Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan langkah-langkah penghematan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ini menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 2,45 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan penurunan ini berdampak signifikan pada struktur APBD mendatang. Contohnya, dana bagi hasil pajak pusat anjlok dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 843 miliar. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga berkurang dari Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun.
“Bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang biasanya untuk membangun jalan, irigasi, dan ruang kelas, dihapus untuk 2026. Dana Rp 276 miliar itu tidak ada lagi,” ungkap Dedi.
Tidak hanya itu, dana alokasi khusus non-fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dipotong, dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. Padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Barat meningkat setiap tahun.
Dengan pengurangan berbagai pos anggaran ini, proyeksi awal APBD Jawa Barat 2026 sebesar Rp 31,1 triliun menyusut menjadi Rp 28,6 triliun. Menurut Dedi, penurunan ini harus diatasi tanpa mengurangi porsi anggaran untuk layanan dasar publik.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap prioritas. Ini tidak boleh dikurangi,” tegasnya.
Untuk menutup defisit, Pemprov Jabar akan menunda penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Penghematan juga dilakukan melalui penurunan belanja pegawai sekitar Rp 768 miliar dari total Rp 9,9 triliun.
“Kalau pembangunan berhenti, banyak aparatur sipil negara (ASN) bisa tidak ada pekerjaan. Karena itu, rekrutmen baru untuk sementara ditunda,” jelas Dedi.
Belanja bantuan sosial juga disesuaikan. Anggarannya dipangkas dari Rp 3,03 triliun menjadi Rp 2,3 triliun, termasuk skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang diubah menjadi beasiswa langsung. “Agar lebih tepat sasaran, bantuan akan diberikan langsung ke siswa yang membutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, alokasi bantuan keuangan ke kabupaten/kota dipotong dari Rp 2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Pos belanja barang dan jasa juga akan diperketat, dari Rp 7,6 triliun menjadi Rp 6,9 triliun, dengan target berpotensi ditekan lagi hingga Rp 5 triliun.
Efisiensi diterapkan melalui langkah sederhana namun ketat, seperti membatasi penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah hanya pada jam kerja. Biaya telepon, internet, dan konsumsi tamu juga dikurangi. “Tidak ada lagi anggaran besar untuk katering. Kalau perlu, cukup sewa juru masak agar lebih hemat dan makanan tetap segar,” tutur Dedi.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Dedi menegaskan Pemprov Jabar tidak akan mengurangi kualitas layanan publik. “Jalan harus tetap bagus, sekolah harus memadai, lampu jalan harus menyala. Kita tidak boleh kalah oleh keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
Pejabat manajemen Daikin berpose usai meresmikan DAIKIN Center of Excellence di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Bekasi.
PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) telah meresmikan DAIKIN Center of Excellence di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi. Kehadiran pusat keunggulan ini merupakan langkah signifikan dalam memperluas kontribusi DAIKIN untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang tata udara.
Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia menjelaskan bahwa Center of Excellence di BBVP Bekasi adalah yang pertama didirikan di lembaga pelatihan vokasi pemerintah atau balai latihan kerja. Sebelumnya, program ini telah berjalan di tujuh sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia selama
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah badan administratif yang mengelola provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, didirikan setelah kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya terkait dengan peran wilayah ini sebagai inti dari jantung budaya Sunda dan bekas ibu kota kolonial Belanda di Hindia Belanda, Batavia (sekarang Jakarta). Markas pemerintah berlokasi di Bandung, kota yang bersejarah karena Konferensi Asia-Afrika 1955.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Ini adalah dokumen hukum yang mengesahkan pengumpulan pendapatan daerah dan alokasi dana untuk pengeluaran publik dan proyek pembangunan dalam wilayah hukumnya. APBD dirumuskan dan disetujui melalui proses demokratis yang melibatkan kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah komponen utama dalam sistem desentralisasi fiskal Indonesia, dirancang untuk memastikan kesetaraan keuangan antar pemerintah daerah. Ini adalah transfer tidak terikat dari anggaran nasional ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, terutama dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran subnasional dan mengurangi kesenjangan fiskal. Sejarahnya berakar pada undang-undang desentralisasi “Big Bang” tahun 1999, yang secara fundamental menggeser tata kelola dan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah setelah jatuhnya rezim Soeharto.
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah transfer pemerintah pusat ke daerah tertentu di Indonesia untuk mendanai proyek infrastruktur prioritas. Ini didirikan untuk mengatasi kesenjangan daerah dan mempercepat pembangunan di sektor-sektor kunci seperti jalan, irigasi, dan air bersih. Sejarah dana ini terkait dengan reformasi desentralisasi fiskal, yang bertujuan memastikan infrastruktur fisik penting dibangun sesuai standar nasional sekaligus memenuhi kebutuhan lokal.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
“Bantuan Operasional Sekolah (BOS)” bukanlah tempat fisik, melainkan program besar pemerintah Indonesia. Didirikan pada 2005, program ini memberikan pendanaan langsung ke sekolah untuk menutupi biaya operasionalnya, bertujuan meringankan beban finansial orang tua dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Program ini telah menjadi landasan kebijakan pendidikan Indonesia, membantu mengurangi angka putus sekolah dan mendukung sekolah dalam mengelola anggarannya sendiri.
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan sebuah program. Ini adalah inisiatif penting pemerintah Uganda yang diluncurkan pada 2007 untuk menerapkan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (USE), bertujuan meningkatkan akses ke sekolah menengah dengan memberikan bantuan keuangan kepada siswa dan sekolah yang memenuhi syarat. Program ini memainkan peran penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah secara dramatis di seluruh negeri.
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi adalah pusat pelatihan vokasi dan produktivitas utama di Indonesia. Lembaga ini didirikan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil guna mendukung pertumbuhan industri nasional. Pusat ini menyediakan program pelatihan praktis di berbagai bidang teknis untuk meningkatkan kompetensi siswa dan pekerja.
DAIKIN Center of Excellence
DAIKIN Center of Excellence adalah fasilitas mutakhir yang didirikan oleh produsen pengkondisi udara global Daikin Industries. Ini berfungsi sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan pelatihan, yang menampilkan inovasi terbaru dalam teknologi HVAC-R (Pemanasan, Ventilasi, Tata Udara, dan Refrigerasi). Pusat ini mencerminkan sejarah panjang kepemimpinan teknologi Daikin dan komitmennya untuk menciptakan solusi iklim yang berkelanjutan dan hemat energi.
