya. Lokasi strategis dan sumber daya alamnya yang kaya menjadikannya titik fokus sengketa teritorial, terutama melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut adalah institusi pendidikan militer utama yang melatih perwira menengah angkatan laut untuk tugas komando dan staf. Sejarahnya berakar pada profesionalisasi angkatan laut, dengan banyak negara mendirikan kolese mereka sendiri pada abad ke-20 untuk mengembangkan pemikiran strategis dan keterampilan kepemimpinan para perwira.

Kedutaan Besar Filipina

Kedutaan Besar Filipina adalah misi diplomatik resmi Republik Filipina di negara penerima, yang memfasilitasi hubungan bilateral, menyediakan layanan konsuler, dan membantu warga Filipina di luar negeri. Sejarah Dinas Luar Negeri Filipina dimulai setelah negara itu merdeka dari Amerika Serikat pada 1946, yang mengarah pada pendirian kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk mewakili kepentingan berdaulatnya. Kedutaan ini merupakan institusi vital untuk mempromosikan kepentingan nasional dan melindungi kesejahteraan warga Filipina di luar negeri.

CSIS

CSIS (Center for Strategic and International Studies) adalah lembaga think tank nirlaba yang berfokus pada isu kebijakan luar negeri, keamanan internasional, dan ekonomi global. Didirikan di Washington D.C., Amerika Serikat, lembaga ini dikenal sebagai salah satu pusat analisis kebijakan terkemuka di dunia yang memberikan penelitian dan rekomendasi strategis.

De La Salle University Filipina

De La Salle University (DLSU) adalah universitas riset Katolik swasta di Manila, Filipina, yang didirikan pada 1911 oleh Brothers of the Christian Schools. Universitas ini didirikan sebagai De La Salle College untuk memberikan pendidikan manusiawi dan Kristiani kepada kaum muda, dan sejak itu berkembang menjadi salah satu institusi pendidikan terkemuka di negara tersebut. Universitas ini terkenal dengan keunggulan akademisnya, khususnya di bidang bisnis, teknik, dan sains, serta memiliki sejarah panjang dalam berkontribusi pada pembangunan nasional.

ASEAN

ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi antarpemerintah regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh lima anggota pendirinya. Organisasi ini dibentuk untuk mempromosikan kerja sama politik dan ekonomi, serta stabilitas regional, di antara para anggotanya. Kini, anggotanya berkembang menjadi sepuluh negara dan ASEAN menjadi blok ekonomi utama serta platform sentral untuk dialog di kawasan Asia-Pasifik.

Perjanjian Pertahanan Bersama

Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty) adalah pakta keamanan yang ditandatangani pada 1951 antara Amerika Serikat dan Filipina, yang memformalkan aliansi militer setelah Perang Dunia II. Perjanjian ini mewajibkan kedua negara untuk saling mendukung jika terjadi serangan bersenjata oleh pihak eksternal di kawasan Pasifik. Perjanjian ini tetap menjadi landasan hubungan bilateral dan telah menjadi dasar bagi perjanjian pertahanan berikutnya.

Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System

Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) adalah sistem senjata pertahanan pesisir tanpa awak yang modern. Sistem ini dikembangkan untuk memberikan kemampuan anti-kapal jarak jauh di luar cakrawala visual kepada Angkatan Laut dan Korps Marinir AS. Sistem ini merupakan komponen kunci dari inisiatif Force Design 2030 Korps Marinir untuk modernisasi dalam operasi maritim terdistribusi.