Wakil Menteri Koperasi menekankan peran penting koperasi desa dalam membangun Tata Ekonomi Baru Indonesia yang bertujuan lebih inklusif, mandiri, dan berkeadilan. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di Investor Daily Summit 2025 bertema “Tata Ekonomi Baru” di Jakarta.
Menurut pejabat tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai poros utama transformasi ekonomi nasional melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program besar ini digambarkan sebagai langkah nyata mewujudkan ekonomi kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, dan memangkas rantai pasok yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha kecil.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program, tapi gerakan strategis membangun kemandirian ekonomi dari akar rumput. Ini adalah perwujudan nyata semangat Asta Cita, yang menekankan bahwa pembangunan nasional harus dimulai dari desa,” tegas pejabat tersebut di hadapan investor, pelaku usaha, dan pimpinan korporasi nasional.
Pejabat melaporkan, hingga awal Oktober 2025, total 83.132 KDKMP telah terbentuk, dengan 81.857 di antaranya telah berbadan hukum. Lebih dari 996 ribu warga desa telah menjadi anggota koperasi, sementara 684 ribu lainnya aktif sebagai pengurus dan pengawas. “Angka ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Koperasi bukan lagi simbol lama, melainkan mesin ekonomi baru di tingkat lokal,” ujar pejabat tersebut.
Pemerintah juga memperkuat tata kelola koperasi melalui platform digital SIMKOPDES, sistem berbasis data real-time untuk memantau kinerja dan aktivitas koperasi desa di seluruh Indonesia. Platform ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional lembaga koperasi.
Pejabat menjelaskan, KDKMP berperan vital membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih efisien. Melalui koperasi, desa dapat mandiri mengelola distribusi barang pokok, layanan simpan pinjam, warung sembako, apotek, dan pergudangan logistik. “Koperasi desa juga membuka peluang investasi lokal di bidang energi, perumahan, peternakan, dan ekonomi digital. Kami ingin koperasi menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas pejabat.
Dalam forum tersebut, pejabat juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mempercepat penguatan koperasi desa. Sejumlah perusahaan besar, antara lain Pupuk Indonesia, ID Food, Bulog, Telkom Indonesia, PLN, Pertamina, Biofarma, dan HIMBARA, disebut telah menjalin kerja sama untuk mendukung ekosistem KDKMP melalui akses pembiayaan, distribusi, dan teknologi. “Koperasi adalah jembatan antara kepentingan ekonomi rakyat dan dunia usaha. Ini adalah momen bagi swasta untuk turut memperkuat fondasi ekonomi nasional mulai dari desa,” papar pejabat.
Pejabat menutup paparan dengan optimisme bahwa KDKMP akan menjadi pilar utama tata ekonomi baru Indonesia. Menurutnya, keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan makro, tapi dari seberapa kuat masyarakat di desa mampu mandiri dan menikmati hasil pembangunan. “Kami membangun fondasi ekonomi baru yang tidak bergantung pada impor, tetapi tumbuh dari gotong royong dan produktivitas rakyat sendiri,” tutupnya.
Sementara itu, pembicara lain menyatakan bahwa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendukung program pemerintah karena dinilai berbasis akar rumput, seperti KDKMP dan MBG. “KDKMP bukan pesaing atau ancaman; justru dunia usaha adalah bagian dari koperasi dan bisa bersinergi,” ujar pembicara tersebut.
Perwakilan lain dari Pupuk Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap KDKMP, termasuk untuk penyaluran pupuk bersubsidi. “Rantai pasok pupuk bersubsidi telah dipersingkat, kini dari produsen bermitra dengan distributor langsung ke titik serah, salah satunya KDKMP,” tegas perwakilan tersebut.
