CIKARANG – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Novy Yasin, memastikan kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama dan selalu dibahas dalam setiap rapat fraksi. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar sejak pelantikannya hingga kini.

“Dalam rapat fraksi, kami pasti mengutamakan urusan rakyat. Seperti masalah pendidikan, infrastruktur. Baru-baru ini kami juga membagikan sembako kepada masyarakat,” kata saudara dari mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ini.

Selain itu, setiap anggota DPRD dari fraksi Golkar diminta lebih fokus menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, yang kemudian dibawa ke fraksi untuk didiskusikan dan dicarikan solusi.

“Anggota DPRD fraksi Golkar di Dapil masing-masing sering mencatat aspirasi dari akar rumput, yang kemudian kami bawa ke rapat fraksi,” jelasnya.

Namun, untuk melaksanakan kegiatan rapat fraksi, Novy mengakui tidak selalu dilakukan di ruang fraksi gedung DPRD. Hal ini karena para wakil rakyat sering kali sedang bertugas di luar atau melakukan kunjungan kerja.

“Kami punya grup WhatsApp, kadang kami informasikan di sana apakah diskusi akan dilakukan di kantor fraksi atau saat bertugas di luar,” kata Novy, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD.

Novy, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar, menegaskan kembali bahwa suara rakyat adalah bagian terpenting selama rapat fraksi.

“Jadi kalau ada isu bahwa kami tidak pernah mengadakan rapat fraksi, saya pastikan itu tidak benar. Kami selalu dan sering mencari solusi untuk rakyat,” tegas perempuan yang pernah menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar beberapa tahun lalu itu.

Fraksi Golkar

Fraksi Golkar adalah kelompok politik di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mewakili Partai Golkar. Didirikan oleh rezim Soeharto pada 1964, partai ini awalnya berfungsi sebagai kendaraan politik bagi militer dan pegawai negeri, dan menjadi partai penguasa yang dominan selama era Orde Baru (1966-1998). Kini, partai ini tetap menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam sistem demokrasi Indonesia.

DPRD Kabupaten Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi adalah badan legislatif daerah untuk Kabupaten Bekasi di Jawa Barat, Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk mewakili masyarakat kabupaten dan bertanggung jawab membuat peraturan daerah, mengawasi anggaran daerah, serta memantau kinerja pemerintah eksekutif daerah. Sejarahnya terkait dengan reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998.

Gedung DPRD

Gedung DPRD adalah kantor resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan legislatif di tingkat provinsi atau kota di Indonesia. Gedung-gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan daerah, tempat para wakil terpilih berdebat dan mengesahkan peraturan daerah serta mengawasi cabang eksekutif lokal. Fungsi modern DPRD dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia, dengan gedung-gedung yang dibangun di seluruh penjuru negeri untuk mendukung otonomi daerah dan demokrasi.

DPD Partai Golkar

DPD Partai Golkar merujuk pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, partai politik besar di Indonesia. Secara historis, Golkar berawal sebagai kendaraan politik bagi rezim Soeharto dan menjadi partai penguasa yang dominan dari akhir 1960-an hingga 1998. Kini, dewan daerah ini adalah cabang lokal yang mengelola aktivitas partai dan kampanye pemilu di seluruh provinsi Indonesia.