TANGERANG — Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh pimpinan daerah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan adil. Pernyataan ini disampaikan saat membuka expo di ICE BSD, Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutan pembukaan expo bertema “Produk Lokal Go Global,” Prabowo juga mengingatkan pimpinan daerah untuk terus menjalankan amanat rakyat dan berpegang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Presiden, upaya efisiensi yang diterapkan pemerintahannya juga merupakan cara untuk menegakkan pasal tersebut.

Prabowo meminta pimpinan daerah untuk lebih bersabar menyusul pengurangan transfer dari pemerintah pusat sebagai dampak langkah efisiensi. Ia menyatakan bahwa transfer tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.

“Efisiensi jangan diartikan sebagai pemotongan transfer ke daerah. Transfer ke daerah bisa langsung maupun tidak langsung, tetapi semuanya untuk daerah,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian menasihati pimpinan daerah, khususnya para bupati, untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat.

“Andalah yang paling dekat dengan rakyat. Kalian seharusnya yang paling merasakan denyut nadi rakyat, dan paling peka terhadap kesulitan rakyat,” tegas Prabowo.

“Bela rakyatmu, layani rakyatmu, perjuangkan yang terbaik untuk rakyatmu. Kalian akan sukses sebagai pemimpin,” tambah Prabowo.

ICE BSD

ICE BSD adalah pusat konvensi dan pameran besar yang terletak di kawasan BSD City, Tangerang, Indonesia. Dikembangkan oleh Sinar Mas Land sebagai bagian dari distrik komersial dan bisnis modern kota ini untuk menyelenggarakan acara internasional besar, konferensi, dan pameran. Sejak dibuka, tempat ini telah menjadi venue terkemuka untuk pameran dagang dan pertemuan korporat di wilayah tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah dokumen hukum dasar Negara Republik Indonesia. Pertama kali disusun dan disahkan pada Agustus 1945, tak lama setelah deklarasi kemerdekaan bangsa, untuk dijadikan landasan pemerintahan baru. Sejak itu, UUD 1945 telah diamendemen beberapa kali, yang paling signifikan antara tahun 1999 dan 2002, untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan.